Headline
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
Polri diminta menindak tegas WNA yang memiliki KTP dan KK Bali. Sehingga peristiwa serupa tidak terulang lagi.
Anggota Komisi II DPR RI Ongku P. Hasibuan meminta pemberantasan mafia tanah ini menjadi fokus utama DPR pada Masa Persidangan IV DPR Tahun Sidang 2022-2023.
di Tengah berbagai konflik internasional, DPR RI tetap konsisten mendukung perwujudan diplomasi yang menjaga tatanan global yang lebih baik dan lebih adil.
Dalam masa persidangan ini DPR akan melakukan pembahasan terhadap Perppu Nomor 2 tahun 2022, tentang Cipta Kerja dan penetapan Perppu nomor 1 tahun 2022 tentang Pemilu menjadi undang-undang.
Dalam sidang IPU 146 terdapat kesamaan semangat dan pandangan dengan draft yang diajukan delegasi Indonesia dan Qatar.
ANGGOTA Komisi III DPR-RI, Nasir Djamil menilai langkah yang dilakukan Polri dalam mengusut penganiayaan David oleh anak pejabat pajak, sudah sesuai jalurnya
PSSI meyakini proses naturalisasi pesepakbola Justin Hubner tetap bisa berjalan, meskipun sang pemain bakal memperkuat Tim U-20 Belanda di laga uji coba.
Kemudian dilakukan pengambilan keputusan atas berbagai agenda strategis termasuk arah pilihan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden
Komisi X DPR-RI akan membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk membahas penguatan literasi, mulai 14 Maret 2023
Islamofobia adalah 'masalah yang mendesak' di seluruh benua seperti pada tahun-tahun sebelumnya
Ada banyak pekerja wanita sektor domestik yang perannya tidak boleh dinafikan karena menjadi kebutuhan.
Kegiatan partisipasi publik akan dilakukan baik dengan institusi pemerintah, lembaga, organisasi profesi, organisasi masyarakat, organisasi keagamaan, CSO dan organisasi lainnya.
Kepolisian menurunkan 1.753 personel untuk mengamankan aksi demo di depan DPR, hari ini.
Perampasan aset yang dikenal dan dilakukan selama masih menggunakan jalur pidana dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Anggota Komisi III DPR Fraksi Demokrat, Santoso, meminta Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) mengikuti proses hukum yang ditempuh di tingkat banding Pengadilan Tinggi.
Abdul Muhaimin Iskandar meminta memperkuat upaya pemantauan terhadap wisatawan asing yang datang ke Indonesia, khususnya ke Bali.
Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin mengusulkan agar Kemenkeu menggandeng pihak penegak hukum dalam pencegahan penyalahgunaan kewenangan.
Anggota Komisi V DPR Suryadi Jaya Purnama mengungkapkan PP No 12 Tehuan 2023 bisa menimbulkan kesenjangan juga berpotensi mewariskan berbagai konflik, salah satunya konflik agraria.
Komnas Perempuan a sangat menyayangkan keputusan Badan Musyawarah (Bamus) DPR RI yang menunda pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT)
Penundaan pembahasan RUU PPRT sudah disepakati oleh pimpinan DPR melalui pimpinan (rapim).
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved