Pemerintah Janjikan Gulirkan Subsidi Upah hingga Kuota Pelajar

MENTERI Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menjabarkan berbagai macam bantuan sosial (bansos) yang dijanjikan pemerintah digulirkan ke masyarakat selama PPKM darurat. Mulai dari bansos beras, subsidi upah hingga perpanjangan subsidi kuota internet pelajar.

Luhut menyebut, pemerintah akan mengucurkan Rp39,1 triliun ke masyarakat untuk bantuan sosial, yaitu pemberian beras Bulog, bansos tunai untuk 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), bansos tambahan untuk 5,9 juta KPM.

"Lalu, tambahan anggaran kartu prakerja, subsidi listrik rumah tangga, perpanjangan subsidi kuota internet bagi pelajar dan tenaga pengajar, perpanjangan subsidi abonemen listrik hingga Desember 2021," sebutnya dalam akun @luhut.pandjaitan, Minggu (18/7).

Adapun tambahan anggaran yang diajukan pemerintah untuk program prakerja dan subsidi upah sebesar Rp10 triliun dengan target penerima 2,8 juta peserta. Sementara, tambahan anggaran untuk perpanjangan subsidi kuota pelajar senilai Rp5,54 triliun dengan target sasaran 38,1 juta siswa/tenaga pendidik.

Baca juga : 545 Dokter Wafat selama Pandemi Covid-19

Selain itu, Luhut menjelaskan pemerintah akan mengucurkan penambahan anggaran penanganan lesehatan sebesar Rp33,2 triliun yang difokuskan untuk penyembuhan pasien covid-19 dan penambahan insentif tenaga kesehatan.

"Guna meringankan beban masyarakat yang terdampak PPKM, Presiden Joko Widodo memerintahkan kepada saya dan juga seluruh jajaran menterinya untuk memberikan tambahan berbagai bantuan sosial yang bisa diberikan kepada mereka yang ekonominya terdampak pandemi," tandas Luhut.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati sebelumnya mengungkapkan, anggaran penanganan covid-19 dan dan pemulihan ekonomi nasional atau PEN membengkak menjadi Rp744,75 triliun. Hal ini imbas adanya lonjakan kasus covid-19 dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat Jawa-Bali.

"Jadi dana PEN dan penanganan covid-19 naik dari Rp699,43 triliun menjadi Rp744,75 triliun," kata Srimul, sapaan akrab Sri Mulyani dalam konferensi pers virtual Evaluasi PPKM Darrurat, Sabtu (17/7). (OL-7)