Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Agustiar Sabran meminta seluruh pemerintah daerah (pemda) di Kalimantan Tengah untuk melakukan mitigasi terhadap daerah-daerah yang rawan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).
Agustiar berharap melalui mitigasi tersebut, daerah-daerah rawan Karhutla dapat menyiapkan sejumlah peralatan dan armadanya.
"Diharapkan bahaya karhutla di Kalteng tidak akan terjadi karena setiap daerah sudah mengantisipasi terkait hal tersebut," katanya dalam keterangan tertulis, Sabtu (29/4).
Baca juga: Antisipasi Karhutla, Kalimantan Tengah Menyiapkan Teknologi Modifikasi Cuaca untuk Basahi Lahan
Dia menuturkan, selama ini pemerintah provinsi (pemprov) setempat telah berkoordinasi dengan pemda untuk membahas bahaya karhutla termasuk menganggarkan dana penanganan karhutla.
Agustiar menyampaikan bahwa perlu adanya sinergi antar instansi dan saling dukung untuk menanggulangi persoalan tersebut agar bisa menekan risiko-risiko yang kemungkinan terjadi.
Jangan Sepelekan Bahaya Karhutla
Ia juga mengingatkan agar tak menyepelekan bahaya karhutala terutama dengan adanya cuaca panas akhir-akhir ini.
"Jangan pernah sepelekan terkait bahaya karhutla tersebut, karena karhutla bisa saja terjadi apalagi cuaca di Kalteng saat ini cukup panas dan mencapai angka 35 derajat celcius," kata Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu.
Baca juga: Musi Banyuasin dan Muaro Jambi kerja Sama Penanggulangan Karhutla
Ditambahkannya, selain pemda juga perlu adanya campur tangan dari aparat penegak hukum seperti TNI dan Polri yang berada di daerah itu untuk turut terlibat dalam mencegah terjadinya karhutla.
Ia juga mengecam apabila ada unsur kesengajaan dalam pembakaran lahan dan meminta Polda Kalteng tidak segan-segan menindak tegas pelakunya.
Baca juga: BMKG Deteksi 68 Titik Panas di Kalimantan Timur
Ditegaskannya, perbuatan tersebut selain dapat mengganggu keamanan dan perekonomian provinsi setempat juga akan berdampak pada negara tetangga.
"Kalau Karhutla terjadi tentunya banyak yang akan dirugikan seperti kesehatan masyarakat terganggu, roda perekonomian juga terganggu dan yang terparah adalah asap dari Karhutla juga sampai ke negara tetangga yakni Malaysia," ungkap Anggota Komisi III DPR RI tersebut. (RO/S-4)
Dalam berbagai kesempatan, Gubernur kerap menyampaikan pentingnya membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Sidak ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Kalteng dalam meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus memastikan pelayanan pendidikan berjalan sesuai aturan.
Proposal tersebut merupakan syarat administrasi untuk dapat direalisasikannya pembangunan Sekolah Rakyat Tahap 1 pada Tahun 2025.
Pemerintah Kotim kini berupaya keras meningkatkan produktivitas pertanian untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakatnya yang terus meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk.
Pengendalian karhutla merupakan salah satu program 100 hari Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah 2025-2030.
Gubernur berharap dengan adanya bantuan itu, bisa meringankan beban masyarakat yang terdampak banjir.
Camat dan Lurah diminta melakukan sosialisasi kepada RT dan RW agar mengingatkan warga tidak membuka lahan dengan cara membakar.
Pada 2 Juni 2025, Gubernur Riau, Abdul Wahid, menyampaikan rencana program 100 hari kerja.
Usulan ini didasarkan pada data BMKG yang memprediksi puncak musim kemarau akan berlangsung pada Juli-Agustus mendatang
Penurunan luas karhutla dimulai sejak 2015 seluas 2,6 juta hektare, menjadi 1,6 juta hektar (2019), 1,1 juta hektare (2023), dan 24.154 hektare pada 2024.
Selain kebakaran hutan dan lahan (karhutla), ancaman kekeringan juga menjadi perhatian serius.
Agustan Saining mengatakan persemaian ini dibangun oleh Pemprov Kalteng melalui Dinas Kehutanan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved