NEWSTICKER

Ahok Bingung Dasar Hitungan Kerugian Rp285 T

Kasus Korupsi Pertamina, Ahok: Periksa Presiden

Gara-Gara Jokowi, Pertamina Batal Untung Rp100,57 T

Dugaan Intervensi, Ahok Mengaku tak Kenal Rizal Chalid

Lapangan Golf Tempat Negosiasi Minyak Paling Murah

Revisi UU ITE Harus Jamin Kebebasan Berpendapat

Sri Utami

08/4/2022 20:19

Revisi UU ITE Harus Jamin Kebebasan Berpendapat — Ilustrasi(DOK MI)

ANGGOTA Komisi I DPR Irine Yusiana Roba Putri menilai terdapat ironi dari penerapan UU ITE di lapangan yang beberapa pasalnya dinilai menjadi pasal karet alias multi penafsiran. Karena itu, pemerintah telah menanggapinya dan membuat usulan revisi UU ITE kepada DPR.

"DPR telah menerima Surat Presiden revisi UU ITE pada akhir 2021. Pembahasannya masih menunggu jadwal karena sudah ada agenda pembahasan prolegnas prioritas yang telah ditetapkan. Proses penyelesaian revisi undang-undang akan disesuaikan dengan matriks yang disusun DPR," ujarnya, Jumat (8/4).

Ia mengatakan, pentingnya revisi UU ITE dan penyelesaian RUU PDP diharapkan menjadi kesadaran bersama eksekutif dan legislatif sehingga tidak lagi menunda upaya menciptakan perlindungan dan kebebasan berpendapat. "Saya dan teman-teman tentu akan sangat terbuka mendiskusikan revisi UU ITE bersama pemerintah, sambil menerima masukan dari masyarakat," tandasnya. (OL-15)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Widhoroso

Berita Lainnya

Hasbiallah Ilyas Desak Transparansi Kasus ABK Sea Dragon Terancam Hukuman Mati
26/2/2026 19:14
Hasbiallah Ilyas, meminta aparat penegak hukum transparan dalam penanganan kasus Fandi Ramadan, ABK Sea Dragon yang terancam hukuman mati dalam perkara 2 ton sabu.
DPR Soroti Ketimpangan Hukum: ABK Dituntut Mati, Bandar 2 Ton Sabu Buron
26/2/2026 18:11
Jaksa mendasarkan tuntutan mati karena Fandi dianggap bersalah tidak menolak atau memeriksa muatan kapal yang ternyata berisi sabu.
DPR Tegaskan Peradilan Militer Bukan Ruang Impunitas bagi Prajurit TNI
25/2/2026 18:13
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menegaskan peradilan militer bukan ruang impunitas dalam sidang uji materi UU Peradilan Militer di Mahkamah Konstitusi.
DPR: Pemerintah harus Sanksi Tegas Perusahaan yang Lalai Bayar THR
25/2/2026 13:17
Anggota Komisi IX DPR RI Asep Romy Romaya meminta pemerintah bertindak tegas terhadap perusahaan yang melanggar kewajiban pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) kepada para pekerjanya.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Minta Penundaan Impor 105 Ribu Mobil Pikap, Dorong Industri Otomotif Nasional
23/2/2026 22:27
Wakil Ketua DPR RI, Prof. Sufmi Dasco Ahmad, menyerukan penundaan impor 105 ribu mobil pikap dari India untuk program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Lasarus: Komisi V DPR tidak Pernah Minta Alfamart dan Indomaret Ditutup
23/2/2026 20:56
Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, memberikan klarifikasi tegas terkait informasi yang beredar di media sosial mengenai penutupan gerai Alfamart dan Indomaret.

LOAD MORE

Opini

Menulis: Fondasi Pendidikan
02/3/2026 05:10
Memaknai Pentingnya Tes Kemampuan Akademik
02/3/2026 05:05
Manusia Rohani
27/2/2026 14:42

LOAD MORE

Kolom Pakar

Menakar Arah Revisi UU Pemilu
02/3/2026 05:00
Menenun Masa Depan di antara Tarif dan Modal Global
23/2/2026 05:00
Refungsionalisasi Kawasan Hutan sebagai Momentum Transisi Agroindustri 7.0
16/2/2026 05:05

LOAD MORE

BenihBaik

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global
10/3/2025 22:58
1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024
25/7/2024 23:25
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
09/6/2024 11:25
Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia
22/1/2024 20:12

LOAD MORE

Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved