Headline
Indonesia optimistis IEU-CEPA akan mengerek perdagangan hingga Rp975 triliun.
Indonesia optimistis IEU-CEPA akan mengerek perdagangan hingga Rp975 triliun.
Tiga sumber banjir Jakarta, yaitu kiriman air, curah hujan, dan rob.
KOMISI IV DPR meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk meningkatkan anggaran pada program berbasis masyarakat di 2022 mendatang. Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Anggia Erma Rini.
"Program berbasis masyarakat pada 2022 anggarannya menurun dari 2021. Itu mohon benar dipertimbangkan komitmennya. Bagaimana kita bisa membantu masyarakat," kata Anggia dalam rapat kerja Komisi IV bersama KLHK, Rabu (22/9).
Ia mengungkapkan, program berbasis masyarakat masih sangat dibutuhkan, khususnya di tengah pandemi Covid-19 untuk meningkatkan kualitas perekonomian masyarakat.
"Di 2022 kita juga belum tahu kondisi pandemi seperti apa. Dan pasti banyak hal yang harus kita perhatikan untuk masyarakat," pungkas dia.
Sorotan mengenai anggaran pada program berbasis masyarakat juga diungkapkan oleh Anggota Komisi IV DPR Hermanto. Ia menyatakan, tingginya anggaran yang dialokasikan untuk program berbasis masyarakat akan mempermudah KLHK dalam melakukan realisasi anggaran.
"Saya mencermati program berbasis masyrakat anggarannya menurun dari 2021 ke 2022. Saya minta anggaran berbasis masyarakat ini kalau bisa ditingkatkan. Karena ini anggaran cepat untuk direalisasikan," ucap dia.
Dalam paparannya, Menteri LHK Siti Nurbaya mengusulkan pagu anggaran KLHK untuk 2022 sebesar Rp7,1 triliun. Siti merinci, anggaran tersebut dialokasikan untuk 13 unit kerja di KLHK serta Badan Restorasi Gambut dan Mangrove.
Adapun, dalam anggaran berbasis masyarakat, KLHK berencana menggelontorkan dana sebanyak Rp 489 miliar. Kegiatan yang akkan dilakukan antara lain bantuan untuk UMKM terkait sistem verifikasi legalitas kayu.
"Selanjutnya, terkait dengan kebun bibit rakyat dan penyediaan bibit produktif. Kemitraan konservasi peningkatan usaha ekonomo produktif di sekitar keluarga dan pemilihan ekosistem bersama masyarakat," ungkap Siti.
Kegiatan lainnya ialah pengembangan kelompok tani hutan (KTH) menuju KTH mandiri, pengembangan lembaga pelatihan pemagangan usaha kehutanan swadaya masyarakat.
Selain itu, berbagai fasilitas lainnya yang akan diberikan KLHK ialah fasilitas pengelolaan emas dan merkuri, fasilitas pengelolaan limbah B3, fasilitas pelayanan kesehatan, rumah kompos, dan fasilitas TPS. (Ata/OL-09)
‘’Kolaborasi, termasuk dengan kerja sama dengan pihak swasta menjadi kunci untuk membangun sistem pengelolaan sampah yang efektif, bernilai ekonomis dan ramah lingkungan,”
KEPALA Subdit Ditjen KLHK Yuli Prasetyo Nugroho menuturkan terdapat beberapa kearifan lokal dari masyarakat adat yang dapat menjadi contoh dalam pengelolaan sampah sisa makanan (food waste).
Kayu itu dikumpulkan untuk kemudian direbus. Sebanyak 10 kg kayu mangrove, direbus dengan 10 liter air untuk menghasilkan 7 liter cairan tinta.
Program pembagian bibit pohon gratis yang digagas KLHK menjadi langkah penting dalam upaya pelestarian lingkungan di Indonesia.
Dalam mengelola sampah kemasan, GCPI bekerja sama dengan Indonesia Packaging Recovery Organisation (IPRO),
Pendanaan konservasi ini memerlukan anggaran besar sehingga memerlukan kontribusi semua pihak untuk menutup gap antara anggaran dengan kebutuhan yang tersedia.
KETUA DPR Puan Maharani menegaskan bahwa pembahasan Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tak pernah ditutupi.
PBHI Sebut DPR Sering Absen dan tak Serius Ikuti Sidang Gugatan UU TNI di MK
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menilai pencegahan terhadap saksi termasuk tindakan upaya paksa. Bahkan, tidak semestinya diberlakukan kepada seseorang yang belum menjadi tersangka.
Surat usulan pemakzulan terhadap Gibran telah dikirimkan Forum Purnawirawan TNI kepada MPR/DPR RI sejak bulan lalu.
WAKIL Ketua Badan Legislasi DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengkritik Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah melampaui kewenangan konstitusional karena menetapkan pemisahan pemilu nasional dan lokal
Ketua Komisi II DPR itu mengatakan saat ini DPR juga belum menentukan sikap resmi. Soal putusan MK masih jadi topik diskusi antarfraksi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved