Headline
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
ANGGOTA Komisi VII DPR RI Mulyanto meminta pemerintah melalui Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan audit menyeluruh terhadap proyek pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter) nikel asal Tiongkok yang beroperasi di Indonesia.
Hal itu lantaran proyek tersebut kerap menimbulkan kecelakaan kerja.
Teranyar, terjadi ledakan tungku di pabrik smelter milik PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel (ITSS) di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, Minggu (24/12). Sebanyak 13 pekerja dinyatakan tewas akibat kecelakaan tersebut. ITTS merupakan anak usaha Tsingshan Group, perusahaan asal Tiongkok.
Baca juga : Smelter Morowali Meledak Lagi, DPR: Pemerintah Lamban Mengaudit
"Pemerintah harus mengaudit semua smelter asal Tiongkok secara ketat karena sering terjadi kecelakaan kerja yang mengakibatkan korban jiwa," ujar Mulyanto dalam keterangan resminya.
Politikus dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menegaskan proses audit harus dilakukan secara profesional, objektif dan menyeluruh terhadap aspek keamanan, serta keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di proyek smelter dalam negeri.
Sudah menjadi rahasia umum, ungkap Mulyanto, smelter nikel di Indonesia dikuasai Tiongkok dan sebagian besar alat kerja di smelter-smelter nikel diimpor dari Negeri Tirai Bambu itu.
Baca juga : Negara Harus Hadir Kuatkan Implementasi K3 di Perusahaan Berisiko Pekerja
"Karena itu, kita perlu tahu kualitas barang yang selama ini dipakai untuk menunjang operasional smelter. Jangan-jangan barang dan suku cadang yang dipakai tidak memenuhi syarat yang ditentukan," tudingnya.
Mulyanto mengaku prihatin atas kecelakaan kerja di smelter milik ITSS yang menyebabkan 38 pekerja mengalami luka berat dan luka ringan dan 13 pekerja meninggal dunia.
"Saya prihatin karena ini ledakan terbesar dalam sejarah pengoperasian smelter milik perusahaan Tiongkok di Indonesia," ucapnya.
Baca juga : Korban Jiwa Ledakan Smelter di Morowali Menjadi 20 Orang
Mulyanto menyebut peristiwa tersebut harus menjadi pelajaran berharga dan menjadi momentum untuk mengevaluasi pengawasan proyek smelter dari Tiongkok di Tanah Air. Pemerintah diminta bertanggung-jawab untuk mengusut tuntas kasus ini untuk mengetahui penyebab dari ledakan smelter tersebut.
"Pemerintah agar sungguh-sungguh untuk menindaklanjuti kasus ini dan harus mencari tahu akar masalah untuk mencegah kejadian seperti ini terulang di masa depan," tutupnya. (Z-5)
Baca juga : DPR Minta Audit Seluruh Smelter Secara Profesional, Objektif, dan Menyeluruh
Pengungkapan kasus ini bermula dari informasi masyarakat yang mencurigai aktivitas di sebuah rumah kos di kawasan Pondok Aren, Tangerang Selatan
Sapto mengatakan, awalnya pihak berusaha menghubungi pemilik rumah namun tak membuahkan hasil. Begitu pula kepada para penyewa sebelumnya yang juga tidak kooperatif.
Pemerintah Kota Shanghai telah mengevakuasi hampir 283.000 warga pada Rabu (30/7) sebagai langkah antisipasi menghadapi Topan Co-May yang diperkirakan akan menghantam
TIONGKOK kini turut bersiaga menghadapi kemungkinan datangnya gelombang tsunami.
KESEPAKATAN damai antara Thailand dan Kamboja akhirnya tercapai dalam perundingan yang dimediasi oleh Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim.
TIONGKOK berharap prinsip timbal balik menjadi dasar dalam pembicaraan dagang dengan Amerika Serikat. Delegasi kedua negara kembali melakukan perundingan di Stockholm, Swedia, kemarin.
Anggota dari fraksi PAN itu meminta agar Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) dan Kementerian BUMN mengambil tindakan segera.
PT Timah memastikan membuka diri terhadap proses audit dan evaluasi dari lembaga berwenang, termasuk yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
TERSANGKA kasus impor gula Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong, menagih salinan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang menjadi dasar dari proses hukum
PERLU ada penguatan tata kelola dan audit rutin dalam pengelolaan BPI Daya Anagata Nusantara (Danantara). Hal tersebut dilakukan sebagai upaya agar Danantara terhindar dari penyimpangan.
KETUA Umum Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) Bambang Haryadi meminta BPK melakukan audit investigasi secara menyeluruh terhadap aset-aset hingga hibah.
Kemenkodigi memastikan audit sistem teknologi internal dilakukan dalam rangka bersih-bersih internal dari judi dalam jaringan alias judi online.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved