ANGGOTA Komisi I DPR Irine Yusiana Roba Putri menilai terdapat ironi dari penerapan UU ITE di lapangan yang beberapa pasalnya dinilai menjadi pasal karet alias multi penafsiran. Karena itu, pemerintah telah menanggapinya dan membuat usulan revisi UU ITE kepada DPR.
"DPR telah menerima Surat Presiden revisi UU ITE pada akhir 2021. Pembahasannya masih menunggu jadwal karena sudah ada agenda pembahasan prolegnas prioritas yang telah ditetapkan. Proses penyelesaian revisi undang-undang akan disesuaikan dengan matriks yang disusun DPR," ujarnya, Jumat (8/4).
Ia mengatakan, pentingnya revisi UU ITE dan penyelesaian RUU PDP diharapkan menjadi kesadaran bersama eksekutif dan legislatif sehingga tidak lagi menunda upaya menciptakan perlindungan dan kebebasan berpendapat. "Saya dan teman-teman tentu akan sangat terbuka mendiskusikan revisi UU ITE bersama pemerintah, sambil menerima masukan dari masyarakat," tandasnya. (OL-15)
