Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
KELANJUTAN pengesahan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja kini berada di tangan pemerintah. Sebagian besar pasal dalam UU Cipta Kerja akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah (PP).
Ketua DPR RI Puan Maharani pun mendorong pemerintah untuk menggandeng seluruh elemen masyarakat, khususnya buruh. Sehingga dapat duduk bersama untuk memformulasikan PP. Dalam hal ini, PP harus mengatur secara rinci terkait UU Cipta Kerja dan dapat diterima semua pihak.
Baca juga: Halau Demonstran, Polisi Tembakkan Gas Air Mata
“Keterlibatan pekerja dibutuhkan untuk memperinci UU Cipta Kerja,” ujar Puan, Kamis (8/10).
Puan menyebut DPR tetap akan melakukan fungsi pengawasan untuk memastikan aturan turunan bermanfaat dan adil bagi semua pihak. Beberapa aturan turunan yang harus dibahas bersama buruh ialah terkait pengupahan, jaminan kehilangan pekerjaan, tenaga pekerja asing, serta hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja.
“DPR RI akan memastikan aturan turunan UU Cipta Kerja memberikan manfaat yang adil bagi semua,” pungkasnya.
Baca juga: Soal UU Cipta Kerja, Ini Jaminan Pemerintah pada Korban PHK
Dalam pembahasan UU Cipta Kerja, lanjut dia, DPR selalu melibatkan partisipasi publik. Pembahasan aturan ini juga dilakukan secara terbuka dan transparan. Hingga akhirnya disahkan pada 5 Oktober 2020.
Untuk mengakomodasi aspirasi kelompok pekerja, DPR membentuk Tim Perumus bersama kelompok pekerja yang merasa suaranya belum didengar.
“UU Cipta Kerja tidak hanya bertujuan menarik investasi dan meningkatkan daya saing Indonesia, melainkan juga untuk memperluas lapangan kerja,” tutup Puan.(OL-11)
Setelah mendapatkan persetujuan dari para peserta sidang yang diiringi ketukan palu, Rano kemudian membacakan poin kesimpulan kedua yang berfokus pada pembenahan internal.
Data survei juga mengungkap fakta menarik bahwa penolakan ini tidak terkonsentrasi pada satu kelompok demografi atau politik tertentu
SATU tahun pemerintahan Prabowo-Gibran dinilai berjalan mulus bukan karena kinerja pemerintah yang efisien, melainkan karena lemahnya peran DPR
Publik masih menunggu langkah pemerintahan Prabowo dalam merespons berbagai masalah dengan langkah-langkah korektif.
Sikap partai berlambang banteng tersebut sejalan dengan arahan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
Presiden Prabowo Subianto menyoroti maraknya perilaku masyarakat yang merasa paling tahu segalanya, terutama soal isu-isu politik dan pemerintahan.
Model pembangunan yang diterapkan dalam PSN cenderung eksklusif dan berisiko menimbulkan diskriminasi serta pelanggaran HAM yang berulang.
Perluasan definisi kepentingan umum ini membuka peluang penggusuran paksa dan alih fungsi lahan pertanian, hutan, serta wilayah pesisir,
Dalam putusannya, MK telah menyatakan bahwa ambang batas parlemen konstitusional bersyarat harus dijalankan pada tahun 2029 dan pemilu berikutnya.
kehadiran UU Cipta Kerja merupakan momentum yang tepat bagi generasi muda untuk mengembangkan kewirausahaan dan keterampilan kerja
Buku UU Cipta Kerja nanti dapat menjelaskan bagaimana latar belakang yang mendasari pembuatan UU Ciptaker
UU Cipta Kerja merupakan sebuah instrumen deregulasi dan debirokratisasi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved