Headline
Faktor penyebab anak mengakhiri hidup bukan tunggal.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo menginstruksikan seluruh jajarannya untuk bekerja cepat dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat. Baik bansos dalam bentuk uang tunai maupun sembako.
Upaya tersebut harus dilakukan agar beban masyarakat di tengah kebijakan PPKM darurat menjadi lebih ringan. "Saya minta jangan sampai terlambat, baik itu Program Keluarga Harapan, baik itu Bantuan Langsung Tunai Desa, baik itu Bantuan Sosial Tunai," tegas Jokowi, sapaan akrabnya, dalam kanal YouTube Setpres RI, Sabtu (17/7).
"Yang paling penting adalah bantuan beras, bantuan sembako. Minggu ini harus keluar, percepat, betul-betul ini dipercepat," imbuhnya.
Baca juga: Mensos: Bansos Tunai Sudah Disalurkan Sejak Pekan Lalu
Kepala Negara meminta Kementerian Sosial dan Perum Bulog untuk segera bergerak. Dia pun meminta dua institusi tersebut untuk berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait prosedur penyaluran bansos.
"Saya minta kepala Bulog dan Mensos jangan ragu-ragu. Ini prinsipnya yang paling penting ini kita tidak mencuri, tidak mengambil, jadi prosedurnya tolong didampingi BPKP," pungkas Presiden.
Dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga mengapresiasi distribusi bantuan paket vitamin dan obat gratis yang sudah dimulai sejak 15 Juli. Bantuan itu ditujukan khusus bagi masyarakat yang terpapar covid-19 dengan gejala ringan atau tanpa gejala. Serta, sedang menjalankan isolasi mandiri (isoman) di rumah.
Baca juga: Menko PMK Muhadjir Minta Pabrik Oksigen Naikkan Kapasitas Produksi
Jokowi juga meminta agar ke depannya, jumlah paket obat yang diberikan terus ditambah. Dia sudah meminta Menteri Keuangan untuk mengalokasikan lebih banyak anggaran untuk program tersebut. Setidaknya, minimal harus ada 2 juta paket obat covid-19 yang bisa diberikan kepada masyarakat.
"600 ribu paket yang disalurkan 300 ribu dalam dua tahap itu kurang. Saya minta Ibu Menteri Keuangan ini disiapkan paling tidak di atas 2 juta paket, kan tidak mahal," tutupnya.(OL-11)
MICHAEL Sinaga, wartawan Sentana, membuka sejumlah kejanggalan yang ditemui di lapangan terkait persoalan ijazah Jokowi.
Terdapat kejanggalan dalam penelusuran arsip ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang tidak ditemukan di Universitas Gadjah Mada (UGM) maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo.
PENGAMAT politik dari Citra Institute Efriza, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kritik sarat makna simbolik.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
Thomas Djiwandono mengusulkan agar pemerintah dan bank sentral meninggalkan skema burden sharing yang diterapkan pada masa pandemi covid-19.
Melihat ancaman besar terhadap keberlanjutan layanan kesehatan dasar, dr. Harmeni mendirikan Symptomedic, platform telemedisin dan layanan pengantaran obat.
ANCAMAN kesehatan global kembali muncul dari Tiongkok. Setelah virus corona yang menyebabkan pandemi covid-19, kali ini virus baru influenza D (IDV) ditemukan.
Sengketa gaji Cristiano Ronaldo dengan Juventus terkait penundaan pembayaran saat pandemi covid-19 masih berlanjut. Putusan arbitrase dijadwalkan 12 Januari 2026.
Teknologi vaksin mRNA, yang pernah menyelamatkan dunia dari pandemi covid-19, kini menghadapi ancaman.
Menteri Kesahatan AS Robert F. Kennedy Jr. membuat gebrakan besar dengan mencabut kontrak dan membatalkan pendanaan proyek vaksin berbasis teknologi mRNA, termasuk untuk covid-19.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved