Rabu 22 September 2021, 13:18 WIB

DPR Minta KLHK Tingkatkan Anggaran untuk Program Berbasis Masyarakat di 2022

 Atalya Puspa | Humaniora
DPR Minta KLHK Tingkatkan Anggaran untuk Program Berbasis Masyarakat di 2022

Ist/DPR
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Anggia Erma Rini.

 

KOMISI IV DPR meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk meningkatkan anggaran pada program berbasis masyarakat di 2022 mendatang. Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Anggia Erma Rini.

"Program berbasis masyarakat pada 2022 anggarannya menurun dari 2021. Itu mohon benar dipertimbangkan komitmennya. Bagaimana kita bisa membantu masyarakat," kata Anggia dalam rapat kerja Komisi IV bersama KLHK, Rabu (22/9).

Ia mengungkapkan, program berbasis masyarakat masih sangat dibutuhkan, khususnya di tengah pandemi Covid-19 untuk meningkatkan kualitas perekonomian masyarakat.

"Di 2022 kita juga belum tahu kondisi pandemi seperti apa. Dan pasti banyak hal yang harus kita perhatikan untuk masyarakat," pungkas dia.

Sorotan mengenai anggaran pada program berbasis masyarakat juga diungkapkan oleh Anggota Komisi IV DPR Hermanto. Ia menyatakan, tingginya anggaran yang dialokasikan untuk program berbasis masyarakat akan mempermudah KLHK dalam melakukan realisasi anggaran.

"Saya mencermati program berbasis masyrakat anggarannya menurun dari 2021 ke 2022. Saya minta anggaran berbasis masyarakat ini kalau bisa ditingkatkan. Karena ini anggaran cepat untuk direalisasikan," ucap dia.

Dalam paparannya, Menteri LHK Siti Nurbaya mengusulkan pagu anggaran KLHK untuk 2022 sebesar Rp7,1 triliun. Siti merinci, anggaran tersebut dialokasikan untuk 13 unit kerja di KLHK serta Badan Restorasi Gambut dan Mangrove.

Adapun, dalam anggaran berbasis masyarakat, KLHK berencana menggelontorkan dana sebanyak Rp 489 miliar. Kegiatan yang akkan dilakukan antara lain bantuan untuk UMKM terkait sistem verifikasi legalitas kayu.

"Selanjutnya, terkait dengan kebun bibit rakyat dan penyediaan bibit produktif. Kemitraan konservasi peningkatan usaha ekonomo produktif di sekitar keluarga dan pemilihan ekosistem bersama masyarakat," ungkap Siti.

Kegiatan lainnya ialah pengembangan kelompok tani hutan (KTH) menuju KTH mandiri, pengembangan lembaga pelatihan pemagangan usaha kehutanan swadaya masyarakat.

Selain itu, berbagai fasilitas lainnya yang akan diberikan KLHK ialah fasilitas pengelolaan emas dan merkuri, fasilitas pengelolaan limbah B3, fasilitas pelayanan kesehatan, rumah kompos, dan fasilitas TPS. (Ata/OL-09)

Baca Juga

AFP

Pembukaan Ibadah Umrah Tunggu Hasil Diskusi Pemerintah Arab Saudi dan Indonesia

👤Widhoroso 🕔Kamis 28 Oktober 2021, 00:19 WIB
PEMERINTAH Arab Saudi dan Indonesia masih melakukan diskusi intensif terkait pelaksanaan ibadah umrah. Hal tersebut membuat hingga kini...
MI/Ramdani

Pemerintah Harus Awasi Ketat Kepatuhan Penurunan Biaya PCR

👤Insi Nantika Jelita 🕔Rabu 27 Oktober 2021, 22:10 WIB
Pasalnya, ada oknum atau provider penyedia lab tes PCR yang curang dengan menetapkan harga PCR di atas...
MI/Panca Syurkani

Sudirman Said: Langkah Presiden Tekan Harga Tes PCR Harus Diapresiasi

👤mediaindonesia.com 🕔Rabu 27 Oktober 2021, 20:45 WIB
Kendati biayanya sudah turun, kualitas tes PCR harus tetap...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Menghadang Ganasnya Raksa

Indonesia masih menjadi sasaran empuk perdagangan ilegal merkuri, terutama dari Tiongkok dan Taiwan. Jangan sampai peristiwa Minamata pada 1956 di Jepang terjadi di sini.

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya