Jumat 08 April 2022, 20:19 WIB

Revisi UU ITE Harus Jamin Kebebasan Berpendapat

Sri Utami | Politik dan Hukum
Revisi UU ITE Harus Jamin Kebebasan Berpendapat

DOK MI
Ilustrasi

 

ANGGOTA Komisi I DPR Irine Yusiana Roba Putri menilai terdapat ironi dari penerapan UU ITE di lapangan yang beberapa pasalnya dinilai menjadi pasal karet alias multi penafsiran. Karena itu, pemerintah telah menanggapinya dan membuat usulan revisi UU ITE kepada DPR.

"DPR telah menerima Surat Presiden revisi UU ITE pada akhir 2021. Pembahasannya masih menunggu jadwal karena sudah ada agenda pembahasan prolegnas prioritas yang telah ditetapkan. Proses penyelesaian revisi undang-undang akan disesuaikan dengan matriks yang disusun DPR," ujarnya, Jumat (8/4).

Ia mengatakan, pentingnya revisi UU ITE dan penyelesaian RUU PDP diharapkan menjadi kesadaran bersama eksekutif dan legislatif sehingga tidak lagi menunda upaya menciptakan perlindungan dan kebebasan berpendapat. "Saya dan teman-teman tentu akan sangat terbuka mendiskusikan revisi UU ITE bersama pemerintah, sambil menerima masukan dari masyarakat," tandasnya. (OL-15)

Baca Juga

Ist

PBB: Ujaran Kebencian Rusak Solidaritas Komunitas Sosial

👤Mediaindonesia.com 🕔Selasa 28 Juni 2022, 23:57 WIB
Ujaran kebencian telah menjalar dan merusak kohesi sosial dan merusak pemahaman bersama yang seharusnya ada dalam sebuah komunitas dan...
Dok MI

Kemendagri Ingatkan Penyederhanaan Regulasi untuk Harmonisasi Peraturan

👤Yakub Pryatama Wijayaatmaja 🕔Selasa 28 Juni 2022, 23:43 WIB
Hal itu dilakukan dalam upaya meningkatkan kapasitas aparatur dalam menyusun Perda dan...
Antara

Kabareskrim Instruksikan Pisahkan Laporan Polisi Kasus Indosurya

👤Siti Yona Hukmana 🕔Selasa 28 Juni 2022, 23:28 WIB
Dia mengaku akan menyelidiki secara parsial. Artinya setiap LP akan ditangani secara...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya