Pemerintah Tunggu Masukan PP Omnibus Law

DI tengah kegamangan serikat pekerja akan penjelasan Presiden yang meluruskan berbagai informasi terkait dengan UU Cipta Kerja, sejumlah pihak mengajak kelompok buruh menyampaikan masukan bagi penyusunan peraturan pemerintah maupun peraturan presiden.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo membuka ruang aspirasi bagi pekerja yang belum setuju UU Cipta Kerja. Pasalnya, Presiden akan menerbitkan peraturan pemerintah (PP) dan perpres sebagai turunan beleid ter- sebut.

Ganjar mengatakan, penerbitan PP dan perpres ini bisa menjadi harapan bagi para pekerja untuk mendetailkan UU Cipta Kerja. Setiap sektor dapat memberikan masukan untuk kesempurnaan UU tersebut.

“Insya Allah Senin (12/10), kami bersama pemangku kepentingan menyiapkan masuk an bagi PP. Masukan itu memang kita sepakati. Nanti saya teruskan,” kata Ganjar seusai webinar tentang kepemimpinan dengan mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta, kemarin.

Di sisi lain, lanjut Ganjar, pihaknya juga berkomunikasi intensif dengan sejumlah menteri dan anggota DPR. “Mereka mengatakan ini kesempatan bagi warga memberikan masukan. Kalau tidak setuju semua enggak apa-apa. Silakan mengajukan judicial review. Nah, dua cara ini yang paling pas.”

Dalam sepekan terakhir, Ganjar melalui dinas-dinas terkait turut menyusun masukan. Dia berharap pihaknya bisa membantu hingga proses drafting sehingga proses keseluruhan lebih mudah.

Presiden Joko Widodo, sebelumnya, mengatakan pemerintah membutuhkan masukan dari masyarakat untuk penyusunan banyak PP sebagai materi untuk menjalankan UU Cipta Kerja.

“Saya tegaskan bahwa UU Cipta Kerja memerlukan banyak sekali PP dan perpres. Untuk penyusunan PP dan perpres itu kami menerima usulan dan masukan dari daerah,” ungkap Presiden dalam konferensi pers secara virtual dari Istana Bogor, Jumat (9/10).

Draf final

Dari Bali, Rektor Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar I Gusti Ngurah Sudiana juga mengajak mahasiswa dan intelektual menempuh cara-cara yang konstruktif jika tidak puas dengan UU Omnibus Law Cipta Kerja. “Salurkan aspirasi dengan tidak menyimpang dari nilai-nilai demokrasi.”

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia menilai disinformasi terkait UU Ciptaker justru karena DPR belum menyampaikan kepada publik draf final beleid tersebut.

“(Penjelasan Presiden) belum membuat kami tenang karena memang acuan kami, yakni pembahasan yang ada di Panja DPR termasuk draf awal. Persoalan yang disebutkan disinformasi dan hoaks bisa diselesaikan kalau draf final itu disampaikan,” tutur Ketua Departemen Komunikasi KSPI Kahar S Cahyo dalam diskusi daring soal UU Ciptaker, kemarin.

Oleh karena itu, Ketua Iluni Herzaky Mahendra meminta DPR dan pemerintah membuka akses draf final UU Ciptaker untuk memenuhi prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas penyelenggara negara.

Menurut Herzaky, UU tersebut bertujuan menciptakan lapanga kerja seluas-luasnya. “Tetapi apakah urgen dengan situasi ekonomi kita yang kemudian menjadikan UU ini jadi solusi utama?”

Dalam kesempatan sama, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Anton J Supit menepis tudingan UU Cipta Kerja memanjakan pengusaha. “Ini
kepentingan bangsa karena masih jutaan orang menganggur, bahwa kurang sosialisasi mari diselesaikan baik-baik.” (Dhk/Sru/OL/X-3)