Headline
Istana minta Polri jaga situasi kondusif.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan tiga tersangka kasus dugaan korupsi bansos covid-19 Kabupaten Bandung Barat.
Menko Luhut pun meminta Kemensos serta K/L terkait untuk menjamin kebutuhan rakyat selama PPKM darurat melalui program bansos.
KPK mendalami dugaan penerimaan sejumlah uang dari sejumlah pihak untuk Bupati Bandung Barat nonaktif Aa Umbara Sutisna.
Dalam menyalurkan bansos, diperlukan inovasi berupa bantuan tunai, terutama kepada kalangan perempuan, mereka yang rentan dan kurang mampu.
ACT telah menyiapkan 1.000 ton beras dan 100 ribu karton air mineral yang berasal dari pengelolaan dana wakaf Global Wakaf ACT dalam Operasi pangan gratis ini.
Lembaga antirasuah menyelidiki dugaan tersebut lewat pemanggilan lima saksi, termasuk kepala dinas di lingkungan Pemkab Bandung Barat.
Anies juga belum menyebut lebih rinci belanja apa yang akan dicoret dan anggarannya dialihkan untuk penanggulangan covid-19 di pos BTT.
Beras sebanyak 10 kg akan disalurkan oleh Perum Bulog, mengingat jaringan Bulog terdapat di seluruh wilayah Indonesia.
Aa Umbara ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan anaknya, Andri Wibawa, dan pemilik PT Jagat Dir Gantara M. Totoh Gunawan.
"Masyarakat dapat menyampaikan keluhan pada Platform Jaringan Pencegahan (JAGA) KPK."
KPK memiliki aplikasi Jaga untuk menampung laporan masyarakat tentang pengadaan bansos selama PPKM darurat.
Itu merupakan tonggak sejarah baru bagi penegak hukum, khususnya pemberantasan korupsi, yang membuat korban kejahatan dapat mengajukan gugatan langsung kepada koruptor.
KPK mengajak masyarakat aktif melaporkan keluhan atau dugaan penyimpangan melalui aplikasi JAGA.
KPK berharap adanya sistem pengelolaan anggaran negara yang akuntabel dalam rangka program pemulihan ekonomi nasional.
Hal itu diungkapkan advokat bernama Muhammad Ihsan yang menjadi saksi untuk terdakwa kasus korupsi bansos, yakni Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso.
Andre menyebut nilai dugaan korupsi yang didakwakan kepada eks Mensos Juliari Batubara Rp32 miliar hanya bagian kecil dari yang sejauh ini berhasil diungkap.
Kepala Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya Teguh Nugroho pun mendesak agar bansos bisa segera diberikan kepada warga miskin dan rentan miskin.
Data penerima bansos tunai PPKM darurat tidak sembarangan comot. Tapi, kata Herman, datanya diperoleh dari DTKS yang sudah divalidasi secara ketat melibatkan berbagai elemen.
Hal itu terjadi setelah hakim persidangan dengan agenda pemeriksaan ahli a de charge yang diajukan penasihat hukum Juliari rampung.
Di NTB sendiri, seperti yang dipublikasikan BPS, sekitar 455.560 orang penduduk usia kerja kehidupannya telah terdampak pandemi Covid-19.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved