Pemda di Kalsel belum Punya Strategi Konkret Tangani Inflasi

PEMERINTAH daerah (Pemda) di Kalimantan Selatan (Kalsel) belum mempunyai strategi konkret dalam penanganan inflasi. Meski tren inflasi menurun namun kepala daerah tetap diminta mewaspadai fenomena domestik dan global yang berdampak pada inflasi.

Hal ini dikemukakan Kepala Perwakilan BPKP Kalsel Rudy M Harahap, Selasa (14/11).

"Para kepala daerah di Kalsel harus terus mewaspadai dan memonitor fenomena domestik maupun global yang akan berdampak pada inflasi. Berdasarkan penyelidikan di lapangan, efektivitas program atau kegiatan pengendalian inflasi di Kalsel pada triwulan III tahun ini masih perlu ditingkatkan," ungkapnya.

Peta jalan pengendalian inflasi pada 14 Pemda di Kalsel belum sepenuhnya memuat strategi 4K yaitu Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif. Beberapa Pemda juga belum memiliki rencana aksi yang konkret.

Baca juga:

> Inflasi Kota Bandung Terendah di Jawa Barat

> Beras dan Mi Instan Penyumbang Utama Inflasi di Kalsel

Temuan lainnya realisasi anggaran program atau kegiatan pengendalian inflasi daerah sampai dengan 31 Agustus 2023 baru sebesar 16,20% dari total anggaran tersedia. Demikian juga inspektorat daerah di masing-masing pemerintah daerah belum melakukan pengawasan langsung terhadap anggaran dan realisasi program pengendalian inflasi.

Karena itu Pemda melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) harus terus mengendalikan inflasi daerah dengan strategi yang komprehensif.

Sebagaimana hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan inflasi gabungan tiga kota pembentuk indeks harga konsumen (IHK) di Kalimantan Selatan pada bulan Oktober 2023 year on year (yoy) tercatat sebesar 2,65%. Namun, beras masih menjadi komoditas pangan pendorong inflasi.

Diperkirakan memasuki pekan ketiga bulan ini, harga beras di Kalsel akan mengalami kenaikan rata-rata 20-50%. Bantuan dari BULOG melalui Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dimanfaatkan untuk kebutuhan saat darurat, kerawanan pangan pascabencana dan stabilisasi harga juga diperkirakan tidak akan terlalu berhasil dalam menekan harga beras. (Z-6)