Headline
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
PEMERINTAH melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) bersama PT Telkom Indonesia Tbk (PT Telkom) terus berupaya memulihkan gangguan telekomunikasi yang terjadi di wilayah Papua.
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate menjelaskan, gangguan jaringan telekomunikasi yang terjadi di Papua disebabkan putusnya Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) Sulawesi Maluku Papua Cable System (SMPCS) ruas Biak - Jayapura.
Menurut Johnny, berdasarkan hasil pengamatan, terjadinya gangguan infrastruktur telekomunikasi tersebut disebabkan karena faktor alam.
Putusnya Jalur kabel serat optik Biak - Jayapura ini bukanlah kali pertama.
Dari catatan yang ada di Kominfo, putusnya jalur SKKL Biak - Jayapura sudah terjadi beberapa kali dalam beberapa tahun terakhir.
Berdasarkan hasil evaluasi, faktor utama adalah faktor alam.
Menkominfo menegaskan, gangguan itu tidak membuat Papua mengalami total blackout.
Bahkan kini PT Telkom tengah menangani dan memulihkan jaringan di wilayah terdampak. Dari 464 Gbps total trafik dari Papua, hanya 154 Gbps saja yang mengalami gangguan.
Menteri Johnny mengatakan saat ini PT Telkom sudah menyiapkan backup link dengan kapasitas 4,7 Gbps.
Dari jumlah tersebut 2.662 Mbps ditunjang dari pemanfaatan link satelit. Backup link sebesar 500 Mbps juga didapat dari radio long haul Palapa Ring Timur 500 Mbps. Radio long haul Sarmi-Biak 1,6 Mbps
"Sedangkan untuk mengamankan kualitas link pada saat proses penyambungan, PT Telkom juga menyediakan backup link, khususnya untuk wilayah Manokwari dan Biak sebesar 40 Gbps melalui Palapa Ring Timur," jelas Menteri Johnny pada keterangan pers, Jumat (11/).
Melihat masih seringnya kabel serat optik putus dan kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari pegunungan termasuk deretan pegunungan aktif yang ada di lautan, Muhammad Farhan, anggota Komisi I DPR Fraksi NasDem menilai industri telekomunikasi melalui satelit masih menjadi Industri yang sangat strategis.
Menurut Farhan, ini disebabkan layanan kabel laut dan seluler di Indonesia sampai saat ini belum menjangkau setiap daerah di Papua. Dengan satelit cakupan untuk menyediakan layanan telekomunikasi akan semakin luas dan mudah.
Kondisi geografis Indonesia yang dikelilingi gunung berapi serta seringnya aktivitas vulkanis menyebabkan layanan telekomunikasi tidak bisa hanya bergantung pada satu jenis infrastruktur saja.
"Jika menggelar kabel serat optik bawah laut sebagai backup, tentunya masih ada kemungkinan kabel tersebut melewati gunung berapi bawah laut," jelasnya.
"Ada risiko kabel putus akibat aktivitas vulkanis seperti yang terjadi di Papua. Untuk itu, infrastuktur di darat/ laut harus di backup dengan infrastruktur di langit, yaitu satelit," ujar Farhan.
Sejalan dengan pemikiran Menkominfo, Farhan menegaskan kembali pentingnya keberadaan satelit.
"Karena demografi di Papua yang sangat menantang berupa perbukitan dan hutan, sehingga layanan Satelit masih menjadi kebutuhan yang sangat krusial dalam meningkatkan inklusi layanan digital," katanya.
"Telekomunikasi menggunakan satelit masih menjadi ujung tombak di Papua. Karena memiliki cakupan yang sangat luas. Sehingga kedepannya industri satelit Nasional masih sangat dibutuhkan. Apa lagi seperti kondisi geografis Indonesia yang sangat menantang. Khususnya di Papua," ungkap Farhan.
Selain dibutuhkan untuk melayani telekomunikasi, saat ini satelit juga masih dipergunakan untuk layanan penyiaran. Peran dan fungsi satelit ini akan semakin strategis ketika Pemerintah memiliki hajatan Nasional.
Dalam waktu dekat Pemerintah akan menyelenggarakan perhelatan PON ke XX yang akan diselenggarakan di Papua pada 2 - 15 Oktober 2021. Tentunya fungsi strategis satelit akan dilibatkan untuk menyampaikan informasi dan even olahraga dari PON di Papua ke seluruh Indonesia dan dunia.
Karena melihat posisi strategis yang tak akan pernah tergantikan oleh jaringan serat optik, Farhan meminta agar industri satelit nasional dapat terus diperhatikan oleh pemerintah.
Politikus Partai Nasdem ini juga berharap nantinya satelit tak hanya dipergunakan untuk kebutuhan basic telekomunikasi saja. Tetapi dapat di pakai untuk pengawasan pesawat, kapal-kapal yang beroperasi di wilayah NKRI serta untuk kegiatan militer.
"Saat ini teknologi satelit dapat juga untuk mengawasi pesawat dan memobilisasi pasukan. dengan teknologi Integrated Communications Control System (ICCS), kita dapat mengontrol dan memobilisasi pergerakan pasukan dengan menggunakan satelit. Sehingga sampai kapanpun satelit masih sangat dibutuhkan," tegas Farhan. (RO/OL-09)
Apakah Prabowo justru memberikan panggung bagi Gibran untuk unjuk kemampuan sebagai wapres guna menangani masalah sebesar dan sekompleks di Papua?
Untuk tahun ini siswa penerima Program ADEM berasal dari berbagai daerah di enam provinsi di Papua.
Kedatangan mereka ke Jatim patut mendapat apresiasi dan rasa bangga atas prestasi para pelajar asal Papua penerima Program Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM)
Dalam kejuaraan atletik yang mempertemukan atlet-atlet terbaik dari berbagai daerah ini, PAC berhasil mengoleksi 6 medali, terdiri dari 3 emas, 1 perak, dan 2 perunggu.
Mensesneg, Prasetyo Hadi, menampik anggapan bahwa Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk berkantor di Papua
Wacana Presiden Prabowo Subianto akan memberi tugas khusus kepada Wapres Gibran Rakabuming Raka untuk berkantor di Papua perlu dipertimbangkan secara matang.
DPR dan pemerintah tidak menyerap aspirasi semua pihak dalam membahas RUU KUHAP.
KETUA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menyatakan, pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) kemungkinan lewat dari target selama tiga bulan.
Terungkap bahwa sindikat telah menjual sedikitnya 24 bayi, bahkan beberapa di antaranya sejak masih dalam kandungan, ke luar negeri dengan harga antara Rp11 juta-Rp16 Juta.
PRESIDEN RI Prabowo Subianto membuka kesempatan rumah sakit (RS) dan klinik asing untuk berinvestasi dan membuka cabang di dalam negeri. Anggota Komisi IX DPR RI agar tidak jadi bumerang
ANGGOTA DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Nasim Khan angkat suara terkait polemik pertunjukan sound horeg yang belakangan marak dipersoalkan masyarakat.
KETUA DPR Puan Maharani menegaskan bahwa pembahasan Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tak pernah ditutupi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved