Headline
Pemudik diminta manfaatkan kebijakan WFA.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo telah mengirim surat presiden (Surpres) yang berisikan tujuh nama calon anggota komisi yudisial periode 2020-2024 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
Surat bernomor R.41.pres.10 2020 tersebut sudah diterima oleh Sekjen DPR.
"Kami sangat berharap kepada ibu ketua dan bapak-bapak pimpinan DPR dan juga seluruh anggota untuk kiranya segera menindaklanjuti surat presiden dimaksud," ujar Menteri Sekretaris Negara Pratikno melalui siaran Youtube Sekretariat Presiden, Rabu (7/10).
Baca juga: Tiga Petahana Ikut Lagi Seleksi Anggota Komisi Yudisial
Ia mengungkapkan tujuh nama calon tersebut telah dipilih melalui seleksi yang dilakukan panitia seleksi Komisi Yudisial yang dilaksanakan sejak Maret hingga September 2020.
"Pansel tersebut telah bekerja sangat intensif dengan penuh kehati-hatian. Mereka telah melalui proses panjang sebelum akhirnya memberikan nama kepada presiden," tuturnya.
Adapun, tujuh calon anggota komisi yudisial tersebut ialah Joko Sasmito dan M. Taufik sebagai perwakilan unsur mantan hakim, Sukma Violetta dan Bin Ziyad Khadafi mewakili unsur praktisi hukum, Amzulian Rifai dan Mukti Fajar Nur Dewata dari golongan akademisi serta Siti Nurjanah mewakili masyarakat sipil.(OL-5)
KPK memastikan koordinasi dengan KY dalam kasus sengketa lahan ini akan terus berlanjut.
KY menyatakan siap untuk memantau persidangan perkara dugaan penyelundupan 2 ton sabu yang mana seorang anak buah kapal atau ABK Kepri yang dituntut hukuman mati
Seluruh rangkaian hasil pemeriksaan akan dibawa ke forum tertinggi lembaga tersebut sebelum diambil keputusan final.
Kasus OTT hakim di PN Depok memicu evaluasi pengawasan peradilan. Komisi Yudisial (KY) dorong sistem preventif dan penguatan integritas sejak rekrutmen hingga promosi hakim.
PENGUATAN sistem pengawasan hakim kembali dipertanyakan menyusul operasi tangkap tangan (OTT) terhadap hakim di Pengadilan Negeri (PN) Depok.
KY menegaskan komitmen penindakan etik terhadap dugaan korupsi yang menjerat Ketua PN Depok atau Pengadilan Negeri Depok dan wakilnya, sembari menyoroti krisis integritas hakim
Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan bertemu Presiden Jokowi dan SBY di Istana Kepresidenan Jakarta. Pertemuan ini mengikuti silaturahmi sebelumnya dengan Megawati.
MICHAEL Sinaga, wartawan Sentana, membuka sejumlah kejanggalan yang ditemui di lapangan terkait persoalan ijazah Jokowi.
Terdapat kejanggalan dalam penelusuran arsip ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang tidak ditemukan di Universitas Gadjah Mada (UGM) maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo.
PENGAMAT politik dari Citra Institute Efriza, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kritik sarat makna simbolik.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved