Headline
DPR setujui surpres pemberian amnesti dan abolisi.
DPR setujui surpres pemberian amnesti dan abolisi.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
Bulog Divisi Regional Nusa Tenggara Timur (NTT) mulai menyalurkan bantuan sosial (bansos) beras bagi keluarga penerima manfaat (KPM)
Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Sosial Tunai (BST), Senin (19/7).
Total penerima bansos PPKM Mikro di NTT sebanyak 524,265 keluarga terdiri dari 152,098 keluarga penerima BST dan 372,167 penerima PKH. Setiap keluarga menerima bantuan beras sebanyak 10 kilogram.
Baca juga: Mau Libur Idul Adha Naik Kereta Api Jarak Jauh, Ini Syaratnya
"Terkait adanya program ini kami berharap dapat mengurangi beban KPM di masa Pemberlakuan PPKM Mikro utamanya dalam pemenuhan kebutuhan pangan," kata Kepala Bulog Divre NTT, Asmal.
Dia berharap seluruh pihak yang terlibat, dapat bekerjasama menyukseskan program ini, sehingga manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat. "Kami menyadari bahwa tugas pemenuhan pangan bagi masyarakat yang terdampak di setiap daerah akan berjalan dengan baik apabila terdapat sinergi diantara seluruh pihak," tambahnya.
Penyaluran bantuan beras dilakukan oleh kantor wilayah Bulog NTT dan 10 kantor cabang dan kantor cabang pembantu. Di Kota Kupang, penyaluran bantuan dilakukan secara simbolis oleh Wali Kota Kupang Jefri Riwu Kore di tiga kelurahan yakni Oetete, Oebobo, dan Kayu Putih. Untuk wilayah Kota Kupang, penerima bantuan sebanyak 22.518 keluarga dibagikan di kantor kelurahan, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat. (H-3)
Masyarakat yang menerima tersebut berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang setiap bulannya diperbaharui.
Pendistribusian beras cadangan pangan pemerintah pusat telah diperiksa secara langsung guna memastikan kualitas harum, warna baik.
BULOG mulai menyalurkan cadangan beras pemerintah (CBP) ke masyarakat dan pasar. Hal itu dinilai jadi angin segar bagi masyarakat saat harga beras tinggi.
Perum Bulog diminta mempercepat operasi pasar, khususnya untuk menyalurkan beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) setelah maraknya beras oplosan
Penerima bantuan harus terdaftar resmi dari Dinas Sosial, menerima undangan berbentuk barcode, dan wajib melalui proses verifikasi dengan KTP dan KK sebelum bantuan diberikan.
Kesepahaman Bersama ini menjadi acuan awal pembangunan SPP yang bertujuan mensinergikan sumber daya dalam menjaga ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilisasi pasokan pangan.
Rissalwan sepakat dengan keputusan Gubernur Pram yang menggunakan pendekatan hati-hati terkait pencabutan bansos ini.
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung mengaku tidak akan menarik penyaluran bantuan sosial (bansos) pada warga Jakarta yang kedapatan bermain judi online (judol).
Bansos senilai total Rp5.806.690.000 dibagikan kepada masyarakat Gresik di Pendopo Alun-Alun Kabupaten Gresik, Jawa Timur.
Berdasarkan data yang diperoleh dari perbankan pada Februari 2025, pada 15 Mei 2025 PPATK melakukan menghentikan sementara transaksi pada rekening yang dikategorikan dormant.
DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz mengusulkan pemprov DKI memperhatikan warga miskin yang lama tinggal di Jakarta, meski tak mengantongi KTP DKI dapat bansos
Upaya tersebut penyaluran ini menandai komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam memperkuat perlindungan sosial,
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved