Headline
Pemerintah pelajari seluruh risiko menyusul putusan MA AS.
Pemerintah pelajari seluruh risiko menyusul putusan MA AS.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo telah mengirim surat presiden (Surpres) yang berisikan tujuh nama calon anggota komisi yudisial periode 2020-2024 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
Surat bernomor R.41.pres.10 2020 tersebut sudah diterima oleh Sekjen DPR.
"Kami sangat berharap kepada ibu ketua dan bapak-bapak pimpinan DPR dan juga seluruh anggota untuk kiranya segera menindaklanjuti surat presiden dimaksud," ujar Menteri Sekretaris Negara Pratikno melalui siaran Youtube Sekretariat Presiden, Rabu (7/10).
Baca juga: Tiga Petahana Ikut Lagi Seleksi Anggota Komisi Yudisial
Ia mengungkapkan tujuh nama calon tersebut telah dipilih melalui seleksi yang dilakukan panitia seleksi Komisi Yudisial yang dilaksanakan sejak Maret hingga September 2020.
"Pansel tersebut telah bekerja sangat intensif dengan penuh kehati-hatian. Mereka telah melalui proses panjang sebelum akhirnya memberikan nama kepada presiden," tuturnya.
Adapun, tujuh calon anggota komisi yudisial tersebut ialah Joko Sasmito dan M. Taufik sebagai perwakilan unsur mantan hakim, Sukma Violetta dan Bin Ziyad Khadafi mewakili unsur praktisi hukum, Amzulian Rifai dan Mukti Fajar Nur Dewata dari golongan akademisi serta Siti Nurjanah mewakili masyarakat sipil.(OL-5)
Seluruh rangkaian hasil pemeriksaan akan dibawa ke forum tertinggi lembaga tersebut sebelum diambil keputusan final.
Kasus OTT hakim di PN Depok memicu evaluasi pengawasan peradilan. Komisi Yudisial (KY) dorong sistem preventif dan penguatan integritas sejak rekrutmen hingga promosi hakim.
PENGUATAN sistem pengawasan hakim kembali dipertanyakan menyusul operasi tangkap tangan (OTT) terhadap hakim di Pengadilan Negeri (PN) Depok.
KY menegaskan komitmen penindakan etik terhadap dugaan korupsi yang menjerat Ketua PN Depok atau Pengadilan Negeri Depok dan wakilnya, sembari menyoroti krisis integritas hakim
510 laporan yang disampaikan langsung, 715 laporan melalui pos, 200 laporan melalui media online, 14 laporan berupa informasi, serta 1.206 laporan berupa tembusan.
Komisi Yudisial merekomendasikan sanksi hakim nonpalu selama enam bulan terhadap majelis hakim perkara Tom Lembong. Penasihat hukum mendesak Mahkamah Agung segera menindaklanjuti
MICHAEL Sinaga, wartawan Sentana, membuka sejumlah kejanggalan yang ditemui di lapangan terkait persoalan ijazah Jokowi.
Terdapat kejanggalan dalam penelusuran arsip ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang tidak ditemukan di Universitas Gadjah Mada (UGM) maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo.
PENGAMAT politik dari Citra Institute Efriza, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kritik sarat makna simbolik.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved