Headline
Pansus belum pastikan potensi pemakzulan bupati.
RAPAT Panitia Seleksi untuk Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2022-2027 memutuskan Mahendra Siregar menjadi Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dengan Mirza Adityaswara sebagai Wakil Ketua, sekaligus Ketua Komite Etik yang merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK.
Adapun Dian Ediana didapuk menjadi Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan, Inarno Djajadi sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Ogi Prastomiyono sebagai Kepala Pengawas IKNB, Sophia Isabella Wattimena sebagai Ketua Dewan Audit, dan Friderica Widyasari Dewi sebagai Anggota yang Membidangi Edukasi dan Perlindungan Konsumen.
"Telah disepakati secara mufakat Calon DK OJK periode 2022-2027. Demikian kesepakatan kami berdasarkan musyawarah mufakat pada hari ini. Demikian dengan ini saya tutup," kata Ketua Rapat Komisi XI DPR RI Dolfie O.F.P., Kamis (7/4). (Try/OL-09)
Satgas Pasti menghentikan 1.556 entitas pinjaman online (pinjol) ilegal dan 284 penawaran investasi ilegal di sejumlah situs dan aplikasi pada periode Januari sampai dengan 24 Juli 2025.
KEPALA Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae menegaskan kinerja intermediasi perbankan tetap stabil dengan profil risiko yang terjaga.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengingatkan pemilik UMKM di seluruh Indonesia untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap maraknya penipuan dan kejahatan digital.
AFPI turut buka suara mengenai tuduhan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang menilai pelaku usaha penyedia layanan pinjaman online melakukan pengaturan suku bunga layaknya kartel.
Ketika disinggung mengenai dua anggota DPR Satori dan Heri Gunawan yang menjadi tersangka karena dana CSR, Melchias mengaku tak mengetahuinya.
Langkah KPK itu dilakukan dalam rangka mengembalikan uang hasil tindak pidana korupsi tersebut.
Viktor meminta MK memuat larangan wamen rangkap jabatan secara eksplisit pada amar putusan, bukan hanya di dalam pertimbangan hukum.
BELAKANGAN ini, rakyat terus ditampar oleh berbagai pemandangan sosial, politik, dan ekonomi yang memilukan.
Apa yang terjadi di Indonesia saat ini telah melampaui frasa serakahnomics seperti diungkapkan Presiden Prabowo Subianto.
MK menyatakan tidak menerima permohonan pengujian materiil UU Kementerian Negara yang mempersoalkan rangkap jabatan wakil menteri
30 Wakil Menteri tercatat rangkap jabatan sebagai komisaris BUMN. Simak daftar lengkapnya dan isu konflik kepentingan yang menuai sorotan publik.
Pasalnya dalam undang-undang tersebut mengatur larangan rangkap jabatan terhadap menteri, sementara untuk wakil menteri atau wamen tidak ada larangan serupa.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved