Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PAN Andi Yuliani Paris meminta Presiden Joko Widodo membubarkan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Langkah tersebut harus diambil sebagai wujud tanggung jawab atas kekisruhan demi kekisruhan yang kerap melibatkan pimpinan dan pegawai BRIN.
"Presiden harus mengeksekusi rekomendasi Komisi VII DPR agar kontroversi yang melibatkan dan dibuat oleh sivitas BRIN tidak terus berulang," ujar Andi di Jakarta, Kamis (27/4).
Ia melihat, ketimbang memproduksi temuan atau inovasi positif, BRIN lebih banyak memunculkan kontroversi. Sejauh ini, menurutnya, tidak ada pemberitaan membanggakan yang datang dunia iptek lewat terobosan dan temuan baru.
Baca juga: Sidang Etik Peneliti BRIN yang Ancam Muhammadiyah Digelar Tertutup
"Malah banyak kabar penuh masalah. Ini mencerminkan kemerosotan kinerja dunia iptek dan inovasi BRIN. Baik dari sisi penataan SDM, organisasi, aset, infrastruktur iptek hingga program dan anggaran," tegasnya.
Salah satu masalah yang datang dari BRIN adalah komentar seorang peneliti bernama Andi Pangerang Hasanuddin. Di media sosial, ia mengancam membunuh warga Muhammadiyah hanya karena perbedaan waktu Hari Raya Idul Fitri.
Sebelumnya, kontroversi juga muncul dari peneliti BRIN yang memprediksi akan ada badai besar melanda Jabodetabek. Kenyataannya hal itu tidak terjadi dan memang bertolak belakang dengan keterangan BMKG.
Baca juga: Anggota DPR Apresiasi Polri Responsif Tanggapi Kasus Penganiayaan oleh Anak Perwira Polisi
Publik, kata Andi, juga belum lupa akan kehebohan yang ditimbulkan pascapenutupan Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfir di Watukosek, Pasuruan, 'swastanisasi' Kebun Raya Bogor, pembubaran Lembaga Biologi Molekuler Eijkman yang reputasinya menjulang hingga pemecatan secara mendadak tenaga honorer kapal riset Baruna Jaya.
Karena itu, jelas Andi, penting bagi Presiden untuk melaksanakan rekomendasi Komisi VII DPR untuk membubarkan BRIN.
"Komisi VII DPR juga merekomendasikan Badan Pemeriksa Keuangan untuk melakukan audit investigatif dengan tujuan tertentu terkait penggunaan pagu anggaran BRIN Tahun Anggaran 2022 yang diduga bermasalah," tandasnya. (Z-11)
Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini mendesak pemerintah segera mengevakuasi WNI kru kapal yang terkatung hampir setahun di lepas pantai Afrika tanpa kepastian upah dan nasib.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti penghapusan 11 juta peserta PBI BPJS dan meminta penonaktifan tidak mendadak serta disertai sosialisasi.
DPR RI memastikan layanan kesehatan peserta PBI BPJS tetap berjalan selama 3 bulan ke depan meski ada penonaktifan, dengan iuran ditanggung pemerintah.
Anggota Komisi VII DPR RI Samuel Wattimena menyoroti belum optimalnya penyerapan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.
Abdullah juga mengaitkan temuan ini dengan aksi KPK sebelumnya yang menjaring pegawai Bea Cukai di Jakarta dan Lampung terkait kasus dugaan korupsi importasi.
MENTERI Energi dan Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membenarkan rencana pemerintah menghapus subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan diganti menjadi bantuan langsung tunai (BLT).
KETUA Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay meminta semua pihak harus menahan diri dan jangan saling menyalahkan terkait penyebab PT Sritex pailit
ANGGOTA Komisi VII DPR kebijakan pemerintah yang membuka kembali izin ekspor pasir laut setelah selama 20 tahun dilarang bisa membahayakan kedaulatan negara dan lingkungan.
WACANA pemerintah soal pembatasan pembelian BBM bersubsidi menuai sorotan. Komisi VII DPR RI meminta pemerintah untuk melakukan sosialisasi yang jelas agar tidak menimbulkan keresahan.
Pertamina memertimbangkan menurunkan harga jual BBM umum awal Juli 2024 seperti yang dilakukan beberapa operator SPBU swasta. Hal itu dilakukan karena acuan harga BBM di MOPS sejak Mei
Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan tepis isu penangkapan keduanya oleh polisi Arab Saudi
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved