Puan Beberkan Prestasi Kerja DPR RI

SEPANJANG Masa Persidangan I Tahun Sidang 2020-2021, DPR dan pemerintah telah menyelesaikan pembahasan lima rancangan undang-undang (RUU). Salah satunya, Undang-Undang tentang Bea Materai yang merupakan pengganti UU Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai.

Undang-undang tersebut, menurut Ketua DPR RI Puan Maharani, belum pernah mengalami revisi selama 35 tahun. Padahal, sudah banyak perubahan dalam lingkungan penggunaan materai.

“UU pajak atas Bea Materai tersebut belum pernah mengalami perubahan sejak 1 Januari 1986. RUU tentang Bea Materai itu bertujuan untuk mengoptimalkan penerimaan negara, memberikan kepastian hukum, dan menyelaraskan dengan perkembangan teknologi serta memberikan perlakuan (elektronik),” terang Puan, dalam pidato penutupan masa sidang di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/10) malam.

RUU lainnya yang telah rampung ialah RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Kemudian, RUU Cipta Kerja yang hingga kini masih menuai kontroversi.

DPR juga menyetujui RUU tentang Protokol untuk Melaksanakan Komitmen Paket Ketujuh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa Keuangan. Dan terakhir, RUU tentang Kerja Sama Pertahanan RI-Swedia.

Puan menanggapi penolakan terhadap RUU Cipta Kerja. “Apabila undang-undang ini masih dirasakan sebagian masyarakat belum sempurna, sebagai negara hukum, terbuka ruang untuk dapat menyempurnakan undang-undang tersebut melalui mekanisme yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” tandas Puan.

Lebih lanjut, Puan mengingatkan anggota DPR untuk menerapkan protokol pencegahan covid-19 selama masa reses 6 Oktober hingga 8 November 2020.

Wakil Ketua DPR Azis Syamsudin, kemarin, mengungkapkan sebanyak 18 anggota DPR dan 22 pegawai parlemen positif covid-19. (Sru/Uta/P-2)