Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi VII DPR RI Mulyanto meminta pemerintah melalui Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan audit menyeluruh terhadap proyek pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter) nikel asal Tiongkok yang beroperasi di Indonesia.
Hal itu lantaran proyek tersebut kerap menimbulkan kecelakaan kerja.
Teranyar, terjadi ledakan tungku di pabrik smelter milik PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel (ITSS) di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, Minggu (24/12). Sebanyak 13 pekerja dinyatakan tewas akibat kecelakaan tersebut. ITTS merupakan anak usaha Tsingshan Group, perusahaan asal Tiongkok.
Baca juga : Smelter Morowali Meledak Lagi, DPR: Pemerintah Lamban Mengaudit
"Pemerintah harus mengaudit semua smelter asal Tiongkok secara ketat karena sering terjadi kecelakaan kerja yang mengakibatkan korban jiwa," ujar Mulyanto dalam keterangan resminya.
Politikus dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menegaskan proses audit harus dilakukan secara profesional, objektif dan menyeluruh terhadap aspek keamanan, serta keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di proyek smelter dalam negeri.
Sudah menjadi rahasia umum, ungkap Mulyanto, smelter nikel di Indonesia dikuasai Tiongkok dan sebagian besar alat kerja di smelter-smelter nikel diimpor dari Negeri Tirai Bambu itu.
Baca juga : Negara Harus Hadir Kuatkan Implementasi K3 di Perusahaan Berisiko Pekerja
"Karena itu, kita perlu tahu kualitas barang yang selama ini dipakai untuk menunjang operasional smelter. Jangan-jangan barang dan suku cadang yang dipakai tidak memenuhi syarat yang ditentukan," tudingnya.
Mulyanto mengaku prihatin atas kecelakaan kerja di smelter milik ITSS yang menyebabkan 38 pekerja mengalami luka berat dan luka ringan dan 13 pekerja meninggal dunia.
"Saya prihatin karena ini ledakan terbesar dalam sejarah pengoperasian smelter milik perusahaan Tiongkok di Indonesia," ucapnya.
Baca juga : Korban Jiwa Ledakan Smelter di Morowali Menjadi 20 Orang
Mulyanto menyebut peristiwa tersebut harus menjadi pelajaran berharga dan menjadi momentum untuk mengevaluasi pengawasan proyek smelter dari Tiongkok di Tanah Air. Pemerintah diminta bertanggung-jawab untuk mengusut tuntas kasus ini untuk mengetahui penyebab dari ledakan smelter tersebut.
"Pemerintah agar sungguh-sungguh untuk menindaklanjuti kasus ini dan harus mencari tahu akar masalah untuk mencegah kejadian seperti ini terulang di masa depan," tutupnya. (Z-5)
Baca juga : DPR Minta Audit Seluruh Smelter Secara Profesional, Objektif, dan Menyeluruh
LEDAKAN hebat di sebuah pabrik bioteknologi di Provinsi Shanxi, Tiongkok Utara, menewaskan delapan orang dan kembali menyoroti persoalan keselamatan kerja
Penggabungan potensi budaya Indonesia yang kaya dengan teknologi maju Tiongkok merupakan formula tepat untuk menembus pasar global.
MoU ini fokus pada dua sektor utama. Yakni energi hijau dan ketahanan pangan.
Pemerintah Tiongkok menyatakan penyesalan atas berakhirnya Perjanjian New START antara AS dan Rusia. Beijing mendesak Washington melanjutkan dialog dengan Moskow.
UNICEF memberikan apresiasi tinggi atas komitmen kepemimpinan Indonesia dalam membangun kualitas generasi masa depan melalui penguatan gizi ibu dan anak.
Industri baja nasional tengah menghadapi tekanan global dan tantangan struktural, termasuk masuknya produk baja impor berharga rendah yang menekan daya saing.
Wakil Ketua Komisi V DPR RI mendesak Kemenhub melakukan audit soal insiden hilangnya kontak pesawat ATR 42-500 milik Indonesia Air Transport (IAT) dengan registrasi PK-THT di wilayah Maros
KECERDASAN buatan kini memasuki ruang paling sensitif dalam dunia profesi yaitu ruang penilaian dan kepercayaan. Dalam dunia audit, AI tidak lagi sekadar alat bantu pengujian data.
Pemerintah diminta melakukan audit mutu bahan bakar minyak (BBM) Pertamina secara menyeluruh menyusul laporan dugaan pertalite BBM campur air di sejumlah SPBU di Jawa Timur.
Transformasi digital telah mengubah hampir seluruh aspek bisnis, termasuk profesi audit dan akuntansi.
LMKN maupun WAMI sedianya berada di bawah Kementerian Hukum (Kemenkum) melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.
Anggota dari fraksi PAN itu meminta agar Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) dan Kementerian BUMN mengambil tindakan segera.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved