Berita Terbaru Dpr Ri Hari Ini

DPR Lebih Transparan dan Dialogis

Ada proses Rapat Dengar Pendapat (RDP), dimulai 14 April sampai 20 Mei. Kita juga melibatkan pihak yang berkaitan langsung dalam RUU ini, salah satunya pihak buruh. Bahkan,

Jangan hanya Akomodasi Kepentingan Elite

Kecenderungan pembahasan cepat ini mulai sejak akhir periode lalu, saat DPR membahas revisi UU KPK dengan cepat. Ini menjadi semacam tren sejak 2019, sampai sekarang ada upaya

Target Prolegnas masih Utopis

Program Legislasi Nasional (Prolegnas) disusun dalam periode satu tahun. Pasalnya, kebutuhan hukum dalam setiap  tahun terus berubah.

Naskah Final UU Ciptaker Jadi Patokan

Presiden diyakini akan langsung meneken UU Cipta Kerja yang bakal diserahkan DPR, hari ini, setelah disahkan seminggu lalu.

Pemerintah Tunggu Masukan PP Omnibus Law

Semestinya DPR dan pemerintah membuka akses draf final UU Cipta Kerja untuk memenuhi prinsip transparansi,  partisipasi, dan akuntabilitas.

DPRD Brebes Layangkan Surat Penolakan UU Cipta Kerja ke DPR-RI

DPRD Brebes segera melayangkan surat aspirasi penolakan kepada pemerintah pusat dan DPR-RI terkait UU Omnibus Law Cipta Kerja.

Peraturan Pemerintah Perkuat Eksistensi UU Cipta Kerja

Peraturan pemerintah (PP) akan memperkuat eksistensi Undang-Undang Cipta Kerja sesuai dengan semangat undang-undang tersebut.

Ketua DPR: Aturan Turunan UU Cipta Kerja Harus Bermanfaat

Pemerintah diminta melibatkan semua elemen masyarakat, termasuk buruh, dalam menggodok aturan turunan dari UU Cipta Kerja.

Denny Siregar Sindir Fadli Zon, Pindah PKS Ya?

PEGIAT media sosial Denny Siregar menyentil sikap politisi Gerindra Fadli Zon yang justru melayangkan protes terhadap RUU Cipta Kerja yang baru saja disahkan.

Puan Maharani: Pembahasan Turunan UU Ciptaker Harus Libatkan Buruh

Puan Maharani mendorong pemerintah menggandeng masyarakat, terutama kelompok buruh dalam membahas aturan turunan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja

Polri Selidiki Aksi Peretasan Situs DPR

Peretasan dilakukan oknum dengan mengganti mengganti halaman utama situs resmi DPR/MPR www.dpr.go.id dari tulisan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menjadi Dewan Penghianat Rakyat (DPR).

Kadis Gulkarmat DKI: Gedung DPR RI akan Sterilisasi Mandiri

Kepala Dinas Gulkarmat DKI Satriadi sudah mendapat informasi dari Sekjen DPR RI bahwa sterilisasi gedung akan dilakukan secara mandiri.

PP Muhammadiyah Siap Kawal Aturan Turunan UU Cipta Kerja

PP Muhammadiyah mengimbau agar semua pihak menahan diri dan menerima keputusan DPR sebagai sebuah realitas politik. Keberatan atasnya bisa disalurkan dalam jalur hukum.  

Kasus Covid-19 di DPR, Ada Anggota Enggan Diungkap ke Publik

Diketahui, sebanyak 18 anggota DPR RI dinyatakan positif covid-19. Namun, Sekjen DPR RI Indra Iskandar mengungkapkan jumlah kasus lebih besar dari data yang dirilis.

Polri tidak Izinkan BEM SI Gelar Demo Omnibus Law

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Awi Setiyono mengatakan, larangan itu dikarenakan Indonesia masih diselimuti ancaman covid-19.

Ada 2 Fraksi di DPR yang tidak Terbuka Soal Covid-19

SEKJEN DPR Indra Iskandar menyebut ada 2 fraksi di parlemen yang memilih untuk tidak terbuka terkait status kesehatan anggota mereka yang terpapar covid-19.

Polri Persilakan Serikat Buruh Demo Tolak Omnibus Law Cipta Kerja

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Polri Brigadir Jenderal Awi Setiyono menuturkan demo diperbolehkan asal tidak dilakukan di wilayah DKI Jakarta.

Presiden Kirim Tujuh Nama Calon Anggota Komisi Yudisial ke DPR

"Kami sangat berharap kepada ibu ketua dan bapak-bapak pimpinan DPR dan juga seluruh anggota untuk kiranya segera menindaklanjuti surat presiden dimaksud,"

18 Anggota DPR Positif Covid-19, Gedung DPR Harus Ditutup

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan seharusnya ruangan atau gedung di DPR RI yang ditemukan adanya kasus covid-19 ditutup selama tiga hari.

Puan Beberkan Prestasi Kerja DPR RI

DPR dan pemerintah telah menyelesaikan pembahasan lima rancangan undang-undang (RUU). Salah satunya, Undang-Undang tentang Bea Materai yang merupakan pengganti UU Nomor 13 Tahun 1985

Ironi Dasamuka

Jalinan Erat 75 Tahun Indonesia-Tiongkok

Arah Pendidikan Digital Anak Indonesia

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia