Headline
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi I DPR Irine Yusiana Roba Putri menilai terdapat ironi dari penerapan UU ITE di lapangan yang beberapa pasalnya dinilai menjadi pasal karet alias multi penafsiran. Karena itu, pemerintah telah menanggapinya dan membuat usulan revisi UU ITE kepada DPR.
"DPR telah menerima Surat Presiden revisi UU ITE pada akhir 2021. Pembahasannya masih menunggu jadwal karena sudah ada agenda pembahasan prolegnas prioritas yang telah ditetapkan. Proses penyelesaian revisi undang-undang akan disesuaikan dengan matriks yang disusun DPR," ujarnya, Jumat (8/4).
Ia mengatakan, pentingnya revisi UU ITE dan penyelesaian RUU PDP diharapkan menjadi kesadaran bersama eksekutif dan legislatif sehingga tidak lagi menunda upaya menciptakan perlindungan dan kebebasan berpendapat. "Saya dan teman-teman tentu akan sangat terbuka mendiskusikan revisi UU ITE bersama pemerintah, sambil menerima masukan dari masyarakat," tandasnya. (OL-15)
Menegaskan kembali posisi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) berada di bawah komando Presiden adalah keputusan yang tepat.
Mandeknya pembahasan bukan sekadar kendala teknis administrasi, melainkan indikasi kuat adanya upaya mempertahankan status quo.
Isu utama menuju Pemilu 2029 bukanlah sekadar penghapusan PT
Kebijakan ambang batas bukan sekadar instrumen penyaring peserta pemilu.
Partai politik yang melenggang ke Senayan harus memiliki keterwakilan yang utuh di setiap pos kerja DPR.
Nama Lola Nelria Oktavia mendadak menjadi perbincangan hangat di awal tahun 2026.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved