Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
PEMBAHASAN revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) diharapkan bisa lebih cepat. Hal itu dapat dimungkinkan karena pemerintah sebelumnya telah melakukan evaluasi tentang pasal-pasal mana yang akan direvisi.
"Ketika masuk ke DPR saya harapkan tidak berlarut-larut karena hanya pada pasal-pasal terbatas yang direvisi," ujar Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (10/6).
Politikus Partai Golkar itu menilai masih memungkinkan apabila revisi UU ITE dimasukkan dalam Prolegnas 2021. Hal itu menurut dia karena di pertengahan tahun biasanya dilakukan evaluasi Prolegnas sehingga revisi UU ITE bisa diajukan untuk masuk dalam Prolegnas Prioritas 2021.
"Prolegnas itu ditentukan oleh pemerintah dan DPR, nanti pemerintah akan masukkan (naskah rancangan perubahan UU ITE), silahkan saja. Mungkin di tengah (tahun 2021) ada revisi Prolegnas, itu masih memungkinkan," katanya.
Ia mempersilahkan apabila pemerintah ingin serius revisi kedua UU ITE, dan Komisi I DPR sifatnya menunggu pemerintah ajukan naskah rancangan perubahan UU itu. Ia berharap ketika naskah rancangan itu sudah masuk ke DPR, maka pembahasannya tidak berlarut-larut karena hanya beberapa pasal yang akan direvisi.
"Kami harapkan tidak berlarut-larut," ujarnya. (Uta/OL-09)
Pemblokiran sementara terhadap archive.org dilakukan sebagai bentuk penegakan hukum atas temuan konten yang melanggar UU ITE.
Saksi menyerahkan 16 barang bukti dalam pemeriksaan untuk memperkuat laporan penghasutan dugaan Ijazah palsu Jokowi
Mahasiswi ITB dijerat dengan Pasal dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) karena membuat meme Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi
WAKIL Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
MENTERI Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah menghormati hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan UU ITE
Penegasan yang dilakukan MK terkait penghinaan dalam UU ITE berdampak pada kebutuhan untuk meninjau ulang aturan penghinaan terhadap presiden
Dia mengatakan bahwa penegakan hukum harus terintegrasi melalui KUHAP yang baru, mulai dari penyidik, penuntut, pengadilan, sampai ke tingkat lembaga pemasyarakatan.
Zulfikar menjelaskan revisi UU ASN masuk dalam Prolegnas 2025 yang artinya Komisi II DPR dan Badan Legislasi akan melakukan perubahan kedua terkait undang-undang tersebut.
Ahmad Sahroni menyebutkan bahwa DPR tak bisa menutup-nutupi terkait sidang pembahasan revisi Undang-Undang Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri).
Massa sempat berhasil menjebol pagar pembatas kaca pos pengamanan, kemudian disusul dengan pemecahan kaca menggunakan batu dan kayu.
Dave mengatakan banyak hal yang perlu dibahas di revisi UU Penyiaran. Karena banyak perkembangan di sektor penyiaran.
Fraksi PDIP menyetujui Revisi UU tentang Tentara Nasional Indonesia, yang dibahas di Komisi I DPR RI untuk dibahas di tingkat selanjutnya atau naik ke rapat paripurna.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved