Headline
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
UNTUK memenuhi kebutuhan penukaran uang tunai jelang Hari Raya Idul Fitri 2022, Bank Indonesia (BI) telah membuka 5.013 titik penukaran uang di perbankan seluruh Indonesia. Selain itu, BI juga menyediakan layanan penukaran uang melalui Mobil Kas Keliling BI.
Terkait hal tersebut, Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin imbau BI untuk gencarkan sosialisasi fasilitas penukaran uang tunai. Menurutnya BI dan pihak perbankan yang terlibat, termasuk Bank HIMBARA dan Bank BJB, perlu menyosialisasikan secara lebih luas, seperti soal lokasi penukaran, persyaratannya, serta kuotanya per hari.
"Dengan kejelasan dan kemudahan ini, masyarakat pastinya akan lebih memilih untuk menukarkan uangnya ke lembaga formal, bukan menukarkan di sembarang tempat yang rawan pemalsuan,” ujar Puteri dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI ke Provinsi Jawa Barat, Jumat (8/4/2022).
Baca Juga: Puan Maharani: 3 Provinsi Baru untuk Melayani Papua Lebih Baik
Sekadar informasi, sepanjang 2021, Kantor Perwakilan BI Provinsi Jawa Barat mencatat 41.954 lembar temuan uang yang diragukan keasliannya. Bahkan, jumlah uang palsu yang ditemukan di Jawa Barat mencapai 26.828 lembar. Karenanya, Puteri berharap fasilitas penukaran uang ini dapat semakin disosialisasikan dengan baik kepada masyarakat guna mengantisipasi bahaya peredaran uang palsu.
Lebih lanjut, Puteri juga mendorong pihak perbankan untuk memberikan kemudahan akses pembiayaan bagi pelaku UMKM. Karena sampai triwulan IV-2021, penyaluran kredit di Jawa Barat masih didominasi kredit non-UMKM sebesar 77,91%, sementara porsi kredit UMKM hanya 22%.
“Saya cukup puas karena penyaluran kredit UMKM dapil saya berkontribusi cukup besar dari total penyaluran kredit UMKM di Jawa Barat dibanding daerah lain. Yaitu, dari Kabupaten Bekasi mencapai 8,84% dan Kabupaten Karawang sebesar 4,80%. Sayangnya, penyaluran kredit Kabupaten Purwakarta masih rendah. Padahal, Kabupaten Purwakarta juga memiliki aneka UMKM potensial yang perlu dukungan modal,” urai Puteri.
Maka dari itu, ia menilai dukungan permodalan ini menjadi penting agar pelaku UMKM bisa melanjutkan usahanya, terutama bagi mereka yang memiliki fokus usaha yang menunjang kebutuhan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri, seperti sandang dan pangan.
“Momentum pulihnya permintaan menjelang lebaran tidak bisa dimanfaatkan secara optimal oleh para pelaku UMKM jika akses permodalan masih terbatas. Bahkan, keterbatasan ini juga dapat memengaruhi kelangsungan usahanya,” tegas Puteri.
Pada akhirnya, politisi Partai Golkar ini juga mengimbau OJK untuk mengantisipasi maraknya kasus pinjaman online (pinjol) menjelang lebaran. “Apalagi mendekati lebaran seperti ini yang menjadi kesempatan emas bagi oknum pinjol untuk menawarkan pinjaman, di saat masyarakat terdesak untuk memenuhi kebutuhan,” tutup Puteri. (RO/OL-10)
Dengan kehadiran Job Fair & Internship Expo, sama-sama memberi benefit untuk kampus dan industri.
Selain itu, terdiri atas 3 titik parkir, Privilege Parking Spot merupakan area parkir dedicated yang disediakan khusus untuk semua jenis kendaraan elektrifikasi Toyota dan Lexus.
Menaker Ida menegaskan bahwa gedung WDC sebagai bentuk jawaban Pemerintah (BBPVP Bandung) terhadap kebutuhan anak-anak muda di Bandung dan sekitarnya.
Masakan yang dikurasi secara ahli oleh Chef Daniel Chaney, menjanjikan simfoni rasa yang akan membuat lidah Anda terpuaskan.
Bali Safari & Marine Park, salah satu taman safari terbesar di Indonesia, secara rutin mengadakan acara yang dikenal sebagai ‘Hari Harimau’ untuk menghormati dan menyelamatkan harimau.
Program Beasiswa The Future Leader (TFL) menawarkan beasiswa penuh untuk Magister Manajemen di PPM School of Management, yang memiliki dedikasi tinggi dalam pengembangan ilmu manajemen.
MENTERI Hukum Supartman Andi Agtas menyebut Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan setuju terhadap pengesahan RUU Haji dan Umrah menjadi UU.
WAKIL Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad merespons adanya aksi demonstrasi yang menuntut 'Bubarkan DPR' dan memprotes tunjangan rumah anggota DPR sebesar Rp50 juta per bulan.
Peneliti Formappi Lucius Karus menilai DPR RI perlu bersikap bijak dalam merespons aspirasi para pendemo yang belakangan menyoroti kinerja lembaga legislatif.
Jerome Polin kritik tunjangan beras DPR Rp12 juta per bulan. Hitungan sederhana: setara 1 ton beras, cukup makan satu orang hingga 9 tahun.
Karena sebagian anggota memperhatikan kesehatannya. Misalnya, mengurangi makanan berbahan tepung atau mengandung gula.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco yang juga hadir dalam rapat tersebut menjelaskan, pendelegasian penarikan seluruh royalti lagu saat ini difokuskan dilakukan oleh LMKN.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved