Headline
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Masalah kesehatan mental dan obesitas berpengaruh terhadap kerja pelayanan.
Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PAN Andi Yuliani Paris meminta Presiden Joko Widodo membubarkan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Langkah tersebut harus diambil sebagai wujud tanggung jawab atas kekisruhan demi kekisruhan yang kerap melibatkan pimpinan dan pegawai BRIN.
"Presiden harus mengeksekusi rekomendasi Komisi VII DPR agar kontroversi yang melibatkan dan dibuat oleh sivitas BRIN tidak terus berulang," ujar Andi di Jakarta, Kamis (27/4).
Ia melihat, ketimbang memproduksi temuan atau inovasi positif, BRIN lebih banyak memunculkan kontroversi. Sejauh ini, menurutnya, tidak ada pemberitaan membanggakan yang datang dunia iptek lewat terobosan dan temuan baru.
Baca juga: Sidang Etik Peneliti BRIN yang Ancam Muhammadiyah Digelar Tertutup
"Malah banyak kabar penuh masalah. Ini mencerminkan kemerosotan kinerja dunia iptek dan inovasi BRIN. Baik dari sisi penataan SDM, organisasi, aset, infrastruktur iptek hingga program dan anggaran," tegasnya.
Salah satu masalah yang datang dari BRIN adalah komentar seorang peneliti bernama Andi Pangerang Hasanuddin. Di media sosial, ia mengancam membunuh warga Muhammadiyah hanya karena perbedaan waktu Hari Raya Idul Fitri.
Sebelumnya, kontroversi juga muncul dari peneliti BRIN yang memprediksi akan ada badai besar melanda Jabodetabek. Kenyataannya hal itu tidak terjadi dan memang bertolak belakang dengan keterangan BMKG.
Baca juga: Anggota DPR Apresiasi Polri Responsif Tanggapi Kasus Penganiayaan oleh Anak Perwira Polisi
Publik, kata Andi, juga belum lupa akan kehebohan yang ditimbulkan pascapenutupan Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfir di Watukosek, Pasuruan, 'swastanisasi' Kebun Raya Bogor, pembubaran Lembaga Biologi Molekuler Eijkman yang reputasinya menjulang hingga pemecatan secara mendadak tenaga honorer kapal riset Baruna Jaya.
Karena itu, jelas Andi, penting bagi Presiden untuk melaksanakan rekomendasi Komisi VII DPR untuk membubarkan BRIN.
"Komisi VII DPR juga merekomendasikan Badan Pemeriksa Keuangan untuk melakukan audit investigatif dengan tujuan tertentu terkait penggunaan pagu anggaran BRIN Tahun Anggaran 2022 yang diduga bermasalah," tandasnya. (Z-11)
Setelah melakukan simulasi, menurut dia, berbagai partai politik tersebut akan memutuskan sikap untuk sistem penyelenggaraan pemilu atau pilkada ke depannya.
Ketua Banggar DPR RI menekankan pembangunan IKN tetap dilanjutkan meski anggarannya memiliki perubahan dari waktu ke waktu.
PARTAI politik di DPR begitu reaktif dalam merespons Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 135/PUU-XXII/2025.
DPR menyebut perayaan HUT ke-80 RI pada 17 Agustus digelar di Jakarta, bukan di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur karena memakan biaya banyak.
DPR dan pemerintah tidak menyerap aspirasi semua pihak dalam membahas RUU KUHAP.
KETUA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menyatakan, pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) kemungkinan lewat dari target selama tiga bulan.
MENTERI Energi dan Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membenarkan rencana pemerintah menghapus subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan diganti menjadi bantuan langsung tunai (BLT).
KETUA Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay meminta semua pihak harus menahan diri dan jangan saling menyalahkan terkait penyebab PT Sritex pailit
ANGGOTA Komisi VII DPR kebijakan pemerintah yang membuka kembali izin ekspor pasir laut setelah selama 20 tahun dilarang bisa membahayakan kedaulatan negara dan lingkungan.
WACANA pemerintah soal pembatasan pembelian BBM bersubsidi menuai sorotan. Komisi VII DPR RI meminta pemerintah untuk melakukan sosialisasi yang jelas agar tidak menimbulkan keresahan.
Pertamina memertimbangkan menurunkan harga jual BBM umum awal Juli 2024 seperti yang dilakukan beberapa operator SPBU swasta. Hal itu dilakukan karena acuan harga BBM di MOPS sejak Mei
Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan tepis isu penangkapan keduanya oleh polisi Arab Saudi
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved