Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
PARTAI Persatuan Pembangunan (PPP) akan memberikan bantuan hukum kepada Ketua Majelis Pertimbangan PPP Romahurmuziy alias Rommy setelah dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh Wakil Ketua Umum Partai Golkar Erwin Aksa atas dugaan pencemaran nama baik.
Pelaksana tugas atau Plt Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono mengatakan, hal itu merupakan persoalan pribadi.
"Ya nanti kalau diminta (PPP akan memberikan bantuan)," akunya di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Jumat (12/5).
Baca juga : PPP Belum Tentu Sodorkan Sandiaga Sebagai Cawapres
Kendati demikian, Mardiono mendorong Rommy dan Erwin dapat tabayyun atau mencari kejelasan untuk menyelesaikan masalah di antara keduanya. Ia pribadi sangsi bahwa masalah yang dihadapi Rommy bakal menjadi peristiwa hukum.
"Saya juga enggak yakin itu akan jadi peristiwa hukum. Mudah-mudahan ini semuanya tentu dilakukan itu (tabayyun), jadi semuanya mungkin juga terdapat kesalahpahaman mungkin," tandasnya.
Baca juga : PPP Nilai Erick Thohir Cocok Dampingi Ganjar di Pilpres 2024
Sebelumnya, Erwin menuding bahwa Rommy telah menipunya terkait pernyataan Rommy di kanal YouTube Total Politik. Dalam video yang dimaksud, Erwin mengatakan bahwa Rommy menyebut dirinya bodong, penipu, dan pelaku.
"Saya kira penyataan itu, kan, mencemarkan nama baik saya," kata Erwin saat dikonfirmasi.
Laporan Erwin sendiri dibuat sejak Senin (8/5) lalu. Kepala Bagian Penerangan Umum atau Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Nurul Azizah mengatakan, Rommy diduga melakukan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik dan atau fitnah.
Laporan Erwin teregistrasi dengan laporan polisi (LP) nomor: LP/B/90/V/2023/SPKT/Bareskrim Polri/tanggal 8 Mei 2023. Dalam laporan itu, Rommy dinilai melanggar Pasal 45 (3) jo Pasal 27 (3) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 mengenai ITE dan atau Pasal 310 (1) KUHP dan atau 311 (1) KUHP. (Z-5)
Deklarasi ini dilakukan sebagai dukungan penuh untuk memastikan kemenangan pasangan Rido di Jakarta
Petrus mengatakan, masyarakat menengah ke bawah masih banyak yang tidak mengerti hukum secara mendalam. Hal itu bisa membahayakan mereka,
Dalam rangka peresmian posko bantuan hukum tersebut, SOLMET juga memberikan donasi berupa sembako untuk nelayan di seputaran Muara Tawar, Marunda
Perda Penyelenggaraan Bantuan Hukum di wilayah DKI Jakarta dibutuhkan lantaran banyak sekali masyarakat DKI Jakarta yang bermasalah dengan hukum.
Dalam kerja sama ini ada dua program hukum yang akan dijalankan yakni advokasi hukum dan penyuluhan hukum bagi UMKM di wilayah Jakarta.
Kemenlu mengirimkan nota diplomatik ke Pemerintah Arab Saudi, terkait penangkapan dua WNI terkait kasus dugaan peredaran narkoba.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyegel ruang kepala Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Gresik, Jawa Timur setelah adanya kabar jika salah satu pejabat di wilayah setempat terkena operasi tangkap tangan (OTT) yang juga melibatkan sejumlah pejabat daerah dan elit partai politik (parpol).
Humas Kanwil Kemenag Jatim, Markus, mengatakan, pihaknya akan kooperatif dengan KPK apabila membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut di Kanwil Kemenag Jatim.
Ketua PW GMNI Jatim Sugondo, mengomentari sejumlah pihak yang mempermasalahkan kembalinya Rommy dalam kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Agus mengatakan penyelidikan kasus ini berjalan hampir satu tahun.
Tim KPK telah menggeledah sejumlah ruang kerja di Kemenag. Ada dua ruangan yang disegel yakni ruang kerja Menteri Agama Lukman Hakim Saefuddin dan ruang kerja Nur Kholis.
Febri mengatakan uang yang disita dari lokasi penangkapan itu bukan total dari keseluruhan fee atau suap. Para pihak terkait diduga sudah beberapa kali melakukan transaksi kotor.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved