Headline
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
ANGGOTA DPR RI Dedi Mulyadi menyebutkan masih banyak jalan rusak di daerah-daerah karena pengelolaan anggaran yang tidak fokus.
''Pengelolaan anggaran yang tidak fokus mengakibatkan pembangunan tak bisa dirasakan oleh masyarakat,'' kata Dedi, di Purwakarta, Minggu (30/4).
Saat bertemu dengan Oleh Solihin, Kepala Desa Sukasari, Kabupaten Subang, Dedi menanyakan perihal dana desa yang diperoleh. Oleh menyampaikan kalau dana desa yang didapat saat ini mencapai Rp890 juta.
Baca Juga: Tren Kepuasan terhadap Kinerja Jokowi Tinggi, Infrastruktur Masih Jadi Primadona
Dilihat dari aturannya, dana desa yang diperoleh itu, 40% atau sekitar Rp300 juta di antaranya untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan. Sisanya Rp200 juta untuk ketahanan pangan, Rp100 juta untuk ekonomi warga desa, sisanya untuk penanganan stunting dan lain-lain.
''Kalau dari Pemprov (Jawa Barat) itu Rp130 juta, Rp60 jutanya untuk fisik perbaikan desa, sisanya operasional. Kalau dari kabupaten ada anggaran untuk gaji RT RW dan lainnya, untuk RT itu Rp3 juta setahun,'' jelas Oleh.
Baca Juga: DPR Serukan Pemerintah untuk Bebaskan WNI yang Disekap di Myanmar
Sementara itu, sebagai warga yang tinggal di Lembur Pakuan, Desa Sukasari, Dedi memberikan saran agar anggaran yang ada tidak dipecah-pecah, karena tidak akan pernah ada wujudnya. Caranya, kata dia, uang atau anggaran difokuskan per tahun pada satu wilayah. Karena di Sukasari ada enam RW maka dalam kurun waktu satu periode jabatan kepala desa semua bisa dibangun dengan baik
''Satu tahun satu RW. Misal tadi infrastruktur Rp400 juta, ya sudah itu fokuskan dulu tahun pertama untuk satu RW. Uang segitu bisa bikin jalan hotmix dengan kualitas baik. Dengan seperti itu baru ada wujudnya dibandingkan anggaran dibagi-bagi yang nilainya tak seberapa dan tak pernah ada wujudnya,'' kata dia.
Sebagai warga dan tokoh masyarakat, Dedi mengaku siap membantu Oleh untuk memberikan pengertian kepada masyarakat desa bahwa pengelola anggaran akan difokuskan pada program prioritas. Sehingga pembangunan akan terasa. ''Ini Lembur Pakuan tidak pakai dana desa, tidak pakai dana provinsi atau kabupaten, tapi ini pakai DD, Dana Desa. Ini kalau dibangun oleh pemda biaya pemeliharaan bisa mahal, tapi dikelola sendiri bisa murah,'' katanya.
Ia menilai mayoritas pembangunan yang ada saat ini mengalami kegagalan karena mengacu pada platform anggaran. Setiap OPD diberi jatah anggaran yang kemudian diterjemahkan dalam pikiran masing-masing.
Menurut dia, jika terus dilakukan seperti itu maka sampai kapanpun pembangunan akan gagal. Seharusnya hal itu dilihat dari prioritas pembangunan yang menjadi kebutuhan dasar publik, seperti jalan.
''Infrastruktur fokuskan dulu dari mulai jalan penghubung desa, penghubung kecamatan, penghubung kabupaten, penghubung provinsi dibuat rencana. Periksa setiap anggaran sesuai tidak dengan kebutuhan dasar. Semua bergerak dengan fokus yang sama,'' katanya. ''Banyaknya jalan yang rusak ini akibat belanja pembangunan yang tidak tepat,'' tambah dia. (Ant/S-1)
Justru penyebab signifikan dari terus menurunnya produksi beras adalah terjadinya laju alih fungsi lahan dari pertanian ke nonpertanian yang terus meningkat setiap tahun.
Jangan ada satu pihak yang bisa mengambil keuntungan terlalu besar, lalu ada pihak lain yang mengalami kerugian yang terlalu besar.
Reptil endemik Indonesia yang berasal dari Nusa Tenggara Timur (NTT) itu telah menetaskan Komodo melalui inkubator sejumlah 29 ekor.
Hal ini untuk menyelesaikan persoalan beras impor yang menggunung, padahal banyak beras hasil varietas unggul lokal yang belum terserap oleh Bulog.
Karena selain populasinya yang semakin sedikit, menjadikan satwa liar sebagai hewan peliharaan juga cukup berbahaya.
Tahun 2024 nanti pemerintah akan mulai melakukan mobilisasi ASN untuk menikmati kawasan tersebut dan berpotensi akan meningkatkan berbagai kebutuhan termasuk pangan.
DPD RI masih menghadapi kesenjangan yang lebar baik dalam hal kapasitas SDM, infrastruktur, maupun regulasi digital.
PingCAP mengumumkan perluasan kolaborasi strategis dengan Microsoft. Langkah itu dilakukan untuk mempercepat adopsi infrastruktur data modern
Kedaulatan ekonomi digital Indonesia semakin penting di tengah laju digitalisasi dan ketidakpastian global.
Kegiatan preservasi jalan bukan hanya tambal sulam, melainkan langkah jangka panjang menjaga kualitas infrastruktur.
Kawasan komersial baru di Serpong Selatan dorong pertumbuhan ekonomi lokal dan perkuat infrastruktur wilayah penyangga Jakarta.
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dinilai tengah menggeser paradigma Proyek Strategis Nasional (PSN) dari dominasi infrastruktur fisik ke arah pembangunan kesejahteraan sosial.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved