Polri tidak Izinkan BEM SI Gelar Demo Omnibus Law

Anggota DPR Komisi VIII Minta Bantuan Korban Bencana Diperluas

Anggota Komisi VIII DPR RI, Wibowo Prasetyo, meminta Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memperluas jangkauan distribusi bantuan bagi para korban

DPR Tegaskan Kompolnas bukan Lembaga Pengawas Polri

Kompolnas bukanlah lembaga yang bertugas mengawasi kinerja Polri, melainkan lembaga pembantu Presiden dalam menentukan kebijakan.

DPR Dorong Penegakan dan Pencegahan Lingkungan Terintegrasi di Wilayah Rawan Bencana

ANGGOTA Komisi XII DPR RI, Cek Endra, menyampaikan pandangannya menyikapi perkembangan penanganan lingkungan dan bencana hidrometeorologi di sejumlah wilayah Indonesia.

DPR Tunggu Usulan Nama Pimpinan Komisi III dari Golkar dan NasDem

Kekosongan posisi Wakil Ketua Komisi III dari Fraksi Golkar merupakan implikasi dari ditetapkannya Sari Yuliati sebagai Wakil Ketua DPR RI.

DPR Tetapkan Sari Yuliati Sebagai Wakil Ketua DPR Gantikan Adies Kadir

Pengangkatan Sari didasarkan pada ketentuan Pasal 39 Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib.

Inosentius Samsul Dapat Tugas Baru, Adies Kadir Melenggang ke Mahkamah Konstitusi

Adies Kadir dipastikan telah mengundurkan diri dari keanggotaan Partai Golkar serta posisinya sebagai anggota legislatif. 

Jaksa Tuntut 10 Bulan Penjara terhadap 21 Terdakwa Kerusuhan Demo Agustus 2025

Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut pidana penjara 10 bulan terhadap 21 terdakwa kasus kerusuhan demonstrasi yang terjadi pada Agustus 2025.

KUHP Baru Digugat ke MK, Pasal Demonstrasi tanpa Pemberitahuan Dinilai Rawan Kriminalisasi

MAHASISWA Fakultas Hukum mengajukan uji materiil Pasal 256 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru ke Mahkamah Konstitusi (MK). 

Pendukung Manchester United Berencana Gelar Demonstasi Besar-Besaran

Aksi protes pendukung Manchster United ini dijadwalkan berlangsung sebelum laga kandang melawan Fulham pada 1 Februari mendatang. 

Penjelasan Pasal 256 KUHP Soal Demo: Alasan Wajib Lapor dan Sanksi Pidana

Kemudian apabila koordinator demo tidak melaporkan rencana demonstrasi dan tidak terjadi apa-apa atau keonaran maka dirinya tetap tidak akan dipidana.

Buruh Demo Tolak UMP 2026 Hari Ini, Masyarakat Diimbau Hindari Kawasan Monas

Demo buruh itu menolak upah minimum provinsi atau UMP Jakarta 2026 sebesar Rp 5,7 juta. Masyarakat diimbau menghindari kawasan monas 

Ajak Buruh Duduk Bersama Soal UMP 2026, Rano Karno : Kita Buka Ruang Dialog

WAKIL Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengajak kalangan buruh untuk duduk bersama menyikapi perbedaan pandangan terkait penetapan Upah Minimum Provinsi atau UMP DKI Jakarta 2026.

Menyemai Kesalehan Digital di Ruang Sekolah

Membangun 10 Universitas Baru: Solusi atau Ilusi?

Scam Kamboja dan Darurat Kejahatan Siber Keuangan

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia