PPMAN Berikan Layanan Bantuan Hukum Gratis untuk Masyarakat Adat 

PERHIMPUNAN Pembela Masyarakat Adat Nusantara (PPMAN) melakukan pendampingan terhadap 2000 lebih masyarakat adat dari seluruh Nusantara yang hadir dalam Kongres Masyarakat Adat Nusantara Keenam (KMAN VI) yang dilaksanakan di Stadion Barnabas Youwe, Kabupaten Jayapura. 

PPMAN sebagai organisasi sayap Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) hadir untuk memberikan bantuan hukum kepada kepada Masyarakat Adat yang saat ini berhadapan dengan kasus-kasus hukum.

Masyarakat Adat memerlukan bantuan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, pasal 1.

Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum, pasal 2 penerima bantuan hukum adalah orang atau masyarakat yang miskin. 

Bantuan hukum yang diberikan oleh 25 orang advokat PPMAN ini dalam rangka untuk memberikan jaminan  perlindungan terhadap Masyarakat Adat yang hadir dalam KMAN VI, tak terkecuali kepada Masyarakat Adat di Papua yang kini menjadi tuan rumah.

Dalam pantauan PPMAN, proses KMAN VI ini berjalan dengan baik. Pada kongres ini, PPMAN membuka layanan bantuan hukum dengan tema “Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Adat” dalam rangka untuk menerima pengaduan dan konsultasi hukum yang dilakukan oleh Masyarakat Adat. 

Anggota PPMAN menjalankan tugas dan fungsinya sebagai advokat, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. 

Pasal 1 angka a (1) Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini.

Angka (2) Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan advokat berupa konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.

Angka (9) bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu.  

PPMAN sebagai organisasi yang menghimpun advokat dan ahli hukum memiliki kewajiban untuk memberikan bantuan hukum baik itu dalam bentuk informasi hukum maupun tindakan pendampingan dalam proses peradilan kepada masyarakat. 

Baca juga: KMAN VI, Masyarakat Adat Majene Bawa Misi Perlindungan Komunitas Masyarakat Adat 

“Informasi hukum ini sangat penting untuk memberikan informasi kepada Masyarakat Adat bahwa negara menjamin hak-hak konstitusional warga negara sebagaimana isi Undang-Undang Dasar 1945, yang terdapat pada Pasal 27 tentang persamaan kedudukannya di dalam hukum dan pasal 28 perlakuan yang sama di hadapan hukum,” ungkap Ermelina, salah satu advokat PPMAN yang sedang memberikan layanan konsultasi kepada Masyarakat Adat.

Dari pengaduan yang diperoleh oleh PPMAN pada hari pertama KMAN VI (24/10) menunjukan masih banyak peserta yang ingin menggali informasi tentang klinik hukum.

Di hari pertama KMAN VI para advokat PPMAN setidaknya 8 kasus yang diadukan oleh Masyarakat Adat, di antaranya pengaduan dari Masyarakat Adat di Biak terkait dengan kasus tanah adat yang digunakan untuk kepentingan publik tanpa memberikan ganti rugi kepada Masyarakat Adat.

Kasus ini sudah dilaporkan ke Komnas HAM dan Komnas HAM memberikan jawaban agar Pemerintah Daerah Kabupaten Biak untuk segera memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi Masyarakat Adat Swapor, Biak. 

Syamsul Alam Agus, Ketua PPMAN, menyampaikan keberadaan klinik hukum dalam kongres ini sangat penting, guna menerima berbagai pengaduan dan keluhan atas kasus dan masalah yang dialami dan dihadapi oleh Masyarakat Adat. 

Lebih lanjut Alam menyampaikan bahwa PPMAN akan menindaklanjuti pengaduan tersebut sesuai dengan mandat dari PPMAN, baik itu melalui pendekatan litigasi atau nonlitigasi. 

“PPMAN berkomitmen untuk membantu khusus Masyarakat Adat yang mengalami dan mendapatkan ketidakadilan hukum, bantuan hukum diberikan secara cuma-cuma sebagai bentuk pelaksanaan kewajiban probono bagi advokat,” tutupnya. (RO/OL-09)