Headline
Presiden Trump telah bernegosiasi dengan Presiden Prabowo.
Presiden Trump telah bernegosiasi dengan Presiden Prabowo.
Warga bahu-membahu mengubah kotoran ternak menjadi sumber pendapatan
KETUA Komisi X DPR Syaiful Huda menyampaikan banyak guru honorer kesulitan melewati ambang batas nilai atau passing grade seleksi tahap pertama Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Huda menyebut guru honorer yang bisa melewati passing grade sangat sedikit.
"Sumatra Utara menyampaikan pada kami, jumlah guru yang mendaftar 1.768 orang yang lolos passing grade 18 orang," ujar Huda dalam Raker Komisi X DPR dengan Mendikbudristek Nadiem Makarim, Kamis, (23/9).
Di Wonosobo, kata dia, dari 1.311 guru yang mendaftar dan mengikuti seleksi PPPK yang dapat melewati passing grade sebanyak 170 orang. Sedangkan di Tegal, dari 2.284 guru honorer yang ikut seleksi, hanya 87 orang yang dapat lolos.
Baca juga: Masuk Pancaroba, BMKG: Indonesia, Awas Cuaca Ekstrem
Huda pun menyampaikan para guru honorer saat ini masih berharap adanya penambahan poin sebagai afirmasi. Afirmasi tambahan poin dapat mempertimbangkan lama pengabdian.
"Guru honorer juga menunggu ingin adanya harapan perbaikan dan revisi terkait dengan hasil seleksi tahap pertama ini," sebut dia.
Menurutnya, Kemendikbud-Ristek bisa mempertimbangkan usulan guru honorer tersebut. Dia pun menyarankan jika hasil seleksi tahap pertama tidak perlu diumumkan pada Jumat 24 September, sembari Kemendikbud-Ristek mempertimbangkan adanya afirmasi kepada guru honorer agar dapat lolos seleksi pada tahap pertama ini.
"Dalam rangka mengakomodasi aspirasi yang berkembang, kita minta dipertimbangkan pengumuman seleksi tahap satu tidak diumumkan di hari Jumat yang akan datang," tutur dia. (H-3)
KETUA DPR Puan Maharani menegaskan bahwa pembahasan Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tak pernah ditutupi.
PBHI Sebut DPR Sering Absen dan tak Serius Ikuti Sidang Gugatan UU TNI di MK
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menilai pencegahan terhadap saksi termasuk tindakan upaya paksa. Bahkan, tidak semestinya diberlakukan kepada seseorang yang belum menjadi tersangka.
Surat usulan pemakzulan terhadap Gibran telah dikirimkan Forum Purnawirawan TNI kepada MPR/DPR RI sejak bulan lalu.
WAKIL Ketua Badan Legislasi DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengkritik Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah melampaui kewenangan konstitusional karena menetapkan pemisahan pemilu nasional dan lokal
Ketua Komisi II DPR itu mengatakan saat ini DPR juga belum menentukan sikap resmi. Soal putusan MK masih jadi topik diskusi antarfraksi.
Titik peluncuran, jelasnya lagi, akan dipusatkan di Kecamatan Binjai Barat, Kelurahan Suka Maju, dengan nama koperasi percontohan KMP Sukamaju.
Kebijakan ini menjadi yang pertama di Indonesia dan diharapkan mampu mengurangi beban awal masyarakat saat membeli rumah.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar penggeledahan terkait kasus korupsi dugaan korupsi proyek pembangunan jalan Sumut.
Budi mengaku belum bisa mempublikasikan berbagai lokasi yang menjadi tempat dilakukan penggeledahan, maupun hasil penggeledahan yang dimaksud.
Johanis menuturkan KPK telah menjalin nota kesepahaman bersama Pemerintahan Provinsi, Aceh, Riau, Sumatra Barat, Sumatera Utara, Jambi.
KPK melakukan dua operasi tangkap tangan (OTT) pengerjaan proyek berbeda di Sumatra Utara (Sumut). Hitungan kasar uang suap dalam perkara itu diduga menyentuh Rp46 miliar.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved