Headline
DPR setujui surpres pemberian amnesti dan abolisi.
DPR setujui surpres pemberian amnesti dan abolisi.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
PERUM BULOG Kanwil Jateng mulai menyalurkan perdana Bantuan Beras PPKM 2021 kepada KPM PKH dan KPM BST. Langkah ini dilakukan menyusul penyerahan data dari Kementerian Sosial melalui surat Menteri Sosial kepada Dirut Perum BULOG, pada Jumat (16/7).
Wakil Pemimpin Wilayah Perum BULOG Kanwil Jateng, Muhson mengatakan, program ini merupakan salah satu bentuk kepedulian Pemerintah kepada masyarakat Indonesia yang terdampak pandemi Covid-19. Adapun untuk Wilayah Jawa Tengah akan dilakukan penyaluran kepada 2.226.076 KPM.
"Kami akan salurkan bantuan bagi 2.226.076 KPM yang terdiri dari 1.031.400 KPM PKH dan 1.194.676 KPM BST, dimana masing-masing KPM menerima 10 kilogram beras," kata Muhson, di kantor Desa Mangunjiwan Kabupaten Demak, Minggu (18/7/2021).
Menurutnya, total tonase penyaluran untuk Jawa Tengah di luar Karesidenan Banyumas dan Kedu sebanyak 22.260,76 ton. Penyaluran Perdana Bantuan Beras PPKM 2021 dilaksanakan mulai hari Minggu (18/7/2021), di beberapa daerah, dan selanjutnya akan disalurkan secara bertahap ke Kabupaten/Kota lainnya di Jawa Tengah.
"Penyaluran perdana telah kami lakukan Minggu (8/7/2021) di Kabupaten Demak, tepatnya di Kecamatan Demak. Lalu di Kabupaten Blora (Kecamatan Jepon), Kabupaten Sragen (Kecamatan Masaran), Kota Pekalongan, Kota Tegal (Kecamatan Tegal Barat), dan Kabupaten Tegal (Kecamatan Margadana). Total penyalurannya sebanyak 92.870 kg untuk 9.287 KPM," ungkapnya.
Dijelaskannya, dalam menyusun rencana penyaluran, waktu, jumlah dan asal gudang, Perum BULOG berkoordinasi dengan Dinas Sosial dan Pemerintah Daerah. Perum BULOG Kanwil Jateng sendiri memiliki wilayah kerja yang terdiri dari 4 Kantor Cabang, meliputi Kantor Cabang Semarang, Pati, Surakarta dan Pekalongan, yang membawahi 25 kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah.
Terkait beras yang digunakan dalam program ini, Muhson mengaku, menggunakan beras medium dari Cadangan Beras Pemerintah (CBP), dengan kualitas baik yang ada di Gudang BULOG di wilayah Jawa Tengah.
Sementata, Perum BULOG dan BPKP juga telah membentuk Tim Monitoring yang akan diterjunkan ke lokasi distribusi. Tim ini bertugas memastikan proses distribusi berjalan dengan lancar dan beras yang disalurkan tepat sasaran, serta terjamin kualitasnya.
"Nanti akan ada Tim Monitoring yang dilaksanakan baik oleh personel Perum BULOG maupun BPKP yang akan terjun langsung ke lapangan memantau proses penyaluran bantuan ini," tandasnya.(HT/OL-10)
Masyarakat yang menerima tersebut berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang setiap bulannya diperbaharui.
Pendistribusian beras cadangan pangan pemerintah pusat telah diperiksa secara langsung guna memastikan kualitas harum, warna baik.
BULOG mulai menyalurkan cadangan beras pemerintah (CBP) ke masyarakat dan pasar. Hal itu dinilai jadi angin segar bagi masyarakat saat harga beras tinggi.
Perum Bulog diminta mempercepat operasi pasar, khususnya untuk menyalurkan beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) setelah maraknya beras oplosan
Penerima bantuan harus terdaftar resmi dari Dinas Sosial, menerima undangan berbentuk barcode, dan wajib melalui proses verifikasi dengan KTP dan KK sebelum bantuan diberikan.
Kesepahaman Bersama ini menjadi acuan awal pembangunan SPP yang bertujuan mensinergikan sumber daya dalam menjaga ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilisasi pasokan pangan.
Rissalwan sepakat dengan keputusan Gubernur Pram yang menggunakan pendekatan hati-hati terkait pencabutan bansos ini.
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung mengaku tidak akan menarik penyaluran bantuan sosial (bansos) pada warga Jakarta yang kedapatan bermain judi online (judol).
Bansos senilai total Rp5.806.690.000 dibagikan kepada masyarakat Gresik di Pendopo Alun-Alun Kabupaten Gresik, Jawa Timur.
Berdasarkan data yang diperoleh dari perbankan pada Februari 2025, pada 15 Mei 2025 PPATK melakukan menghentikan sementara transaksi pada rekening yang dikategorikan dormant.
DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz mengusulkan pemprov DKI memperhatikan warga miskin yang lama tinggal di Jakarta, meski tak mengantongi KTP DKI dapat bansos
Upaya tersebut penyaluran ini menandai komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam memperkuat perlindungan sosial,
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved