Headline
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Tidak semua efek samping yang timbul dari sebuah tindakan medis langsung berhubungan dengan malapraktik.
PERAN sektor pertanian sangat penting dalam menopang pembangunan nasional, terutama dalam menjaga ketersediaan pangan dan peningkatan kesejahteraan.
Dua tahun pandemi, Kementerian Pertanian (Kementan) selaku institusi yang bertanggung jawab, berhasil mengawal dua tugas tersebut.
Salah satu kunci keberhasilannya, menurut Kepala Biro Perencanaan Kementan, Ketut Kariyasa, adalah etos kerja dan dedikasi pemerintah dalam hal ini Kementan.
Menurut Ketut, selama pandemi, Kementan bekerja justru lebih keras lagi dalam rangka memastikan kebutuhan pangan bagi 273 juta penduduk Indonesia terpenuhi.
"Bahkan pada hari libur pun Mentan dan pegawai lainnya tetap bekerja di lapangan dengan segala resikonya di masa pandemi covid 19," kata Ketut di Jakarta, Jumat (8/4).
Upaya menjaga ketersediaan pangan dan memastikan pangan cukup yang tidak pernah mengenal waktu itu menurut Ketut berimplikasi kepada aktivitas perjalanan dinas (Perjadin) yang cukup tinggi.
"Arahan Mentan Syahrul Yasin Limpo sangat jelas. Beliau selalu menekankan penggunaan anggaran yang efisien, harus on the track termasuk anggaran Perjadin. Dan tentunya berdampak pada petani dan pemulihan ekonomi negara," ungkapnya.
Baca juga : Kementan Berkomitmen Perkuat Produksi Pinang Penuhi Ekspor
Lebih lanjut, Ketut menjelaskan bahwa anggaran perjalanan di Kementan sesuai penyampaian Sekjen Kasdi Subagyono pada saat RDP bersama komisi IV DPR RI, disebut sebesar maksimal 10% dari anggaran biaya tetap operasional atau 1,1 triliun, adalah sesuai dengan rambu-rambu selama ini dalam rangka efisiensi dan efektivitas pengawalan pelaksanaan program.
"Sumber anggaran Perjadin dari uang rakyat, maka setiap rupiah yang dikeluarkan dalam pelaksanaannya haruslah sesuai dengan kebutuhan dan memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan negara. Dan itu sudah Kementan lakukan," pungkasnya.
Dampak positif dari penggunaan anggaran yang baik dan efisien ini, terlihat dari kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi sektor pertanian yang positif, ekspor komoditas pertanian melonjak siginifikan tahun 2021 mencapai Rp 625,04 triliun atau meningkat 38,6% persen dari nilai ekspor tahun 2020.
Dan yang terpenting indikator kesejahteraan petani dalam kurun 2 tahun terakhir terus naik, nilai tukar petani (NTP) Maret 2022 meningkat 0,42 persen menjadi 109,29.
“Semua capaian ini karena seluruh elemen di Kementan bergerak. Turun ke lapangan dan bekerja keras. Hingga hari ini 11 pangan pokok kita juga jaga dengan baik. Kita pastikan makanan rakyat cukup ketersediaannya,” tutup Ketut. (RO/OL-09)
Surat usulan pemakzulan terhadap Gibran telah dikirimkan Forum Purnawirawan TNI kepada MPR/DPR RI sejak bulan lalu.
WAKIL Ketua Badan Legislasi DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengkritik Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah melampaui kewenangan konstitusional karena menetapkan pemisahan pemilu nasional dan lokal
Ketua Komisi II DPR itu mengatakan saat ini DPR juga belum menentukan sikap resmi. Soal putusan MK masih jadi topik diskusi antarfraksi.
KOMISI VI DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke salah satu sub Holding Perkebunan PTPN III (Persero), PTPN IV PalmCo.
duta besar (dubes) luar negeri Indonesia tidak boleh mengalami kekosongan sebab posisi dubes memiliki peran yang strategis bukan hanya sebagai simbol resmi representasi Indonesia
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa pembentukan tim ini diputuskan setelah berkonsultasi dengan Ketua DPR dan hasil diskusi dengan Pimpinan DPR RI lainnya.
Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pada lembaganya tidak akan menghambat kinerja anggota parlemen dalam melayani masyarakat.
BADAN Legislasi (Baleg) DPR RI merekomendasikan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) dijadikan lembaga ad hoc
Seharusnya Prabowo berkaca pada kabinet pemerintahan Joko Widodo yang porsinya sudah cukup besar dan sebenarnya bisa dilebur menjadi lembaga atau badan.
Hal itu menjadi potret dari ketidakpekaan Presiden Joko Widodo di akhir masa jabatannya.
Said Abullah akui pernah usulkan revisi UU MD3
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy,menjelaskan nilai Rp7.500 belum final dan masih menyaring masukan dari berbagai pihak.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved