Minggu 10 April 2022, 08:20 WIB

Puan Maharani: Penuhi Hak THR Agar Pekerja Mudik Lebaran dengan Tenang

mediaindonesia.com | Politik dan Hukum
Puan Maharani: Penuhi Hak THR Agar Pekerja Mudik Lebaran dengan Tenang

DOK DPR RI
Ketua DPR RI Dr (HC) Puan Maharani

 

KETUA DPR RI Dr (HC) Puan Maharani mengingatkan pengusaha untuk memenuhi hak tunjangan hari raya (THR) kepada para pekerja atau buruh. Ia mengatakan, pemberian THR harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Aturan pemberian THR Keagamaan tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang THR Keagamaan bagi Pekerja atau Buruh di Perusahaan.

“Seluruh hak pekerja dan buruh untuk mendapatkan THR harus dapat tersampaikan dengan baik. Sesuai dengan peraturan, pengusaha harus membayar penuh THR para pekerjanya paling lambat 7 hari sebelum hari raya Idul Fitri,” kata Puan dalam keterangan pers yang diterima Parlementaria, Sabtu (9/4/2021).

Pada 2 tahun terakhir, pengusaha mendapat keringanan mengenai pemberian THR kepada pekerja atau buruh akibat dampak pandemi Covid-19. Namun di tahun 2022 ini pengusaha kembali harus memberikan THR sesuai ketentuan yang ada berdasarkan surat edaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker). Puan mengingatkan, ada aturan sanksi bagi pengusaha yang tidak memberikan hak THR pekerjanya.

Baca Juga: Jelang Idul Fitri 2022, Puteri Komarudin Soroti Fasilitas Penukaran Uang hingga Bahaya Pinjol Ilegal

“Pemberian THR kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengusaha kepada pekerja atau buruh. Perlu diingat, perusahaan yang terlambat atau tidak membayarkan THR kepada pekerjanya sesuai aturan bisa mendapatkan saksi tegas,” ucap perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI tersebut.

Puan mengatakan, pemberian THR yang terlambat akan merugikan pekerja. Apalagi saat ini masyarakat sudah diperkenankan mudik setelah dalam dua tahun sebelumnya masyarakat dilarang mudik Lebaran buntut pandemi Covid-19. “Jadi THR harus sampai duluan, sebelum pekerja sampai kampung halamannya. Pemenuhan hak THR akan membuat pekerja atau buruh mudik dengan tenang,” ucap Puan.

Mantan Menko PMK tersebut juga mengingatkan, pengusaha tidak lagi boleh menyicil pembayaran THR kepada pekerja atau buruh seperti yang sebelumnya diperbolehkan. Puan menyebut, hak pekerja dan buruh harus diberikan seutuhnya. “Saat ini perekonomian sudah berangsur membaik. Tidak ada alasan lagi untuk menunda atau memotong THR para pekerja dan buruh,” tegas cucu Proklamator RI Bung Karno itu.

Puan meminta pekerja atau buruh untuk melapor apabila terdapat masalah terkait pemberian THR di tempatnya bekerja. Baik lewat posko pengaduan yang dibuka oleh Pemerintah melalui Kemenaker, ataupun pelaporan kepada DPR. “Kami membuka pintu untuk menampung semua aspirasi masyarakat. Tentunya ini sebagai bentuk tugas pengawasan yang melekat kepada dewan. Silakan sampaikan pengaduan lewat berbagai saluran yang dimiliki DPR,” tutup politisi PDI-Perjuangan tersebut. (OL-10)

Baca Juga

Antara

Presiden akan Hadiri Peringatan Hari Pers Nasional dan Resmikan Terminal di Sumut

👤Andhika Prasetyo 🕔Kamis 09 Februari 2023, 09:49 WIB
Presiden Joko Widodo akan mengawali kunjungan kerja di Sumatra Utara dengan menghadiri Puncak Peringatan Hari Pers Nasional...
MI/Susanto

Dua Provinsi Dinilai Sangat Rawan Menjelang Pemilu 2024

👤Theofilus Ifan Sucipto 🕔Kamis 09 Februari 2023, 09:39 WIB
Listyo menyebut pihaknya juga memetakan enam indeks potensi kerawanan Pemilu...
dok.instagram

GP Mania Bubar Sebelum Perang, SaGa: Jangan Patah Semangat

👤mediaindonesia.com 🕔Kamis 09 Februari 2023, 09:16 WIB
KELOMPOK sukarelawan Ganjar Pranowo Mania atau GPMania bakal membubarkan diri sebelum Pilpres 2024...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya