Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
Pemberian probono ini terus digencarkan Peradi melalui Pusat Bantuan Hukum (PBH) yang tersebar di seluruh Indonesia.
LBH DPP PPP didukung oleh Plt Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono untuk mengawal kasus yang berkaitan dengan kemanusiaan dan keagamaan.
Wali Kota Jaktim Muhammad Anwar menyambut baik upaya jajaran pengurus DPC Peradi Jaktim untuk melakukan edukasi hukum kepada warga agar mereka sadar hukum.
Pelaksana tugas atau Plt Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono mengatakan, hal itu merupakan persoalan pribadi.
Dalam melayani sekaligus mengedukasi masyarakat dibidang hukum, Dhaniswara berharap PBH dapat menjadi kawah Candradimuka bagi calon-calon pengacara dan praktisi hukum
Ningbo merupakan kota pelabuhan dan industri yang terkenal di Tiongkok. Banyak pengusaha dari Ningbo yang berinvestasi di sejumlah negara, termasuk di Indonesia.
UPAYA pemerintah Indonesia mewujudkan akses keadilan bagi individu dan kelompok rentan, mendapatkan pengakuan internasional.
Nasihat hukum Yusril membuat Presiden Jokowi bisa lebih nyaman serta membantu memberikan arahan dan masukan kepada pemerintah.
Umbu Rudi Kabunang mengatakan sebuah kebanggaan besar untuk dirinya saat Ketua MPR RI Bamsoet sebagai pendiri mempercayakan dirinya menjadi pimpinan di kantor hukum tersebut.
KEPUTUSAN memberikan bantuan hukum bagi Ketua KPK Firli Bahuri disayangkan. Sebab, dugaan pemerasan dan gratifikasi atas penanganan perkara di Kementan dilakukan secara pribadi.
Herdiansyah Hamzah Castro menilai pemberian bantuan hukum kepada Firli Bahuri menyalahi prinsip dari KPK.
KPK menegaskan pemberian bantuan hukum terhadap Firli Bahuri tidak bisa diputuskan oleh Alexander Marwata seorang diri.
Yudi Purnomo mengapresasi keputusan ketua sementara KPK Nawawi Pomolango yang tidak akan memberikan bantuan hukum ke Firli Bahuri.
DPN dan DPC Peradi di berbagai wilayah Indonesia memberikan bantuan hukum cuma-cuma atau probono bagi masyarakat yang tidak mampu.
Ia mengungkapkan sudah semestinya KPK tidak memberikan bantuan hukum kepada Firli. Pasalnya, dalam PP Nomor 36 Tahun 2009, itu dilarang.
KPK siap memberikan bantuan hukum ke mantan komisioner mereka Agus Rahardjo jika ia meminta langsung.
Unhas dan BPIP soroti kerapuhan etika penyelenggara negara
PLATFORM hukum digital, Hukumku, berinovasi untuk memberdayakan masyarakat Indonesia dalam mendapatkan akses hukum yang mudah, cepat, dan terjangkau.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved