Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
LEMBAGA survei Poltracking Indonesia kembali merilis hasil survei terbaru yang salah satunya mengukur kepuasan terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dari hasil survei yang dilakukan sebanyak tiga kali tersebut memperlihatkan tren kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo yang cukup tinggi.
Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda mengatakan, pada survei yang dilakukan pada tiga kali periode survei tersebut selalu ada tren kenaikan.
“Tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo - Ma'ruf Amin pada periode Februari (71.7%), Maret (71.8%), dan April (74.7%),” ujar Hanta dalam paparannya pada Rilis Tiga Survei Nasional Poltracking Indonesia dengan tema ‘Pergeseran Peta Elektoral Capres, Cawapres & Partai Politik pada Tiga Survei Nasional Terbaru’ secara daring, Jumat (28/4).
Baca juga: Erick Thohir Kuatkan Elektabilitas Ganjar Maupun Prabowo
Lebih lanjut Hanta memaparkan bahwa ada berbagai faktor yang membuat publik merasa puas dengan pemerintahan Jokowi. Salah satunya adalah pembangunan infrastruktur yang masih menjadi primadona pemerintahan Jokowi sejak awal memimpin.
Pasalnya, pada pengukuran keberhasilan yang dicapai oleh pemerintahan Jokowi, infrastruktur menjadi yang tertinggi publik. Sebanyak 63.8 persen menjadikan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan sebagai masalah yang berhasil ditangani pemerintahan Jokowi, dan tertinggi dibanding lainnya.
Baca juga: Bima Yudho dan 70% Gen Z Belum Puas dengan Pembangunan Infrastruktur Daerah
Sebagaimana diketahui survei Poltracking ini dilakukan sebanyak tiga kali yakni pada Februari, Maret dan 9 – 15 April 2023. Survei menggunakan metode multistage random sampling, dengan 1220 responden di tiap periode survei dengan margin of error +/- 2.9% dengan tingkat kepercayaan 95%. (Z-7)
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
TIM Hukum DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan telah mendapat informasi bahwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto sudah ditarget agar masuk penjara
Hendri Satrio berpendapat, sudah saatnya semua misteri yang menyelimuti demokrasi bangsa ini dibuka agar tidak ada lagi penyanderaan dalam politik.
KETUA DPP PDIP Ronny Talapessy mengatakan penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus suap Harun Masiku kental muatan politis.
ANGGOTA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Muhammad Kholid menyoroti RUU perampasan aset yang saat ini belum dibahas kembali oleh DPR RI. Perlu masuk menjadi hal prioritas
Sarmuji mengatakan Golkar sejatinya terbuka bagi siapapun untuk menjadi kader. Terlebih untuk kepala negara yang telah menjabat sebelumnya.
kader PSI Dedy Nur Palakka menyebut Jokowi telah memenuhi syarat untuk menjadi seorang nabi.
PT IMC Pelita Logistik Tbk (PSSI) buka suara terkait nama dua kapalnya, yakni JKW Mahakam dan Dewi Iriana yang viral di media sosial.
KETUA Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar, menegaskan bahwa hak politik Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai warga negara dilindungi oleh undang-undang.
Pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi yang mengaku lebih memilih PSI ketimbang PPP dinilai merupakan sikap yang tidak konsisten.
Bahlil merespons beredarnya foto kapal pengangkut nikel dari Pulau Gag yang menggunakan nama mirip Jokowi dan istrinya, Iriana, yaitu JKW Mahakam dan Dewi Iriana,
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved