Headline
Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.
Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.
Kumpulan Berita DPR RI
PERSATUAN Guru Republik Indonesia (PGRI) menilai pendapat Komisi X DPR RI untuk melanjutkan pembelajaran tatap muka (PTM) meski terjadi klaster di 3 daerah sangat bagus karena mendukung pendidikan bangsa dan mencegah terjadinya learning loss.
Wakil Sekjen PGRI Dudung Abdul Qodir mengatakan pendapat tersebut menandakan bahwa adanya keinginan dari komponen bangsa ini untuk relaksasi menyiapkan sebuah proses kegiatan pembelajaran tatap muka yang bermakna, informatif, implementatif, dan menyenangkan. Walau pun memang ada risiko pasti di beberapa sekolah terjadi klaster baru.
"Hemat kami kalau terjadi klaster baru di sekolah maka segera diselesaikan, antisipasi, dan diupayakan agar tidak melebar ke sekolah lain yang sedang menyelenggarakan PTM," kata Dudung saat dihubungi, Kamis (23/9).
Baca juga: DPR Minta Tunda Pengumuman Hasil PPPK dan Cara Penambahan Poin
Oleh karena itu 3T atau pemeriksaan dini (testing), pelacakan (tracing), dan perawatan (treatment) sangat penting sekali agar tidak lagi tercipta klaster-klaster baru di sekolah maupun di masyarakat.
"Tracking dan pengecekan dilakukan agar tahu dari mana kalau pun terkena positif segera isolasi dan selesaikan. Jangan mencari siapa yang salah apa lagi menyalahkan sekolah," ungkapnya.
Karena kebijakan ini adalah yang dibangun pemerintah pusat, pemda, kabupaten/kota, serta provinsi yang bekerja sama dengan sekolah dan orang tua.
"Saya meyakini bahwa sekolah tidak terjadi klaster baru tapi namanya pada era seperti ini semua pasti bisa terjadi. Sehingga yang harus kita lakukan adalah bagaimana meminimalisasi hal itu agar tidak terjadi lagi dengan melalui koordinasi dan komunikasi pemerintah pusat hingga daerah," katanya.
Kemudian langkah preventif selanjutnya ialah membangun sinergi agar tidak lagi terjadi klaster baru melalui edukasi di sekolah setiap siswa melalui guru dan orang tua sebagai role model. Bisa mengedukasi untuk membimbing dan mengarahkan anaknya terus protokol kesehatan selama PTM terbatas dilaksanakan.
"Saya meyakini kalau hal itu terus dijalankan akan minimal terjadi klaster baru di sekolah. Kalau pun terjadi kalau saya usul harus segera dilokalisir persoalan tersebut ditingkat sekolah masing-masing," jelasnya.
PGRI ingin dengan adanya PTM ini agar ada relaksasi terhindar dari learning loss apalagi loss generation. PGRI juga berharap semua unsur pendidikan guru, siswa, dan orang tua selamat dan mutu pendidikan segera bisa diperbaiki agar tetap stabil, bermutu, dan membaik.
"Ini semua merupakan langkah persiapan untuk PTN pascapandemi sehingga masyarakat bisa membiasakan pola hidup baru sampai proses pembelajaran tatap muka yang tidak hanya konvensional dan daring," pungkasnya. (H-3)
Kebijakan tersebut juga merespons fenomena sejumlah kepala daerah yang merencanakan perjalanan ibadah umrah mendekati Idulfitri.
Pemerintah daerah terus berupaya mengimplementasikan pembelajaran mendalam, koding, dan AI meski dihadapkan pada tantangan sumber daya manusia dan infrastruktur.
Beredar video di media sosial yang memperlihatkan Mualem mengenakan pakaian tradisional Melayu serba putih, lengkap dengan sarung dan peci hitam.
Lonjakan volume sampah selama masa libur akhir tahun bukan sekadar fenomena musiman, melainkan menjadi ujian nyata bagi sistem tata kelola sampah di daerah.
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Brian Yuliarto, mendorong setiap pimpinan perguruan tinggi untuk membantu pemerintah dalam menangani permasalahan di daerah.
Ia juga menjelaskan skor penilaian HAM dibagi dalam empat kategori yakni 41-60 rendah, 61-70 cukup, 71-80 tinggi, dan 81-100 sangat tinggi.
SEKRETARIS Jenderal Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Dudung Abdul Qodir mengapresiasi keputusan pemerintah untuk tetap menerapkan pembelajaran tatap muka.
KEPUTUSAN pemerintah membatalkan rencana pembelajaran jarak jauh (PJJ) pada April 2026 dinilai sebagai langkah tepat di tengah kekhawatiran penurunan kualitas pendidikan.
KETUA Bidang Advokasi Guru P2G, Iman Zanatul Haeri mengatakan bahwa keputusan pemerintah tetap memberlakukan sekolah tatap muka sudah tepat. Namun, kegiatannya harus berkualitas.
“Dalam situasi seperti ini, keselamatan adalah prioritas utama. Kewajiban kita memastikan seluruh masyarakat berada dalam kondisi aman,”
Unpad EdEx juga telah meresmikan kerja sama perdana dengan PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) atau InJourney yang merupakan BUMN Holding Industri Aviasi dan Pariwisata Indonesia.
DINAS Pendidikan Kota Depok, Jawa Barat (Jabar) mengabaikan Instruksi Wali Kota Nomor 12 Tahun 2023 tentang pengendalian pencemaran udara dengan tidak menerapkan PJJ.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved