Headline
Reformasi di sisi penerimaan negara tetap dilakukan
Operasi yang tertunda karena kendala biaya membuat kerusakan katup jantung Windy semakin parah
ANGGOTA Komisi IV DPR RI Johan Rosihan merespon perkembangan harga beras yang semakin ‘ugal-ugalan’ bahkan dinilai sebagai harga beras tertinggi dalam sejarah. Kondisi harga beras yang semakin mahal dan semakin langka di pasaran ini, menurutnya, akibat dari kegagalan pemerintah dalam hal produksi beras dan buruknya tata kelola beras mulai dari hulu sampai ke hilir.
“Kita menyayangkan pernyataan Presiden Jokowi yang tidak bisa memberi solusi atas kenaikan harga beras bahkan hanya menyalahkan perubahan cuaca, sehingga produksi berkurang dan harga beras menjadi naik. Saya tegaskan persoalan beras tidak sesederhana itu,” cetus Johan dalam siaran bersama Radio Parlemen di DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (28/2).
Ia membenarkan terjadinya penurunan produksi beras ini merupakan akibat perubahan iklim. Tetapi jumlahnya tidaklah signifikan. Justru penyebab signifikan dari terus menurunnya produksi beras adalah terjadinya laju alih fungsi lahan dari pertanian ke nonpertanian yang terus meningkat setiap tahun, dan penurunan produktivitas padi dan beras akibat dari penggunaan pupuk dan pestisida berlebih.
Baca juga : Data Harga Bulog dan Bapanas Berbeda, Hermanto: Perlu Tata Niaga Pangan yang Baik
Bahkan Politisi Fraksi PKS itu menilai, kebijakan impor beras selama ini yang selalu merugikan petani dan masyarakat luas menjadi sebab rusaknya kemandirian pangan nasional. Johan pun berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi persoalan beras ini.
“Bagi saya harus ada terobosan baru dari pemerintah untuk meningkatkan produksi beras, seperti optimalisasi seluruh daerah produksi beras dengan dukungan anggaran yang besar untuk kebutuhan benih, pupuk, alsintan (alat dan mesin pertanian) dan irigasi yang prima sebagai langkah intensifikasi produksi," tegasnya.
Pemerintah juga dinilai telah gagal memperbaiki tata kelola beras mulai tata kelola harga, pasca panen, distribusi, manajemen stok, integrasi pasar beras, dan tata kelola konsumsi beras. Untuk itu menurutnya perlu banyak pembenahan pada pertanian Indonesia.
Baca juga : Jokowi Sebut Harga Beras Naik bukan Hanya di Indonesia
“Saya mendorong peningkatan produksi beras melalui penggunaan padi unggul bersertifikat untuk mendongkrak produktivitas dengan sistem budidaya yang lebih baik dengan memberdayakan para penyuluh pertanian dan perlindungan kepada petani secara optimal. Selain itu pemerintah mesti mengatasi kondisi ‘food looses’ (kehilangan) padi yang masih besar di Indonesia melalui penanganan pascapanen yang tepat,” ujar Johan.
Selain itu, pemerintah juga harus memperbaiki kondisi pasar beras di Indonesia, sehingga harga dapat lebih stabil dan stok di pasaran tidak langka seperti sekarang.
“Saya menganjurkan agar segera diperbaiki pola distribusi beras yang lebih efisien di seluruh wilayah Indonesia serta integrasi harga beras di pasaran mengingat harga beras domestik cenderung lebih tinggi dibandingkan harga beras internasional,” kata legislator dapil NTB itu. (S-3)
Jangan ada satu pihak yang bisa mengambil keuntungan terlalu besar, lalu ada pihak lain yang mengalami kerugian yang terlalu besar.
Reptil endemik Indonesia yang berasal dari Nusa Tenggara Timur (NTT) itu telah menetaskan Komodo melalui inkubator sejumlah 29 ekor.
Hal ini untuk menyelesaikan persoalan beras impor yang menggunung, padahal banyak beras hasil varietas unggul lokal yang belum terserap oleh Bulog.
Karena selain populasinya yang semakin sedikit, menjadikan satwa liar sebagai hewan peliharaan juga cukup berbahaya.
Tahun 2024 nanti pemerintah akan mulai melakukan mobilisasi ASN untuk menikmati kawasan tersebut dan berpotensi akan meningkatkan berbagai kebutuhan termasuk pangan.
DALAM rangkaian kunjungan kerja di Majene, Sulawesi Barat, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman turut memantau jalannya Gerakan Pangan Murah Beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan).
Pernyataan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang mengungkap temuan 212 merek beras diduga melakukan pengoplosan dan pelanggaran mutu, memantik perhatian publik.
MARAKNYA beras oplosan berpotensi menyebabkan harga beras menjadi naik.
DISTRIBUSI beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) oleh pemerintah mulai dilakukan sejak Juni 2025.
Melambungnya harga beras tersebut, telah mengusik pendapatan atau terganggu keuntungan yang mereka peroleh dari hasil penjualan.
Di tengah musim tanam padi gadu (musim tanam kedua), harga gabah di Kabupaten Aceh utara, Aceh, melonjak.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved