Headline
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Tidak semua efek samping yang timbul dari sebuah tindakan medis langsung berhubungan dengan malapraktik.
LEMBAGA survei Poltracking Indonesia kembali merilis hasil survei terbaru yang salah satunya mengukur kepuasan terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dari hasil survei yang dilakukan sebanyak tiga kali tersebut memperlihatkan tren kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo yang cukup tinggi.
Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda mengatakan, pada survei yang dilakukan pada tiga kali periode survei tersebut selalu ada tren kenaikan.
“Tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo - Ma'ruf Amin pada periode Februari (71.7%), Maret (71.8%), dan April (74.7%),” ujar Hanta dalam paparannya pada Rilis Tiga Survei Nasional Poltracking Indonesia dengan tema ‘Pergeseran Peta Elektoral Capres, Cawapres & Partai Politik pada Tiga Survei Nasional Terbaru’ secara daring, Jumat (28/4).
Baca juga: Erick Thohir Kuatkan Elektabilitas Ganjar Maupun Prabowo
Lebih lanjut Hanta memaparkan bahwa ada berbagai faktor yang membuat publik merasa puas dengan pemerintahan Jokowi. Salah satunya adalah pembangunan infrastruktur yang masih menjadi primadona pemerintahan Jokowi sejak awal memimpin.
Pasalnya, pada pengukuran keberhasilan yang dicapai oleh pemerintahan Jokowi, infrastruktur menjadi yang tertinggi publik. Sebanyak 63.8 persen menjadikan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan sebagai masalah yang berhasil ditangani pemerintahan Jokowi, dan tertinggi dibanding lainnya.
Baca juga: Bima Yudho dan 70% Gen Z Belum Puas dengan Pembangunan Infrastruktur Daerah
Sebagaimana diketahui survei Poltracking ini dilakukan sebanyak tiga kali yakni pada Februari, Maret dan 9 – 15 April 2023. Survei menggunakan metode multistage random sampling, dengan 1220 responden di tiap periode survei dengan margin of error +/- 2.9% dengan tingkat kepercayaan 95%. (Z-7)
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
TIM Hukum DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan telah mendapat informasi bahwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto sudah ditarget agar masuk penjara
Hendri Satrio berpendapat, sudah saatnya semua misteri yang menyelimuti demokrasi bangsa ini dibuka agar tidak ada lagi penyanderaan dalam politik.
KETUA DPP PDIP Ronny Talapessy mengatakan penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus suap Harun Masiku kental muatan politis.
Atau seperti sejumlah kasus yang menyangkut keluarga Jokowi sebelumnya, termasuk Bobby, yang katanya didalami tapi hingga kini tak jelas penindakannya?
PAKAR Telematika, Roy Suryo telah selesai menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya terkait laporan Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) soal tudingan ijazah palsu.
POLDA Metro Jaya menjadwalkan klarifikasi terhadap Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo pada Kamis (3/7), terkait dengan tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).
Luhut Binsar Pandjaitan, menyampaikan salam dari Presiden RI Prabowo Subianto kepada Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi). Momen itu terjadi saat Luhut menjenguk Jokowi di Bali.
Luhut mengungkapkan bahwa dirinya dan Presiden Prabowo Subianto merasa sedih karena masih ada pihak-pihak yang terkesan melupakan jasa Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).
Kenapa mereka berani mengusutnya? Apakah memang penegak hukum sudah kembali ke jalur yang semestinya dalam menegakkan hukum.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved