Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
PENYIDIK Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM-Pidsus) Kejaksaan Agung memeriksa dua pegawai Krakatau Steel sebagai saksi dalam penyidikan perkara dugaan korupsi impor besi, baja, baja paduan dan produk turunannya pada 2016-2021.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana menyebut kedua saksi tersebut berinisial TR dan IAG. Keduanya bekerja pada Corporate Regulatory Affair Krakatau Steel. TR merupakan Manager Corporate, sedangkan IAG adalah Senior Specialist Corporate.
"Keduanya diperiksa terkait penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam impor besi atau baja, baja paduan dan produk turunannya tahun 2016-2021 atas nama tersangka korporasi PT DSS," ujar Ketut dalam keterangannya, Selasa (18/10).
Baca juga: Krakatau Steel Gandeng Tiongkok Operasikan Proyek Mangkrak Blast Furnace
PT DSS merujuk pada nama Duta Sari Sejahtera, satu dari enam perusahaan yang telah ditetapkan penyidik Kejaksaan Agung sebagai tersangka korporasi. Penyidik turut memeriksa Kepala Balai Laboratorium Bea dan Cukai Kelas II Surabaya berinisial B dan E selaku Manager PT Bangun Era Sejahtera.
Adapun pemeriksaan terhadap B difokuskan untuk mendalami tersangka PT Prasasti Metal Utama. Sedangkan, E diperiksa terkait perusahaan yang dipimpinnya. Lalu, tiga tersangka korporasi lain adalah PT Jaya Arya Kemuning, PT Duta Sari Sejahtera, PT Inti Sumber Bajasakti dan PT Perwira Aditama Sejati.
Baca juga: Kejagung Klaim Tak ada Celah Bagi Sambo dkk untuk Ajukan Eksepsi
"Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dugaan tipikor dimaksud," imbuh Ketut.
Selain tersangka korporasi, penyidik juga menetapkan pejabat Kementerian Perdagangan sebagai tersangka, yakni Tahan Banurea selaku mantan Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Direktorat Impor Ditjen Perdagangan Luar Negeri.
Dua tersangka lainnya adalah Budi Hartono Linardi selaku pemilik PT Meraseti Logistik Indonesia sekaligus anak buahnya, yakni Taufiq. Keduanya berperan meloloskan proses impor keenam perusahaan dengan mengurus surat penjelasan di Direktorat Impor Kemendag.(OL-11)
Kejaksaan Agung mengungkap modus korupsi ekspor CPO dengan dokumen palsu POME, melibatkan 11 tersangka dan merugikan negara Rp14 triliun.
Kejaksaan Agung mengungkap lebih dari 20 perusahaan dan 11 tersangka terlibat kasus dugaan korupsi penyimpangan ekspor crude palm oil di Indonesia.
Kejaksaan Agung mulai membidik aset 11 tersangka kasus dugaan korupsi penyimpangan ekspor CPO dan produk turunannya untuk pemulihan kerugian negara.
Kejaksaan Agung menetapkan 11 tersangka kasus dugaan korupsi ekspor CPO dan POME tahun 2022-2024 yang merugikan keuangan negara Rp10 triliun hingga Rp14 triliun.
Kejaksaan Agung menetapkan 11 tersangka kasus korupsi ekspor CPO 2020–2024. Negara diperkirakan rugi Rp14,3 triliun akibat manipulasi klasifikasi produk untuk hindari aturan DMO.
Kejaksaan Agung menetapkan 11 tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi ekspor CPO dan produk turunannya, termasuk pejabat ASN yang menerima imbalan untuk meloloskan ekspor.
ICW menilai keputusan pemerintah untuk memberikan gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 Soeharto, sebagai langkah yang mencederai semangat reformasi.
Kapuspen TNI Brigjen Freddy Ardianzah menegaskan pihaknya akan menindak tegas apabila ada prajurit yang terbukti terlibat dalam kasus pembunuhan Kepala Cabang Bank Ilham Pradipta, 37.
Departemen Luar Negeri AS mencabut lebih dari 6.000 visa mahasiswa internasional karena pelanggaran hukum, DUI, pencurian, dan dugaan dukungan terorisme.
DIREKTUR Imparsial Ardi Manto Adiputra menilai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 Tahun 2025 tentang Pelindungan Negara Terhadap Jaksa oleh TNI dan Polri dicabut
PENGADILAN Niaga Jakarta Pusat memutuskan perusahaan berbadan hukum Republik Rakyat Tiongkok sebagai pemilik merek AUX Air Conditioner yakni Ningbo Aux Electric Co. Ltd. wanprestasi
SEKJEN PDIP Hasto Kristiyanto tidak muncul ke publik dalam pelimpahan berkas perkaranya ke JPU. Pengacaranya menyebut KPK membawa politikus itu lewat pintu belakang gedung.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved