Berita Terbaru Dpr Ri Hari Ini

Serikat Buruh akan Ajukan Uji Materi UU Cipta Kerja di Bulan April

Serikat buruh tegas menolak UU Cipta Kerja yang sudah disahkan DPR RI. Selain melakukan aksi damai hingga mogok nasional, serikat buruh juga akan menempuh langkah hukum

Harus Gugat UU Cipta Kerja ke MK, BEM UI: Untuk Apa Punya Wakil Rakyat

Menggugat ke MK jelas jadi salah satu opsi, tapi kami jelas sangat sedih jika semua produk hukum selalu tak partisipatif dan sengaja ditutup ruang aspirasinya di parlemen.

UU Cipta Kerja Dinilai Masih Miliki Cacat Formil

Pengesahan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja yang baru disahkan DPR memiliki cacat formil. Hal itu bisa menjadi celah untuk mengajukan uji formil ke Mahkamah Konstitusi.

Komisi III Dukung Larangan Sahur on the Road

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mendukung larangan kegiatan sahur di jalanan (sahur on the road/SOTR) sebagaimana disuarakan Kapolda Metro Jaya.

Kecewa UU Cipta Kerja, Buruh Wacanakan Reformasi Jilid II

Ujung kekecewaan akan pengesahan perppu Cipta Kerja menjadi undang-undang, serikat buruh di Indonesia melontarkan wacana reformasi jilid dua.

Larangan Impor Pakaian Bekas, Aria Bima Dorong Pemerintah Perkuat Pengawasan

Industri tekstil di Indonesia sebenarnya bisa mencukupi kebutuhan dalam negeri dengan harga yang murah.

PDIP Sebut Kritik BEM UI Cuma Ajang Cari Sensasi

PDI Perjuangan (PDIP) menilai kritik soal Perppu Cipta Kerja dan BEM UI cuma mengejar sensasi dan mengabaikan subtansi.

Pentingnya Penguatan ORI Demi Terwujudnya Tujuan Pembentukan Pemerintah Negara Indonesia

ORI, berdasarkan UU, memiliki wewenang dalam mengawasi penyelenggaraan publik yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan, baik yang ada di pusat maupun di daerah.

Dorong Kesetaraan Gender dalam Parlemen terus Ditingkatkan

Putu juga menekankan bahwa dalam proses pencalonan perempuan di parlemen, harus didorong dan diberikan support lebih besar lagi khususnya di Indonesia

Anggota DPR Nilai Perpu Ciptaker Beri Manfaat Buka Lapangan Kerja

Kita pikirkan warga kita yang belum kerja itu-kan banyak jumlahnya ada puluhan juta, tetapi untuk mendapatkan pekerjaan harus ada pengusaha masuk ada kepastian hukum, kemudahan investasi

RUU PPRT Jadi Inisiatif DPR, Puan Dapat Apresiasi dari Pekerja Rumah Tangga

Persetujuan itu ditandai dengan ketokan palu sidang dari Puan. Ketokan palu dari Puan pun disambut tepukan tangan meriah dari anggota DPR dan perwakilan aktivis serta PRT.

Transaksi Janggal Rp349 T, Pukat UGM: Silahkan DPR Membuat Pansus

Pembentukan pansus akan bergantung pada keterangan Mahfud MD dan Sri Mulyani dalam rapat lanjutan yang dijadwalkan berlangsung Rabu (29/3).

DPR Berpeluang Gunakan Hak Angket Sikapi Transaksi TPPU Rp349 Triliun

DPR berpeluang menggunakan hak angket pada kasus transaksi mencurigakan senilai lebih dari Rp349 triliun.

DPR: RUU PPRT Dukung Warga Negara Dapatkan Akses Keadilan Setara

Menurut Willy Aditya, tidak dianggapnya pekerja rumah tangga sebagai pekerja dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan membuat pembahasan RUU PPRT menjadi penting.

Pansus Dinilai Penting Bongkar Transaksi Mencurigakan Rp349 Triliun

Peneliti Pusat Studi Anti Korupsi Fakultas Hukum Universitas Mulawarman menilai pansus perlu untuk membongkar transaksi mencurigakan Rp349 triliun.

RSPI Bintaro Layak Jadi Rujukan Peserta Jamkestama Anggota DPR dan Keluarganya

Kunjungan kerja tim BURT DPR dilakukan dalam rangka melihat kesiapan pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Utama (Jamkestama) bagi Anggota DPR RI,

Pansus Transaksi Janggal Rp349 Triliun Bergantung Keterangan Mahfud dan Sri Mulyani

Pembentukan pansus transasksi mencurigakan tergantung rapat antara komisi III, menopolhukam, menkeu, dan PPATK.

Pentingnya Penguatan Ombudsman untuk Tingkatkan Prinsip Good Governance

Ombudsman Republik Indonesia (ORI) didorong agar dapat mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat dan menghindari praktik maladministrasi, guna meningkatkan prinsip good governance 

PB PMII Desak DPR Buat Pansus Skandal Kemenkeu

DPR diminta segera membuat panitia khusus (pansus) skandal di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Desakan itu untuk menguji keseriusan DPR.

DPR Pertanyakan Keseriusan KY Seleksi Hakim Ad Hoc HAM

Komisi III DPR mempertanyakan keseriusan Komisi Yudisial (KY) dalam menyeleksi hakim ad hoc hak asasi manusia (HAM).

Objektivitas dalam Penulisan Sejarah

Iran vs. Israel, Konflik Laten yang Kini Menjelma Jadi Ancaman Global

Timur Tengah Pascaperang

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting