Headline
Warga AS menolak kepemimpinan yang kian otoriter.
Kumpulan Berita DPR RI
Komisi III DPR mengakui, dengan waktu yang cukup singkat penyidik sudah menetapkan sembilan orang tersangka.
Hafisz memperhatikan, masyarakat NTB hidup dari hasil pertanian yang sekarang mulai bergerak ke bidang pariwisata.
Puan mengatakan, pemberian THR yang terlambat akan merugikan pekerja.
Panja Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) segera menetapkan biaya yang disetorkan setiap jamaah (Bipih) berdasarkan jumlah kuota.
Puan mengatakan, pemberian THR yang terlambat akan merugikan pekerja.
Menurut Puteri, BI dan pihak perbankan yang terlibat, termasuk Bank HIMBARA dan Bank BJB, perlu menyosialisasikan secara lebih luas, seperti soal lokasi penukaran uang.
Pemerintah harus lebih intensif melakukan pengawasan peredaran makanan dan minuman sampai ke pasar tradisional di daerah-daerah.
Politisi PDI-Perjuangan itu menambahkan, pemekaran wilayah di Papua juga bertujuan agar ada peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat Papua.
ANGGOTA Komisi I DPR Irine Yusiana Roba Putri menilai terdapat ironi dari penerapan UU ITE di lapangan yang beberapa pasalnya dinilai menjadi pasal karet alias multi penafsiran.
Pemekaran wilayah Papua bertujuan agar ada peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat Papua.
Puan juga meminta anggota DK OJK terpilih untuk terus menjaga stabilitas sektor jasa keuangan, khususnya mengenai investasi ilegal yang banyak memakan korban.
Pengamat politik IAIN Gorontalo, Hendra Yasin, menyebut sikap Puan sejak jauh-jauh hari menolak pemilu adalah cermin dari DPR yang mendengar aspirasi rakyat.
Delapan dari sembilan fraksi dalam rapat pleno itu sepakat RUU TPKS disahkan menjadi UU di rapat paripurna DPR.
Salah satu kunci keberhasilannya, menurut Kepala Biro Perencanaan Kementerian Pertanian, Ketut Kariyasa, adalah etos kerja dan dedikasi pemerintah dalam hal ini Kementan.
Ketua Komisi XI DPR Kahar Muzakir berharap anggota Dewan Komisioner OJK mampu mempertahankan capaian positif dari kepengurusan unsur pemimpin OJK sebelumnya.
Secara khusus, Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti mengenai investasi ilegal yang sudah banyak memakan korban dan meminta OJK mengatasinya.
Terpilihnya Mahendra sebagai Ketua OJK diharapkan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.
Penamaan 3 provinsi tersebut selanjtunya dilakukan berdasarkan wilayah adat, Provinsi Ha Anim untuk Papua Selatan, Meegapo untuk Papua Tengah, dan LApago untuk Provinsi Papua Tengah.
Rapat Panitia Seleksi untuk Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2022-2027 memutuskan Mahendra Siregar menjadi Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Sistem perlindungan sebelum mudik ini harus dipikirkan karena ke depanya masyarakat akan hidup berdampingan dengan covid-19.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved