Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
KOMISI IV DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Reses ke Balikpapan, Kalimantan Timur terkait dalam rangka meninjau kesiapan ketersediaan pangan untuk kawasan IKN. Tahun 2024 nanti pemerintah akan mulai melakukan mobilisasi ASN untuk menikmati kawasan tersebut dan berpotensi akan meningkatkan berbagai kebutuhan termasuk pangan.
“Mulai tahun 2024 nanti itu akan terjadi pergeseran jumlah kebutuhan pangan karena sudah ada mobilitas atau pemindahan ASN terutama dari Jakarta untuk ke Ibu Kota Negara, ini akan membawa konsekuensi. Salah satunya adalah kebutuhan energi, yang kedua adalah kebutuhan pangan. Ini yang tadi kita gali secara mendalam,” ujar Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo selaku ketua Tim Kunker di Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa (12/12).
Rangkaian kunjungan kerja ini dimulai dengan pertemuan dengan Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Pontianak sebagai Satuan Kerja Balikpapan yang membahas kondisi pesisir Kalimantan Timur termasuk proyeksi pasokan pangan berupa produk perikanan bagi kawasan IKN.
Baca juga: Anggota DPR Minta Kementan Hati-Hati Kembangkan Kedelai GMO
Tak hanya dari sisi perikanan, dalam waktu yang sama Komisi IV DPR RI juga melakukan kunjungan ke Gudang Bulog Balikpapan. Pada kesempatan ini, Komisi IV DPR RI sekaligus melakukan pengecekan terhadap ketersediaan pangan di Kalimantan Timur menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru).
“Kalau tadi dilaporkan oleh Bulog memang untuk jangka pendek ini kebutuhan pangan di Provinsi Kalimantan Timur ini lebih dari cukup karena jumlah penduduknya belum mengalami kenaikan yang signifikan,” jelasnya.
Dalam pertemuan tersebut diidentifikasi beberapa permasalahan yang ada. Disampaikan Firman, sinergisitas antara pengampu kepentingan baik pemerintah pusat dan daerah masih menjadi pekerjaan rumah tersendiri.
“Tadi bahwa belum ada satu regulasi yang jelas terutama bagaimana kolaborasi antara pemerintah pusat dengan daerah untuk menyiapkan grand strategy-nya. Kami mengusulkan agar semua stakeholder ini bisa secara bersama-sama untuk menyusun grand strategy-nya karena masalah swasembada pangan untuk menuju kedaulatan pangan ini konsep nya harus jelas,” tutur legislator Dapil Jawa Tengah III tersebut.
Baca juga: Sukses Tingkatkan Nilai Tambah Petani, DPR Apresiasi Program Mentan
Lebih lanjut Firman merinci bahwa konsep yang diusung untuk menuju kedaulatan pangan harus memiliki data yang jelas dan ketersediaan produksi yang terukur. Ia menekankan bahwa asal sumber produksi pangan yang akan didistribusikan harus memiliki kejelasan dan tidak boleh saling ketergantungan. Hal ini lah yang menurutnya membuat data menjadi hal yang sangat fundamental.
Dalam kesempatan yang sama, anggota Badan Legislasi DPR RI ini juga menyinggung mengenai komitmen dari daerah penyangga Kawasan IKN baik yang masih dalam Provinsi Kalimantan Timur maupun provinsi-provinsi terdekat seperti Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan. Ia pun menyarankan bahwa untuk menguatkan alas hukum IKN yang ramah lingkungan maka pembahasan terkait hal ini juga dibahas dalam penyusunan Undang-Undang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045. (S-3)
BEBERAPA kerusakan ruang kelas sudah terjadi sejak 2005 dan ruang guru sejak 2010. Pihak sekolah sudah mengajukan perbaikan setiap tahunnya. Namun, hingga saat ini, belum mendapatkan
SIDAK Komisi I dan Komisi IV DPRD Kota Bogor, akhir pekan lalu, dewan mendapati fasilitas kantor Kelurahan Sempur dan Kelurahan Ciwaringin serta SDN Panaragan Kidul sudah tidak layak pakai.
Persoalan ketersediaan stok pangan ini akan dibahas lebih lanjut di agenda rapat Komisi IV, khususnya, terkait bagaimana cara mengantisipasi untuk ketersediaan pangan.
Firman mengaku telah membaca dari berbagai literatur dan penelitian produk GMO yang dianggap dapat memberikan dampak negatif bagi kesehatan, lingkungan dan lain-lain.
Karena selain populasinya yang semakin sedikit, menjadikan satwa liar sebagai hewan peliharaan juga cukup berbahaya.
Jangan ada satu pihak yang bisa mengambil keuntungan terlalu besar, lalu ada pihak lain yang mengalami kerugian yang terlalu besar.
KSO antara dua perusahaan BUMN ini merupakan salah satu bentuk dukungan atas pengembangan infrastruktur di Otorita IKN.
PT Pos Indonesia mengirimkan logistik dan barang-barang pendukung kegiatan Rapat Terbatas Kabinet dan perayaan Hari Ulang Tahun ke-79 RI di IKN.
Jokowi menyampaikan bahwa pembangunan lapangan sepakbola tersebut akan dibiayai oleh Federasi Sepakbola Internasional (FIFA).
Jokowi membeberkan sejumlah fasilitas penunjang. Yakni delapan lapangan, asrama, hingga teknologi yang mampu melahirkan inovasi dalam persepakbolaan Indonesia.
Pembangunan training center (TC) timnas Indonesia di IKN mendapat bantuan dari FIFA sebesar Rp85,6 miliar.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved