Headline
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Kumpulan Berita DPR RI
Dia berharap agar kasus seperti Adeline Lis ini tidak terulang lagi dan hendaknya menjadi perhatian para penegak hukum.
Komisi VII DPR RI menyatakan dukungan untuk dilaksanakan riset dan uji klinis yang tuntas terhadap seluruh vaksin yang diproduksi oleh dalam negeri.
Beberapa komisi di DPR seperti Komisi I dan Komisi VIII DPR melakukan penundaan rapat-rapat.
Menurut Mentan, Presiden Joko Widodo sudah menitipkan pesan kuat agar upaya peningkatan dua komoditas tersebut berpihak kepada rakyat.
Melonjaknya jumlah kasus Covid-19 membuat dua Komisi DPR yakni Komisi I dan VIII membatalkan sejumlah rapat yang seharusnya digelar hari ini atau Kamis (17/6).
"Ada beberapa anggota dan staf Komisi VIII DPR RI yang terinfeksi covid-19,"
Kepala Negara masih membutuhkan beragam informasi aktual dari lapangan, sebelum menyerahkan surpres terkait RUU IKN ke parlemen.
Anggota Komisi VI DPR Herman Khaeron memberi apresiasi terhadap kinerja Pertamina pada 2020.
Menpora Zainudin Amali berusaha memaksimalkan penggunaan anggaran pagu indikatif belanja pada RAPBN 2022 sebesar Rp.1.948.783.392.000 secara efektif dan efisien.
Seluruh pasal multitafsir dalam regulasi ini bisa diubah setelah diajukan pemerintah untuk masuk dalam prolegnas prioritas 2021.
DPR mengapresiasi langkah cepat untuk memulihkan jaringan telekomunikasi di Papua yang dilakukan Kominfo bersama dengan PT Telkom.
Ketua Fraksi NasDem DPR Ahmad M Ali menegaskan menyelamatkan flagship Garuda Indonesia tetap perlu menjadi prioritas kebijakan.
Komisi VI DPR RI juga mendorong Pertamina untuk melakukan langkah antisipasi dengan mengaudit sejumlah kilang minyak yang tersebar di Tanah Air.
Klaim Ivermectin sebagai obat covid-19 ramai diperdebatkan. Padahal, obat itu terdaftar di Indonesia sebagai obat cacing.
Pasalnya, revisi terbatas tidak mampu menjawab problematika yang dipicu dalam penerapan UU tersebut.
Raker dibutuhkan untuk menentukan apakah RKUHP bisa masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (prolegnas) prioritas 2021 melalui evaluasi prolegnas tengah tahun
Wakil Ketua Fraksi NasDem DPR Willy Aditya mengatakan fraksinya solid menentang rencana Kementerian di bawah Sri Mulyani tersebut.
Pemerintah terus berupaya memulihkan gangguan telekomunikasi yang terjadi di wilayah Papua.
"Lebih baik, kita kawal dan doakan agar KPK tetap maksimal seperti setahun belakangan ini, saat pencegahan, edukasi dan penindakan bisa berjalan dengan baik."
Politikus Partai Golkar Meutya Hafid menilai masih memungkinkan apabila revisi UU ITE dimasukkan dalam Prolegnas 2021.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved