Headline
DPR setujui surpres pemberian amnesti dan abolisi.
DPR setujui surpres pemberian amnesti dan abolisi.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
MABES Polri mempersilakan serikat-serikat buruh yang bakal melakukan unjuk rasa menolak Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja di wilayahnya masing-masing.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Polri Brigadir Jenderal Awi Setiyono menuturkan demo diperbolehkan asal tidak dilakukan di wilayah DKI Jakarta.
"Pimpinan Polri punya kebijakan, kalau terpaksa harus melakukan demo, melaksanakan di tempat masing-masing, tidak harus di Jakarta," ujar Awi di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (7/10).
Menurutnya, larangan demo di Jakarta agar lokasi unjuk rasa tidak menjadi klaster penyebaran virus korona baru di Indonesia.
Awi menjelaskan, jajaran Polda Metro Jaya akan melakukan patroli sehingga tidak ada massa yang melakukan unjuk rasa di sekitar wilayah ibu kota negara.
Baca juga: Inkonsisten, Pasal Komersialisasi Pendidikan ada di Omnibus Law
Bahkan, pihaknya telah melakukan mapping terhadap pergerakan massa yang berencana akan beraksi di Jakarta.
"Polisi kewilayahan setelah kami melakukan mapping bisa melakukan penggalangan dan koordinasi kepada koordinator lapangan untuk bisa mencegah mereka melaksanakan demo di ibu kota," ungkap Awi.
Seperti diketahui, Kapolri Jenderal Idham Aziz menerbitkan surat Telegram Rahasia (STR) terkait larangan demonstrasi omnibus law yang diterbitkan pada 2 Oktober.
Awi menjelaskan pihaknya akan tetap melakukan pencegahan preventif, preemtif hingga pengamanan-pengamanan apabila memang terjadi aksi unjuk rasa.
"Sehingga (anggota) wilayah tidak ada ragu-ragu lagi dalam mengambil tindakan di lapangan. Sudah ada rambu-rambu yang jelas," papar Awi.(OL-5)
Puskeu Polri menerima penghargaan yang diberikan BPK RI atas komitmen dan kinerja dalam mewujudkan tata kelola keuangan Polri yang akuntabel dan transparan melalui aplikasi Puskeu Presisi
POLRI menegaskan komitmennya dalam mengimplementasikan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) secara komprehensif. Selain menjalankan fungsi penegakan hukum,
Penanganan kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) di sejumlah kantor kepolisian yang penyidiknya merupakan seorang laki-laki, harusnya peyidik perempuan.
Para perwira muda polisi itu memiliki tantangan yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya.
Prabowo berpesan kepada 2.000 perwira tersebut untuk mengabdikan diri pada bangsa dan negara.
Para tersangka memiliki peran berbeda dalam sindikat tersebut, mulai dari perekrut awal, perawat bayi, pembuat dokumen palsu, hingga pengiriman bayi ke luar negeri.
SEKITAR 18.000 orang turun ke jalan di Kuala Lumpur pada Sabtu (26/7).
Unjuk rasa tersebut merupakan reaksi terhadap operasi penangkapan besar-besaran yang dilakukan Lembaga Imigrasi dan Bea Cukai (ICE) terhadap para migran tidak berdokumen.
Wakil Gubernur California, Eleni Kounalakis, berencana mengajukan gugatan hukum atas keputusan Presiden Donald Trump yang mengerahkan Garda Nasional.
Penegak hukum di Los Angeles bersiap menghadapi malam yang penuh ketegangan usai demonstrasi terkait penggerebekan imigrasi.
Wali Kota LA, Karen Bass, mengatakan tidak ada kebutuhan menurunkan pasukan federal dan kehadiran Garda Nasional menciptakan kekacauan yang disengaja.
LAPD menyatakan unjuk rasa di luar Pusat Penahanan Metropolitan sebagai perkumpulan ilegal dan mengizinkan penggunaan peluru tak mematikan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved