Mahendra Siregar Didapuk Jadi Ketua Dewan Komisioner OJK Periode 2022-2027

OJK Perkuat Dana Pensiun Nasional Sesuai Standar Internasional OECD

OJK tegaskan komitmen penguatan sistem dana pensiun nasional dalam forum OECD di Paris. Langkah ini bagian dari proses aksesi Indonesia menjadi anggota OECD.

Mirae Asset Klarifikasi Angka Rp14,5 Triliun selepas Kunjungan OJK dan Bareskrim

PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia memberikan klarifikasi terkait pemberitaan mengenai kunjungan OJK dan Bareskrim ke kantor perusahaan di kawasan SCBD, Jakarta Selatan.

Polri dan OJK Geledah Kantor Mirae Sekuritas, Korban Dugaan Ilegal Akses Berharap Uangnya Kembali

Penggeledahan tersebut dilakukan oleh OJK dengan pendampingan dari Bareskrim Polri karena PT MA diduga terlibat dalam kasus pasar modal.

OJK Geledah Kantor Mirae Asset, Usut Dugaan Manipulasi IPO Saham BEBS

OJK menggeledah kantor Mirae Asset Sekuritas Indonesia terkait dugaan manipulasi IPO saham BEBS, transaksi semu, dan insider trading yang terjadi pada 2020-2022.

Alasan KSEI Buka Data Pemilik Saham 1 Persen dan Hubungannya dengan MSCI

Mengapa KSEI buka data pemilik saham 1%? Simak hubungan kebijakan ini dengan ancaman penurunan status Indonesia oleh MSCI ke Frontier Market.

Transparansi Radikal: Efek KSEI Buka Data Pemilik Saham 1% bagi Investor

KSEI dan BEI resmi buka data pemilik saham di atas 1% mulai 3 Maret 2026. Cek jadwal, cara akses, dan aturan baru free float 15% di sini.

Penambahan Wamen, Pengamat: Makin tidak Jelas Arah Indonesia

ARAH pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dinilai semakin tak jelas dan tampak serampangan. Penambahan kursi wakil menteri (wamen) di Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri.

Pemerintah Harus Segera Laksanakan Putusan MK terkait Larangan Wamen Rangkap Jabatan

PAKAR Kebijakan Publik, Agus Pambagio, mendesak pemerintah untuk segera melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal larangan wakil menteri untuk rangkap jabatan.

KPK Kaji Polemik Rangkap Jabatan Wamen terkait Putusan MK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal larangan wakil menteri merangkap jabatan. Kajian ini diharap bisa mencegah celah korupsi terbuka.

Pemerintah Diyakini Jalankan Putuskan MK Soal Wamen tak Boleh Rangkap Jabatan

MK mengabulkan sebagian gugatan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. MK melarang wakil menteri atau wamen rangkap jabatan.

Mahkamah Konstitusi Putuskan Larangan Wakil Menteri Merangkap Jabatan Lain

Mahkamah Konstitusi secara tegas melarang wakil menteri merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya.

Jimly Asshiddiqie: Presiden Harus Perintahkan Wamen Patuh Tidak Rangkap Jabatan

Mahkamah Konstitusi secara resmi melarang wakil menteri atau wamen merangkap jabatan.

Nuzulul Qur’an dan Revolusi Literasi Peradaban

Polemik Beasiswa LPDP dan Pengabdian Negara

Mengawal Ruang Digital Ramah Anak

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia