Headline
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Kumpulan Berita DPR RI
PERAN sektor pertanian sangat penting dalam menopang pembangunan nasional, terutama dalam menjaga ketersediaan pangan dan peningkatan kesejahteraan.
Dua tahun pandemi, Kementerian Pertanian (Kementan) selaku institusi yang bertanggung jawab, berhasil mengawal dua tugas tersebut.
Salah satu kunci keberhasilannya, menurut Kepala Biro Perencanaan Kementan, Ketut Kariyasa, adalah etos kerja dan dedikasi pemerintah dalam hal ini Kementan.
Menurut Ketut, selama pandemi, Kementan bekerja justru lebih keras lagi dalam rangka memastikan kebutuhan pangan bagi 273 juta penduduk Indonesia terpenuhi.
"Bahkan pada hari libur pun Mentan dan pegawai lainnya tetap bekerja di lapangan dengan segala resikonya di masa pandemi covid 19," kata Ketut di Jakarta, Jumat (8/4).
Upaya menjaga ketersediaan pangan dan memastikan pangan cukup yang tidak pernah mengenal waktu itu menurut Ketut berimplikasi kepada aktivitas perjalanan dinas (Perjadin) yang cukup tinggi.
"Arahan Mentan Syahrul Yasin Limpo sangat jelas. Beliau selalu menekankan penggunaan anggaran yang efisien, harus on the track termasuk anggaran Perjadin. Dan tentunya berdampak pada petani dan pemulihan ekonomi negara," ungkapnya.
Baca juga : Kementan Berkomitmen Perkuat Produksi Pinang Penuhi Ekspor
Lebih lanjut, Ketut menjelaskan bahwa anggaran perjalanan di Kementan sesuai penyampaian Sekjen Kasdi Subagyono pada saat RDP bersama komisi IV DPR RI, disebut sebesar maksimal 10% dari anggaran biaya tetap operasional atau 1,1 triliun, adalah sesuai dengan rambu-rambu selama ini dalam rangka efisiensi dan efektivitas pengawalan pelaksanaan program.
"Sumber anggaran Perjadin dari uang rakyat, maka setiap rupiah yang dikeluarkan dalam pelaksanaannya haruslah sesuai dengan kebutuhan dan memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan negara. Dan itu sudah Kementan lakukan," pungkasnya.
Dampak positif dari penggunaan anggaran yang baik dan efisien ini, terlihat dari kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi sektor pertanian yang positif, ekspor komoditas pertanian melonjak siginifikan tahun 2021 mencapai Rp 625,04 triliun atau meningkat 38,6% persen dari nilai ekspor tahun 2020.
Dan yang terpenting indikator kesejahteraan petani dalam kurun 2 tahun terakhir terus naik, nilai tukar petani (NTP) Maret 2022 meningkat 0,42 persen menjadi 109,29.
“Semua capaian ini karena seluruh elemen di Kementan bergerak. Turun ke lapangan dan bekerja keras. Hingga hari ini 11 pangan pokok kita juga jaga dengan baik. Kita pastikan makanan rakyat cukup ketersediaannya,” tutup Ketut. (RO/OL-09)
Nama Lola Nelria Oktavia mendadak menjadi perbincangan hangat di awal tahun 2026.
Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi NasDem Lola Nelria Oktavia memberikan teguran keras kepada Kapolresta Sleman dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
WPR tidak boleh sekadar menjadi instrumen administratif, tetapi harus benar-benar berpihak kepada pengusaha lokal dan masyarakat di sekitar wilayah tambang.
Ketua Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Mukhamad Misbakhun, menyambut positif sinyal perombakan besar-besaran di internal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
PEMILIHAN anggota Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) pada awal 2026 menyedot perhatian luas, sesuatu yang tidak terjadi pada proses pemilihan deputi gubernur sebelumnya.
KETUA Komisi III DPR RI, Habiburokhman, mendesak aparat penegak hukum untuk segera menghentikan perkara hukum yang menjerat Hogi Minaya
Realisasi belanja negara hingga akhir November 2025 masih berada di bawah target yang ditetapkan.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan ketersediaan dana untuk penanganan bencana setelah melakukan penyisiran anggaran negara yang mencapai Rp60 triliun.
Pakar UGM Zaenur Rohman mengatakan, pemerintah mesti lebih dulu memastikan kelayakan proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya sebelum akhirnya dieksekusi.
Sebelumnya pada Senin, Presiden Donald Trump mengatakan kegagalan pemungutan suara lainnya dapat memicu PHK di kalangan pegawai federal.
mendesak agar Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dibubarkan karena dianggap tidak memiliki fungsi yang jelas dan manfaat yang dirasakan masyarakat
Anggota DPR RI Rio Alexander Jeremia Dondokambey, mengingatkan pemerintah agar setiap anggaran negara dikelola secara transparan, akuntabel, dan melalui pembahasan bersama DPR.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved