Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
LEMBAGA survei Poltracking Indonesia kembali merilis hasil survei terbaru yang salah satunya mengukur kepuasan terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dari hasil survei yang dilakukan sebanyak tiga kali tersebut memperlihatkan tren kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo yang cukup tinggi.
Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda mengatakan, pada survei yang dilakukan pada tiga kali periode survei tersebut selalu ada tren kenaikan.
“Tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo - Ma'ruf Amin pada periode Februari (71.7%), Maret (71.8%), dan April (74.7%),” ujar Hanta dalam paparannya pada Rilis Tiga Survei Nasional Poltracking Indonesia dengan tema ‘Pergeseran Peta Elektoral Capres, Cawapres & Partai Politik pada Tiga Survei Nasional Terbaru’ secara daring, Jumat (28/4).
Baca juga: Erick Thohir Kuatkan Elektabilitas Ganjar Maupun Prabowo
Lebih lanjut Hanta memaparkan bahwa ada berbagai faktor yang membuat publik merasa puas dengan pemerintahan Jokowi. Salah satunya adalah pembangunan infrastruktur yang masih menjadi primadona pemerintahan Jokowi sejak awal memimpin.
Pasalnya, pada pengukuran keberhasilan yang dicapai oleh pemerintahan Jokowi, infrastruktur menjadi yang tertinggi publik. Sebanyak 63.8 persen menjadikan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan sebagai masalah yang berhasil ditangani pemerintahan Jokowi, dan tertinggi dibanding lainnya.
Baca juga: Bima Yudho dan 70% Gen Z Belum Puas dengan Pembangunan Infrastruktur Daerah
Sebagaimana diketahui survei Poltracking ini dilakukan sebanyak tiga kali yakni pada Februari, Maret dan 9 – 15 April 2023. Survei menggunakan metode multistage random sampling, dengan 1220 responden di tiap periode survei dengan margin of error +/- 2.9% dengan tingkat kepercayaan 95%. (Z-7)
MICHAEL Sinaga, wartawan Sentana, membuka sejumlah kejanggalan yang ditemui di lapangan terkait persoalan ijazah Jokowi.
Terdapat kejanggalan dalam penelusuran arsip ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang tidak ditemukan di Universitas Gadjah Mada (UGM) maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo.
PENGAMAT politik dari Citra Institute Efriza, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kritik sarat makna simbolik.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
Akankah perlawanan Roy Suryo cs akhirnya bakal kandas nanti?
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak segera memanggil Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.
Langkah ini diambil sebagai bentuk kepastian hukum setelah tercapainya kesepakatan antara pihak-pihak yang berperkara.
Setelah adanya permohonan RJ dari para pelapor dan tersangka, serta mempertimbangkan terpenuhinya syarat keadilan restoratif sesuai ketentuan yang berlaku.
Jokowi disebut menanyakan kapan Eggi berangkat ke Malaysia untuk berobat.
Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan atensi terkait penanganan perkara ini.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved