Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
ENAM korporasi yang bergerak di bidang industri besi dan baja segera diseret ke pengadilan terkait kasus dugaan korupsi importasi besi atau baja, baja paduan dan produk turunannya pada 2016-2021.
Langkah ini menyusul dinyatakan lengkapnya berkas perkara dan penyerahan tanggung jawab tersangka maupun barang bukti atau tahap II. Rincian enam korporasi, yakni PT Bangun Era Sejahtera dan PT Duta Sari Sejahtera.
Kemudian, PT Inti Sumber Bajasakti, PT Jaya Arya Kemuning, PT Perwira Aditama Sejati dan PT Prasasti Metal Utama. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana menyatakan bahwa proses tahap II dilaksanakan pada Kamis (3/11) ini.
Baca juga: Kejagung Sita Lahan 14 Hektare Milik Tersangka Korupsi Impor Baja
"Tim jaksa penyidik pada Direktorat Penyidikan JAM-Pidsus Kejakaan Agung telah melaksanakan tahap II atas enam berkas perkara tersangka korporasi," ujar Ketut dalam keterangannya.
"Kepada jaksa penuntut umum (JPU) pada JAM-Pidsus dan Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat," imbuhnya.
Setelah pelaksanaan tahap II, Ketut menjelaskan tim JPU akan mempersiapkan surat dakwaan. Ini dilakukan untuk kelengkapan pelimpahan keenam berkas perkara korporasi ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Baca juga: KPK Dikritik karena Istimewakan Lukas Enembe
Adapun seluruh tersangka korporasi dijerat dengan Pasal 2 Ayat (1) subsider Pasal 3 Undang-Undang (UU) tentang Pemberantasan Tipikor dan Pasal 3 atau Pasal 4 UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
Di samping tersangka korporasi, penyidik JAM-Pidsus juga menetapkan pejabat Kementerian Perdagangan (Kemendag) sebagai tersangka. Rinciannya, Banurea selaku mantan Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Direktorat Impor Ditjen Perdagangan Luar Negeri.
Dua tersangka lainnya adalah Budi Hartono Linardi selaku pemilik PT Meraseti Logistik Indonesia sekaligus anak buahnya, yakni Taufiq. Keduanya berperan meloloskan proses impor keenam perusahaan dengan mengurus surat penjelasan di Direktorat Impor Kemendag.(OL-11)
Setiap tahun, deretan pejabat publik terjerat kasus hukum. Sistem hukum dan birokrasi sering kali gagal membedakan antara kesalahan administratif dan kejahatan yang disengaja.
Koalisi Masyarakat Pemerhati Hukum Indonesia menggelar aksi menuntut penanganan kasus korupsi Payment Gateway Kemenkumham
Sunan Kalijaga pengacara kontroversial? Cari tahu profil, kasus-kasus kontroversial, dan kontroversi Sunan Kalijaga! Klik di sini untuk berita terupdate! lihat selengkapnya
Nikita Mirzani dikenal sebagai salah satu selebritas yang kerap menjadi sorotan media, baik karena kariernya maupun kontroversi yang mengiringinya.
Ketum HIPMI Kepulauan Riau Sari Mulyawati, menyampaikan harapannya agar Mardani H Maming, mantan Bupati Tanah Bumbu, segera dibebaskan
Eksaminasi yang merupakan usaha yang sangat penting bagi kalangan akademisi dalam mengkritisi putusan pengadilan.
Kejagung resmi menyelidiki dugaan pengoplosan dan penyimpangan harga jual beras yang dinilai mengarah pada tindak pidana korupsi
Akibat perbuatan DG terdapat potensi kerugian negara mencapai Rp8,4 miliar.
Dana pencairan kredit untuk Sritex, yang seharusnya digunakan untuk modal kerja justru dipakai untuk membayar utang perusahaan.
Kejaksaan Agung menyebut kerugian negara akibat kasus pemberian kredit terhadap PT Sri Rejeki Isman (Sritex) dan entitas anak usaha oleh tiga bank daerah mencapai lebih dari Rp1 triliun.
Di satu sisi, wamen adalah pembantu meteri yang seharusnya bekerja menjalankan roda pemerintahan. Di sisi lainnya, komisaris BUMN bertugas mengawasi kebijakan direksi BUMN.
Setelah status mereka ditetapkan tersangka oleh Kejari Kabupaten Bandung, keduanya diberhentikan sementara dari jabatannya
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved