Smelter Morowali Meledak Lagi, DPR: Pemerintah Lamban Mengaudit

ANGGOTA Komisi VII DPR RI Mulyanto menuding kecelakaan kerja beruntun di fasilitas pengolahan hasil tambang (smelter) nikel milik perusahaan Tiongkok dapat terjadi karena pemerintah lambat mengaudit seluruh smelter perusahaan dari negara tersebut. 

Teranyar, ledakan smelter nikel terjadi di PT. Sulawesi Mining Investment (SMI) yang berada di kawasan PT. Indonesian Morowali Industrial Park, Morowali, Sulawesi Tengah, Jumat (19/1).

Mulyanto menuturkan seharusnya sejak kecelakaan kerja di PT Gunbuster Nickel Industries (GNI), Morowali, terjadi pada tahun lalu, pemerintah aktif menjalankan audit kepada seluruh smelter milik perusahaan dari Negeri Tirai Bambu. 

Baca juga : Polisi Temukan Pelanggaran SOP di Lokasi Ledakan Tungku Smelter PT ITSS

Akhir tahun lalu, tungku smelter nikel milik PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel (ITSS) di Morowali juga meledak dan menewaskan puluhan korban jiwa.

"Jangan karena perusahaan ini milik investor Tiongkok, maka pemerintah menjadi lemah dan takut melakukan pengawasan secara ketat. Audit smelter nikel milik perusahaan Tiongkok pun dilakukan lamban," ujarnya dalam keterangan resmi, Sabtu (20/1).

Baca juga : Audit Bisnis dan HAM, Upaya Memutus Tragedi Kecelakaan Kerja

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mendesak pemerintah profesional dan cermat mengawasi pelaksanaan K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja di semua perusahaan asal negeri Tirai Bambu tersebut, termasuk mengawasi keandalan alat kerja dan fasilitas yang digunakan selama produksi.

"Ledakan smelter yang beruntun terjadi di akhir 2023 dan awal tahun ini mencerminkan tata kelola usaha industri smelter ini tidak sebaik yang digembar-gemborkan pemerintah," ucapnya.

Mulyanto meminta pemerintah tegas dan segera mengaudit seluruh smelter Tiongkok tersebut, bahkan memberikan sanksi tegas berupa pencabutan izin operasional usaha.

Hal ini dianggap diperlukan untuk memastikan bahwa izin usaha industri yang diberikan benar-benar dijalankan secara aman dan selamat bagi pekerja dan masyarakat.

"Pemerintah jangan ragu-ragu mencabut izin industri smelter yang terbukti mbalelo. Ini bukan hanya soal keamanan dan keselamatan pekerja, tapi juga upaya menjaga maruah pemerintahan agar tidak dipandang sebelah mata oleh investor asing.," tegasnya. (Z-4)