Headline
Pengibaran bendera One Piece sebagai bagian dari kreativitas.
Pengibaran bendera One Piece sebagai bagian dari kreativitas.
KONDISI maskapai flagship Garuda Indonesia yang memprihatinkan masih belum mencapai titik penyelesaian.
Banyak pihak tetap menginginkan maskapai plat merah tersebut diselamatkan namun demikian tidak sedikit yang juga mendesak sebaliknya.
Ketua Fraksi NasDem DPR Ahmad M Ali menegaskan menyelamatkan flagship Garuda Indonesia tetap perlu menjadi prioritas kebijakan.
Menurutnya nama Garuda Indonesia yang menjadi identitas maskapai adalah identitas kebanggaan nasional dengan demikian harus ada langkah strategis untuk penyelamatan.
“Kita bangga dengan mengudaranya Garuda Indonesia di langit nasional dan internasional. Tapi kita juga tidak bisa membiarkan kebanggaan ini dimanfaatkan kelompok tertentu untuk merusaknya dari dalam,” ungkapnya, Senin (14/6).
Dia mendesak segera dilakukannya audit forensik menyeluruh terhadap maskapai nasional sebelum langkah penyelamatan dilakukan. Dia juga meyakini melaluiaudit forensik operasional, keuangan, dan manajemen dilakukan, pemerintah akan punya gambaran yang utuh untuk menentukan langkah strategis.
“Kita perlu periksa Garuda Indonesia ini secara utuh. Bagaimana operasionalnya sebagai BUMN," imbuhnya.
Lebih lanjut dikatakan penyelesaian masalah Garuda juga harus menyasar berbagai pihak yang terkait.
"Negara sebagai pemegang saham mayoritas punya kuasa untuk mengambil langkah tegas," jelasnya
“Negara sebagai pemegang saham mayoritas bisa mendudukan para pemegang saham publik lainnya untuk mengambil aksi korporasi. Kecuali saham mereka mau didelusi,” katanya. (Sru/OL-09)
KETUA Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang meyakini kelembagaan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) sebaiknya tetap dipisah.
Setelah melakukan simulasi, menurut dia, berbagai partai politik tersebut akan memutuskan sikap untuk sistem penyelenggaraan pemilu atau pilkada ke depannya.
Ketua Banggar DPR RI menekankan pembangunan IKN tetap dilanjutkan meski anggarannya memiliki perubahan dari waktu ke waktu.
PARTAI politik di DPR begitu reaktif dalam merespons Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 135/PUU-XXII/2025.
DPR menyebut perayaan HUT ke-80 RI pada 17 Agustus digelar di Jakarta, bukan di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur karena memakan biaya banyak.
DPR dan pemerintah tidak menyerap aspirasi semua pihak dalam membahas RUU KUHAP.
Pemerintah memperkenalkan mekanisme titik serah untuk menjamin distribusi pupuk bersubsidi yang lebih tepat sasaran.
LOGISTIK adalah nadi perekonomian yang menggerakkan perdagangan, menyambungkan daerah, dan memastikan roda industri terus berputar. Namun di Indonesia,
PT Berdikari, akan menyuplai produk-produk pangan, khususnya daging sapi dan kerbau lewat jaringan Koperasi Desa Merah Putih.
KETUA Komisi II DPR RI Fraksi Partai NasDem Rifqinizamy Karsayuda mendukung usulan Kementerian BUMN dan Kementerian Kehutanan berkantor di IKN
Demi mengakselerasi pembangunan ekonomi melalui Koperasi Desa Merah Putih, BUMN-BUMN turut serta memberi sokongan.
ANGGOTA Komisi VI DPR Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron menilai usulan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara diisi oleh kantor-kantor Kementerian BUMN patut dipertimbangkan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved