Headline
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Kumpulan Berita DPR RI
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memprediksi kerugian negara akibat bencana tersebut melampaui Rp10 triliun. Jumlah itu belum termasuk kerugian akibat gempa di Lombok dan Erupsi Gunung Agung di Bali yang terjadi selang beberapa bulan saja dari bencana Palu.
Pemerintah, kata Sri Mulyani, sudah mengidentifikasi masalah yang ada termasuk melakukan kajian terhadap risiko fiskal, dari berbagai bentuk bencana mulai dari tsunami, meletusnya gunung berapi, longsor, gempa bumi. Sebab dari sisi frekuensi lokasi dan juga tingkat parah dampak tentu berbeda.
Di sejumlah pasar Kota Palu, kegiatan jual-beli mendapat pengawalan ketat dari personel TNI Angkatan Darat dan Polri untuk mengamankan situasi.
Prioritas bantuan asing berupa pesawat angkut, tenda, pengolahan air, generator, juga rumah sakit lapangan dan peralatan medis.
Presiden menunjuk Wapres Jusuf Kalla untuk memimpin penanganan korban gempa dan tsunami di Palu dan sekitarnya.
Polri mengimbau warga korban gempa dan tsunami di Palu tidak melakukan penjarahan.
Dua daerah, yaitu Balaroa dan Petobo, dilanda likuifaksi. Ratusan rumah dan fasilitas publik di titik itu tertimbun tanah bak ditelan bumi.
BNPB mencatat sedikitnya 832 orang meninggal dunia dan korban luka 540 orang yang saat ini dirawat di pengungsian.
Bantuan pertama sudah bergerak dari DPW NasDem Sulsel yang mengirimkan 10 truk bantuan, terdiri atas 3 truk berisi persediaan beras, 3 truk pengangkut air mineral, dan 3 truk yang mengangkut 1.000 dus mi instan dan 3.000 pak telur, serta 1 truk berisi tenda, selimut, dan biskuit.
Penggunaan teknologi di daerah rawan bencana bisa meminimalkan kerusakan dan korban jiwa.
Pemerintah akan menyiapkan pesawat khusus untuk membantu distribusi air dan makanan bagi warga yang terdampak oleh bencana gempa dan tsunami.
Pada masa pemulihan pascagempa seluruh kementerian dan lembaga dilibatkan. Selain membantu pembangunan rumah, pemerintah pusat memberikan modal kerja kepada para petani.
Gempa di Lombok ditetapkan tidak berstatus bencana nasional, tetapi penanganannya telah dikerjakan pemerintah pusat dan daerah.
Selain evaluasi total atas penanganan bencana, pemerintah meminta BMKG menganalisis potensi bencana selanjutnya.
Gubernur NTB menegaskan bahwa alur penanganan bencana harus sistematis dan terencana mengingat luasnya wilayah bencana dan banyaknya korban.
Masyarakat di wilayah rawan gempa diharapkan bisa terus meningkatkan ketangguhan dalam mengantisipasi dan memitigasi bencana.
Pemerintah tetapkan masa tanggap darurat bencana gempa bumi selama dua hingga tiga pekan.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved