DPR Kawal Anggaran Untuk Anak Yatim Korban Covid-19

KOMISI VIII DPR RI memastikan akan mengawal kebijakan pemberian bantuan sosial kepada yatim piatu terdampak covid-19 di Kementerian Sosial. Pasalnya, kebijakan itu bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat miskin dan rentan.

"Yang menarik untuk kali ini adalah kita bersepakat dengan Kemensos untuk memberikan bantuan anak yatim. Anak yatim ini per anak, per kepala mereka yang sudah sekolah diberikan bantuan setiap bulan Rp200 ribu sedangkan yang belum sekolah Rp300 ribu, ini saya kira yang terbaru," kata Anggota komisi VIII Bukhori dalam keterangannya (24/9).

Lebih lanjut, politikus partai PKS itu ikut menyalurkan bantuan ATENSI di Kabupaten Kendal Jawa Tengah. Dirinya mengungkapkan untuk Kabupaten Kendal sendiri sudah tersalurkan sekitar 70 anak dari kuota 700 anak.

Bukhori menyampaikan pada 2022 nanti bantuan tersebut tidak hanya untuk anak yatim piatu yang terdampak Covid-19, melainkan untuk anak yatim piatu di seluruh Indonesia yang tidak terdampak pandemi.

"Kuota untuk berikutnya tidak hanya karena Covid-19, pada 2022 semua anak yatim di Indonesia kita berharap untuk mendapatkan bantuan, kita berikan anggaran itu kurang lebih kuota 5 juta anak yatim," kata Bukhori.

Kemensos sebelumnya, mengusulkan anggarannya Rp 11,64 triliun untuk 3.453.128 anak yatim piatu usia sekolah dan 963.855 anak yatim piatu belum sekolah. Meski didukung penuh oleh Komisi VIII DPR RI, tapi usulan anggaran tersebut belum masuk ke dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2022.

Oleh karena itu, Bukhori menegaskan Komisi VIII DPR RI akan mengawal hingga usulan tersebut disetujui oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"DPR yang sebelumnya mengusulkan dan kemudian ibu menteri setuju jadi kami tidak hanya mendukung tapi mengawal sampai kemenkeu menyetujui (usulan anggaran)," tegasnya.

Senada dengan hal itu, Mensos Risma juga berharap agar usulan anggaran untuk 2022 yang diperuntukannya tak lagi hanya untuk anak yatim karena Covid-19, tapi juga untuk anak yatim bukan karena Covid-19 yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), dapat disetujui Menteri Keuangan Sri Mulyani.

"Kalau secara informal, Bu Sri Mulyani menyepakati tapi itu kan dilihat juga anggarannya," kata Risma.

Sebagai Informasi, data per 23 September 2021 tercatat data masuk untuk bansos anak yatim piatu sudah terlaporkan sebanyak 38.000 anak. Lalu, yang sudah di validasi sebanyak 28.000 anak dan 10.000 anak sedang dilakukan pendataan ulang.

Kemudian, data yang sudah dilakukan pembukaan rekening sebanyak 4.500 anak. Namun, yang sudah pencairan sebanyak 2.000 anak. (H-2)