Headline
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI VIII DPR RI memastikan akan mengawal kebijakan pemberian bantuan sosial kepada yatim piatu terdampak covid-19 di Kementerian Sosial.
Indonesia menjadi tamu kehormatan dalam pameran teknologi dan kedirgantaraan tersebut.
Menurut Puan, digitalisasi pemasaran untuk UMKM akan membantu perekonomian masyarakat, khususnya di era pandemi COVID-19, yang akhirnya berkontribusi untuk perekonomian nasional.
Program Mekaar dari PNM merupakan bantuan pinjaman biaya usaha secara bertahap tanpa agunan dengan bunga rendah yang menyasar para ibu rumah tangga
Jabodetabek merupakan wilayah yang paling tinggi mobilitas penduduknya apalagi dengan mulai dibukanya aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat.
PGRI mendorong dari awal tidak hanya hasil tes seleksi saja yang dinilai tetapi mulai dari linearitas, masa kerja, penghargaan, dan prestasi.
Upaya meminimalisasi terjadinya klaster sekolah dengan dengan melalui koordinasi dan komunikasi pemerintah pusat hingga daerah.
Seleksi guru dengan skema PPPK merupakan kebijakan afirmasi untuk menjawab kedaruratan kebutuhan guru yang telah vakum selama 12 tahun dan tidak ada rekrutmen guru ASN.
Mendikbudristek mengungkapkan masih banyak formasi pada seleksi tahap I Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang kosong terutama di daerah terpencil.
Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengatakan akan terus mendorong kinerja Setjen DPR RI di 8 area perubahan reformasi birokrasi melalui berbagai hal.
"Karena itu publik harus mengetahui bahwa salah satu jalan terbaik dalam mengurangi learning loss adalah PTM ini tetap dijalankan," jelas Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda
Guru honorer saat ini masih berharap adanya penambahan poin sebagai afirmasi. Afirmasi tambahan poin dapat mempertimbangkan lama pengabdian.
Anggota Fraksi Nasional Demokrat DPR RI itu turut ingin memastikan bahwa seleksi CASN ini berjalan dengan transparan, objektif, dan akuntabel.
Puan mengatakan bahwa sekolah harus mengikuti pedoman dari SKB Empat Menteri meski telah lolos asesmen.
Laporan yang tidak detil, berpotensi menimbulkan penyimpangan.
DPR mempertanyakan mengenai progres program-program Kemenkeu. Pasalnya, meskipun dimasukkan ke dalam program multiyears dan sebagiannya telah berjalan namun tak terlihat hasilnya.
Ketua DPR Puan Maharani mengingatkan agar sekolah tidak memaksakan menggelar pembelajaran tatap muka (PTM) jika belum memenuhi kriteria.
Anggaran yang disetujui tersebut bertambah sekitar Rp992,7 miliar dari alokasi yang disampaikan pemerintah sebelumnya.
Program berbasis masyarakat masih sangat dibutuhkan, khususnya di tengah pandemi Covid-19 untuk meningkatkan kualitas perekonomian masyarakat.
DPR RI berharap agar pemerintah daerah dan pusat dapat bekerja sama untuk mendorong pembangunan berkelanjutan yang melibatkan semua pihak dan berpusat pada masyarakat.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved