Berita Terbaru Bpkp Hari Ini

Pakar Duga Ada Unsur Politis dalam Penanganan Kasus Korupsi Besar-besaran di Kejagung

Kejaksaan Agung tengah menangani sejumlah kasus korupsi dengan nilai kerugian negara yang cukup besar. Dinilai terdapat unsur politis.

Ini Daftar Pansel KPK, Tugas Rampung 24 Desember

Presiden Jokowi sudah menandatangani surat Keputusan Presiden tentang pembentukan panitia seleksi (pansel) calon pimpinan KPK sekaligus anggota dewan pengawas KPK.

Kasus Korupsi APD Kemenkes, Fungsi Pencegahan KPK Dipertanyakan

KPK dinilai gagal mencegah korupsi dalam pengadaan APD, padahal KPK merupakan bagian dari tim yang ditugaskan untuk memastikan tidak ada permainan kotor dalam proyek pengadaan itu.

BPKPAD Klaten Gencarkan Sosialisasi Perda Tentang Pajak dan Retribusi Daerah

BPKPAD Kabupaten Klaten gelar sosialisasi Perda No 15 tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. 

Jakpro Kaji Usulan Legal Opinion Kampung Bayam

PT Jakarta Propertindo (Jakpro) mempertimbangkan untuk mengusulkan permintaan pendapat hukum kepada Kejaksaan Agung dan BPKP untuk menyelesaikan masalah Kampung Bayam.

Warga Kampung Bayam Khawatir Proses Legal Opinion Hanya Mengulur Waktu

Muhammas Furqon, khawatir proses meminta pendapat hukum atau 'legal opinion' dari Kejaksaan Agung dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) hanya untuk mengulur waktu. 

Legal Opinion Kejaksaan Diperlukan Selesaikan Masalah Kampung Bayam

hal itu agar nantinya Jakpro maupun Pemprov DKI memiliki kekuatan hukum yang jelas untuk menangani Kampung Susun Bayam yang saat ini sedang ditempati secara paksa oleh beberapa warga

KPK Tunggu Data Kerugian Negara dari BPKP Terkait Kasus APD Kemenkes

KPK masih menanti perhitungan kerugian negara dari BPKP terkait kasus korupsi pengadaan APD di Kemenkes.

Ledakan di Smelter di Morowali, DPR Minta Pabrik Smelter asal Tiongkok Diaudit Menyeluruh

"Pemerintah harus mengaudit semua smelter asal Tiongkok secara ketat karena sering terjadi kecelakaan kerja yang mengakibatkan korban jiwa," ujar Mulyanto

OJK Sebut 7 Dana Pensiun BUMN dalam Pengawasan Khusus

OTORITAS Jasa Keuangan (OJK) menjelaskan tujuh dari 12 perusahaan Dana Pensiun (Dapen) yang masih dalam status pengawasan khusus merupakan milik Kementerian BUMN.

Pemda di Kalsel belum Punya Strategi Konkret Tangani Inflasi

Peta jalan pengendalian inflasi pada 14 pemerintah daerah di Kalsel belum sepenuhnya memuat strategi 4K.

BPKP NTT Gandeng Pemda Flores Timur Gelar Workshop

BPKP NTT menggandeng Pemerintah Kabupaten Flores Timur melaksanakan Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tahun 2023 Tingkat Kabupaten Flores Timur.

Hitungan Kerugian BPKP di Kasus BTS Kominfo Dinilai Jadi Peluang Vonis Ringan Terdakwa

SEJUMLAH saksi ahli dalam kasus korupsi BTS 4G BAKTI Kominfo menyoroti pendekatan total loss yang digunakan BPKP dan Kejagung disebut tidak tepat.

Ahli Hukum Keuangan: Perhitungan BPKP tidak Bisa Jadi Bukti Kerugian Kasus BTS 4G

SEJUMLAH ahli menilai pendekatan total loss yang digunakan untuk menetapkan kerugian keuangan dalam kasus dugaan korupsi pengadaan BTS 4G, tidak tepat dan prematur.

Auditor BPKP Pastikan tidak Ada Penyimpangan oleh Johnny Plate Sebagai Pengguna Anggaran

"Kami tidak menemukan penyimpangan, maksudnya kondisinya seperti yang kami sampaikan dan ini tidak ada yang dilaksanakan oleh pengguna anggaran."

Kasus Korupsi BTS, Auditor BPKP Sebut Johnny Plate Tak Rugikan Negara

Auditor BPKP mengaku tidak menemukan penyimpangan anggaran dalam kasus proyek pengadaan BTS 4G.

BPKP Jadikan Jateng Daerah Percontohan, Pengamat : Bisa Ditiru Daerah Lain

Di antara indikator utama yang dimaksudkannya adalah partisipasi publik dan respons kepada publik ketika ada berbagai macam keluhan

Dana Bansos Rp523 Miliar Selamat karena Perbaikan DTKS

Karena perbaikan DTKS, sebanyak Rp523 miliar duit bantuan sosial (bansos) bisa diselamatkan.

Komisi II DPR Bantah Isu Pembatalan Pengangkatan Tenaga Honorer

Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera membantah keras informasi yang meresahkan bahwa ada pembatalan pengangkatan honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Duit Korupsi Proyek Fiktif PT Amarta Karya Mengalir ke BPKP

KPK meyakini ada aliran uang dari PT Amarta Karya ke BPKP untuk memanipulasi hasil audit.

Kunci Revitalisasi Koperasi Desa

Pemerintah Harus Kenali Isu untuk Ciptakan Kebijakan yang Tepat

Lingkungan Damai untuk Anak Indonesia

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia