Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
PERAN sektor pertanian sangat penting dalam menopang pembangunan nasional, terutama dalam menjaga ketersediaan pangan dan peningkatan kesejahteraan.
Dua tahun pandemi, Kementerian Pertanian (Kementan) selaku institusi yang bertanggung jawab, berhasil mengawal dua tugas tersebut.
Salah satu kunci keberhasilannya, menurut Kepala Biro Perencanaan Kementan, Ketut Kariyasa, adalah etos kerja dan dedikasi pemerintah dalam hal ini Kementan.
Menurut Ketut, selama pandemi, Kementan bekerja justru lebih keras lagi dalam rangka memastikan kebutuhan pangan bagi 273 juta penduduk Indonesia terpenuhi.
"Bahkan pada hari libur pun Mentan dan pegawai lainnya tetap bekerja di lapangan dengan segala resikonya di masa pandemi covid 19," kata Ketut di Jakarta, Jumat (8/4).
Upaya menjaga ketersediaan pangan dan memastikan pangan cukup yang tidak pernah mengenal waktu itu menurut Ketut berimplikasi kepada aktivitas perjalanan dinas (Perjadin) yang cukup tinggi.
"Arahan Mentan Syahrul Yasin Limpo sangat jelas. Beliau selalu menekankan penggunaan anggaran yang efisien, harus on the track termasuk anggaran Perjadin. Dan tentunya berdampak pada petani dan pemulihan ekonomi negara," ungkapnya.
Baca juga : Kementan Berkomitmen Perkuat Produksi Pinang Penuhi Ekspor
Lebih lanjut, Ketut menjelaskan bahwa anggaran perjalanan di Kementan sesuai penyampaian Sekjen Kasdi Subagyono pada saat RDP bersama komisi IV DPR RI, disebut sebesar maksimal 10% dari anggaran biaya tetap operasional atau 1,1 triliun, adalah sesuai dengan rambu-rambu selama ini dalam rangka efisiensi dan efektivitas pengawalan pelaksanaan program.
"Sumber anggaran Perjadin dari uang rakyat, maka setiap rupiah yang dikeluarkan dalam pelaksanaannya haruslah sesuai dengan kebutuhan dan memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan negara. Dan itu sudah Kementan lakukan," pungkasnya.
Dampak positif dari penggunaan anggaran yang baik dan efisien ini, terlihat dari kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi sektor pertanian yang positif, ekspor komoditas pertanian melonjak siginifikan tahun 2021 mencapai Rp 625,04 triliun atau meningkat 38,6% persen dari nilai ekspor tahun 2020.
Dan yang terpenting indikator kesejahteraan petani dalam kurun 2 tahun terakhir terus naik, nilai tukar petani (NTP) Maret 2022 meningkat 0,42 persen menjadi 109,29.
“Semua capaian ini karena seluruh elemen di Kementan bergerak. Turun ke lapangan dan bekerja keras. Hingga hari ini 11 pangan pokok kita juga jaga dengan baik. Kita pastikan makanan rakyat cukup ketersediaannya,” tutup Ketut. (RO/OL-09)
Hasbiallah Ilyas, meminta aparat penegak hukum transparan dalam penanganan kasus Fandi Ramadan, ABK Sea Dragon yang terancam hukuman mati dalam perkara 2 ton sabu.
Jaksa mendasarkan tuntutan mati karena Fandi dianggap bersalah tidak menolak atau memeriksa muatan kapal yang ternyata berisi sabu.
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menegaskan peradilan militer bukan ruang impunitas dalam sidang uji materi UU Peradilan Militer di Mahkamah Konstitusi.
Anggota Komisi IX DPR RI Asep Romy Romaya meminta pemerintah bertindak tegas terhadap perusahaan yang melanggar kewajiban pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) kepada para pekerjanya.
Wakil Ketua DPR RI, Prof. Sufmi Dasco Ahmad, menyerukan penundaan impor 105 ribu mobil pikap dari India untuk program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, memberikan klarifikasi tegas terkait informasi yang beredar di media sosial mengenai penutupan gerai Alfamart dan Indomaret.
Realisasi belanja negara hingga akhir November 2025 masih berada di bawah target yang ditetapkan.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan ketersediaan dana untuk penanganan bencana setelah melakukan penyisiran anggaran negara yang mencapai Rp60 triliun.
Pakar UGM Zaenur Rohman mengatakan, pemerintah mesti lebih dulu memastikan kelayakan proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya sebelum akhirnya dieksekusi.
Sebelumnya pada Senin, Presiden Donald Trump mengatakan kegagalan pemungutan suara lainnya dapat memicu PHK di kalangan pegawai federal.
mendesak agar Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dibubarkan karena dianggap tidak memiliki fungsi yang jelas dan manfaat yang dirasakan masyarakat
Anggota DPR RI Rio Alexander Jeremia Dondokambey, mengingatkan pemerintah agar setiap anggaran negara dikelola secara transparan, akuntabel, dan melalui pembahasan bersama DPR.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved