Headline
Istana minta Polri jaga situasi kondusif.
KONDISI maskapai flagship Garuda Indonesia yang memprihatinkan masih belum mencapai titik penyelesaian.
Banyak pihak tetap menginginkan maskapai plat merah tersebut diselamatkan namun demikian tidak sedikit yang juga mendesak sebaliknya.
Ketua Fraksi NasDem DPR Ahmad M Ali menegaskan menyelamatkan flagship Garuda Indonesia tetap perlu menjadi prioritas kebijakan.
Menurutnya nama Garuda Indonesia yang menjadi identitas maskapai adalah identitas kebanggaan nasional dengan demikian harus ada langkah strategis untuk penyelamatan.
“Kita bangga dengan mengudaranya Garuda Indonesia di langit nasional dan internasional. Tapi kita juga tidak bisa membiarkan kebanggaan ini dimanfaatkan kelompok tertentu untuk merusaknya dari dalam,” ungkapnya, Senin (14/6).
Dia mendesak segera dilakukannya audit forensik menyeluruh terhadap maskapai nasional sebelum langkah penyelamatan dilakukan. Dia juga meyakini melaluiaudit forensik operasional, keuangan, dan manajemen dilakukan, pemerintah akan punya gambaran yang utuh untuk menentukan langkah strategis.
“Kita perlu periksa Garuda Indonesia ini secara utuh. Bagaimana operasionalnya sebagai BUMN," imbuhnya.
Lebih lanjut dikatakan penyelesaian masalah Garuda juga harus menyasar berbagai pihak yang terkait.
"Negara sebagai pemegang saham mayoritas punya kuasa untuk mengambil langkah tegas," jelasnya
“Negara sebagai pemegang saham mayoritas bisa mendudukan para pemegang saham publik lainnya untuk mengambil aksi korporasi. Kecuali saham mereka mau didelusi,” katanya. (Sru/OL-09)
Personel polisi menghalau pengunjuk rasa yang menggelar aksi menolak tunjangan anggota DPR yang dinilai berlebihan di depan Gedung DPR.
DIREKTORAT Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya melakukan rekayasa lalu lintas pada sejumlah titik imbas aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, Kamis (28/8).
Personel gabungan TNI/Polri menjaga ketat pintu belakang gedung DPR, Jakarta Pusat, untuk mengantisipasi potensi kericuhan dalam aksi demo buruh pada hari ini, Kamis 28 Agustus 2025.
Koalisi Serikat Pekerja dan Partai Buruh (KSP-PB) bakal menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta pada Kamis (28/8).
Pertanyaan yang menyentak bukanlah apakah mungkin membubarkan lembaga DPR di alam demokrasi, melainkan mengapa anggota DPR minta tunjangan rumah Rp50 juta per bulan.
PUTUSAN Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang memisahkan pelaksanaan pemilu menjadi pemilu nasional dan daerah menuai heboh yang belum berkesudahan.
Dalam program yang berlangsung selama tiga hari (15–17 Agustus 2025), relawan dari berbagai BUMN menjalankan berbagai aktivitas sosial dan edukatif.
Pesta Rakyat untuk Indonesia 2025 menghadirkan ruang kolaborasi bagi para pakar, praktisi, UMKM, dan masyarakat untuk saling terhubung, belajar, dan berkembang bersama.
BADAI pandemi covid-19 memang menjadi sentilan luar bisa bagi banyak orang. Salah satunya Enih, pelaku UMKM yang sempat menggulung usaha warung kopinya.
RELAWAN Bakti BUMN di Bintan, Kepulauan Riau, melaksanakan kegiatan konservasi padang lamun, mangrove, terumbu karang, dan habitat dugong bertepatan dengan HUT ke-80 RI.
Relawan Bakti BUMN ini telah menjadi sarana pembelajaran bagi insan BUMN untuk turun langsung ke lapangan, memahami kebutuhan masyarakat, dan memberikan kontribusi yang berdampak.
Dasco memastikan para Wakil Menteri (wamen) yang merangkap komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak menerima tantiem
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved