Berita Terbaru DPR RI Hari Ini

Korban Investasi Bodong Berteriak Histeris saat Rapat Kerja Kapolri dengan DPR

Seprang wanita diduga korban investasi bodong berteriak histeris saat rapat kerja Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dengan Komisi III DPR.

Perempuan Mengamuk saat Rapat Kapolri dan Komisi III DPR

Perempuan mengamuk di Rapat Kerja Kapolri dengan DPR di Nusantara II Geduang DPR, Senayan, Jakarta. Kenapa ya? Ada hal penting yang ingin disampaikan kepada Kapolri?

Antisipasi Penipuan QRIS Palsu, DPR Dorong Kemenag Terbitkan Maklumat

DPR mengapresiasi kinerja polisi yang berhasil mengamankan pelaku penempelan QRIS palsu pada kotak amal di beberapa masjid di kawasan Jakarta Selatan.

Usut Transaksi Janggal Rp349 Triliun, Usulan Hak Angket Siap Dibahas Per Fraksi

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menjelaskan usulan hak angket masih akan dibahas dalam rapat internal Komisi III terlebih dulu.

DPR Minta PLN Sosialisasikan Keamanan Listrik bagi Rumah Ditinggal Mudik

PLN diminta memberikan sosialisasi secara masif perihal keamanan listrik terutama untuk rumah yang ditinggal pemiliknya menghadapi Hari Raya Idulfitri Tahun 2023.

Komisi VI DPR Apresiasi PLN Siapkan Listrik Masa Mudik 2023

Komisi VI DPR RI mengapresiasi langkah preventif PT PLN (Persero) dalam memastikan pasokan listrik yang andal dan aman selama momen mudik Lebaran 2023.

Tingginya Biaya Politik Sebabkan Perilaku Koruptif

Anggota Komisi II DPR Mardani Ali Sera mengatakan biaya politik kita memang tinggi namun bukan berarti korupsi menjadi hal yang lumrah dilakukan.

Banyak Sektor Industri Minta Harga Gas Murah, DPR : Perlu Evaluasi Permen ESDM 12/2022

"Saya pastikan di luar tujuh sektor ini, ada industri yang membutuhkan HGBT. Contohnya, tekstil, mereka menjerit karena tidak mendapatkan HGBT," kata Hendrik

Citra Polisi Naik, Anggota DPR: Berkat Konsistensi Ketegasan Kapolri 

Tren kembalinya kepercayaan publik terhadap Polri tidak bisa dilepaskan dari upaya dan gebrakan-gebrakan yang dilakukan Kapolri.

DPR: Rencana Pembatalan Penghapusan Tenaga Honorer Jangan Hanya Angin Surga

DPR meminta MenPAN-RB Abdullah Azwar Anas, untuk segera merealisasikan permintaan Presiden untuk tidak melakukan penghapusan tenaga honorer itu.

Polemik Rp349 miliar, Komisi III DPR Kembali Gelar Rapat dengan Komite Koordinasi Nasional TPPU

Hari ini, Komisi III kembali gelar RDPU membahas transaksi mencurigakan Rp349 miliar. 

DPR Dukung Mahfud MD Bongkar Tuntas Dana Gelap 349 Triliun di Kemenkeu

Anggota Komisi III DPR RI Benny K Harman menegaskan Komisi III DPR hanya meminta Mahfud MD bongkar tuntas karena Menkeu bantah mentah-mentah tudingan Mahfud MD itu

DPR Minta Dirut Pertamina Berikan Sanksi Tegas dan Keras pada Dirut PT PHM

Dirut PT Pertamina Hulu Mahakam tidak menghadiri kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR RI ke PT Pertamina Hulu Mahakam pada tanggal 7 Februari 2023.

HIPMI Soroti Kepastian Hukum Bagi Para Penambang

Sekjen BPP HIPMI Dr Anggawira. mengatakan ratusan izin IUP dicabut, kemudian dibatalkan. Kepastian Hukum bagi para penambang penting

Ungkap Penyebab Mafia Tanah Sulit Diberantas, Junimart Girsang Desak Permen ATR-BPN No 21 Tahun 2020 Direvisi

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, itu lantas mengungkap salah satu contoh pasal di dalam Permen tersebut yang selama ini menjadi alat bagi para mafia tanah dalam menjalankan aksinya.

Pengamat: Ada Masalah dalam Proses Persetujuan Perppu Pemilu

Direktur Eksekutif Deconstitute (Democracy and Constitution Institute) Harimurti Adi Nugroho mengatakan terdapat permasalahan dalam proses persetujuan Perppu Pemilu tersebut.

Anggota DPR Desak Pemerintah Kembalikan Lahan Suku Sakai yang Dikuasai Pengusaha Sawit

Legislator daerah pemilihan Riau itu mengungkapkan, penguasaan lahan pertanian milik 25 kelompok tani suku Sakai itu dilakukan oleh para pengusaha dengan melibatkan mafia tanah.

Jelang Idul Fitri, Legislator Minta Posko Pengaduan THR Difungsikan

Adanya posko pengaduan tersebut, akan mudah diketahui perusahaan mana yang tidak menjalankan pelaksanaan pemberian THR sebagaimana mestinya.  

PB IDI Minta Pembahasan RUU Kesehatan Dihentikan, Ini 4 Alasannya

PENGURUS Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) meminta agar pembahasan RUU Omnibus Law Kesehatan yang menggabungkan 10 UU dihentikan. Ini alasannya.

Pemerintah Kembali Pertegas Manfaat RUU Kesehatan Bagi Nakes

RANCANGAN Undang Undang (RUU) Kesehatan dinilai bisamemberikan segudang manfaat bagi tenaga kesehatan (nakes)

Merawat Persatuan Meneguhkan Adab Ikhtilaf

Mengharap Asa dalam Transformasi BRIN

Disinformasi dan Hak Asasi Manusia

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia