Headline
Polisi harus usut tuntas hingga ke aktor intelektualnya.
Polisi harus usut tuntas hingga ke aktor intelektualnya.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi I DPR Irine Yusiana Roba Putri menilai terdapat ironi dari penerapan UU ITE di lapangan yang beberapa pasalnya dinilai menjadi pasal karet alias multi penafsiran. Karena itu, pemerintah telah menanggapinya dan membuat usulan revisi UU ITE kepada DPR.
"DPR telah menerima Surat Presiden revisi UU ITE pada akhir 2021. Pembahasannya masih menunggu jadwal karena sudah ada agenda pembahasan prolegnas prioritas yang telah ditetapkan. Proses penyelesaian revisi undang-undang akan disesuaikan dengan matriks yang disusun DPR," ujarnya, Jumat (8/4).
Ia mengatakan, pentingnya revisi UU ITE dan penyelesaian RUU PDP diharapkan menjadi kesadaran bersama eksekutif dan legislatif sehingga tidak lagi menunda upaya menciptakan perlindungan dan kebebasan berpendapat. "Saya dan teman-teman tentu akan sangat terbuka mendiskusikan revisi UU ITE bersama pemerintah, sambil menerima masukan dari masyarakat," tandasnya. (OL-15)
ANGGOTA Komisi VIII DPR RI Atalia Praratya dukung SKB 7 Menteri & Permenkomdigi No 9 Tahun 2026 terkait pembatasan AI instan & medsos bagi anak.
Penetapan lima Anggota Dewan Komisioner OJK periode 2026-2031 harus menjadi momentum penguatan kualitas pengawasan sektor jasa keuangan.
KETUA DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa pihaknya saat ini memilih untuk fokus pada urusan kesejahteraan rakyat dan sinergi program pemerintah dibandingkan Pilpres 2029.
Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa keselamatan jemaah haji Indonesia harus menjadi prioritas utama di tengah kondisi geopolitik Timur Tengah yang kian memanas.
Komisi XI DPR RI telah menetapkan Friderica Widyasari Dewi sebagai Ketua OJK, Rabu (11/3).
Anggota Komisi VI DPR RI Nurdin Halid menyatakan rapat pembahasan pembangunan gerai serta pembentukan Koperasi Desa Merah Putih ditunda.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved