Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
ANGGOTA Komisi VI DPR RI Amin A.K. menilai Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memberi ruang pada Kejaksaan Agung ketika melakukan proses hukum terhadap pejabat di Kemendag yang menjalani proses hukum di Kejaksaan Agung.
Menurut dia, Zulkifli perlu menonaktifkan salah satu pejabat tinggi di Kemendag
Hal itu, kata dia, tanpa meninggalkan prinsip asas praduga tak bersalah. Jika memang tidak bersalah, penyelesaian kasus nantinya bisa membersihkan nama anak buah Zulkifli.
"Agar fokus menghadapi kasusnya, sebaiknya Pak Zulhas dia dari jabatannya untuk sementara waktu selama kasus ini ditangani. Lebih cepat lebih baik agar kinerja Kemendag, tidak terganggu," ujarnya, Rabu (9/11).
Tim Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung mengusut kasus dugaan korupsi impor baja.
Amin mengapresiasi langkah hukum oleh Kejagung baik dalam penyelidikan maupun penyidikan kasus dugaan pelanggaran impor baja dan sejumlah kasus lainnya di Kemendag.
"Upaya tersebut sangat penting dalam konteks menegakkan good governance, mendorong penyelenggaraan praktik pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan berpihak pada kepentingan rakyat," kata dia.
Amin berharap penyelidikan dan penyidikan kasus ini menyasar kepada semua pihak yang terlibat. Tujuannya agar dituntaskan hingga ke akarnya agar menjadi efek jera dan mencegah terulangnya kasus serupa ke depan.
“Kami menantikan sikap tegas Menteri Zulhas dalam menegakkan prinsip-prinsip good governance di lingkungan Kemendag. Terlebih, kita semua sedang bekerja keras membangun kemandirian bangsa dengan mengurangi ketergantungan pada produk impor,” pungkasnya.
Dalam perkara ini penyidik Jampidsus Kejagung telah menetapkan sembilan tersangka, yakni tiga orang tersangka perorangan dan enam tersangka korporasi.
Dari tiga tersangka perorangan itu, dua di antaranya merupakan tersangka swasta dan satu orang tersangka dari Kementerian Perdagangan. Ketiga tersangka yakni Tahan Banurea Analis Muda Perdagangan Impor di Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri (Dirjen Daglu) Kementerian Perdagangan, Taufiq Manager PT Meraseti, dan pendiri PT Meraseti berinisial BHL atau Budi Hartono Linardi. (Ant/OL-8)
Adapun kelima saksi diperiksa untuk tiga tersangka yang telah ditetapkan sebelumnya. Salah satu saksi yang diperiksa adalah pejabat di Ditjen Ilmate berinisial BS.
Kejagung juga memeriksa Direktur PT Globalindo Anugerah Jaya Abadi.
"RO diperiksa terkait hasil penyelidikan anti dumping terhadap kode HS tertentu pada produk besi dan baja," kata Ketut melalui keterangan tertulis,
Pemeriksaan saksi itu terkait kasus dugaan korupsi dalam impor besi atau baja dan produk turunannya pada periode 2016-2021.
Seperti halnya Liliek, penyidik juga mendalami pengetahuan Budi seputar pertimbangan teknis atas persetujuan impor.
Pegawai berinisial W itu diambil keterangannya untuk tiga tersangka kasus ini
Kenapa mereka berani mengusutnya? Apakah memang penegak hukum sudah kembali ke jalur yang semestinya dalam menegakkan hukum.
PRESIDEN Joko Widodo memasuki 2022 dengan kepercayaan tinggi.
Sentra Gakkumdu juga diminta tidak hanya berfokus pada penindakan tindak pidana Pilkada, tetapi juga mengantisipasi pencegahan kecurangan Pilkada 2024
Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin memperingatkan anggotanya yang tidak menjaga netralitasnya dalam penyelenggaraan Pilkada 2024.
KEBIJAKAN menunda proses hukum yang dilakukan Kejaksaan Agung terhadap calon kepala daerah peserta Pilkada 2024 dinilai politis.
KEJAKSAAN Agung menunda proses hukum calon kepala daerah (cakada) dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved