Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
Kumpulan Berita DPR RI
Selain sektor penerimaan, Bea Cukai turut menjaga stabilitas kondisi ekonomi nasional melalui fungsi pengawasan dan asistensi industri.
Surplus anggaran itu diperoleh dari kinerja pendapatan negara yang terbilang cukup baik.
Besarnya bunga utang dan permintaan Tiongkok jadikan APBN sebagai jaminan jadi indikasi tingginya risiko proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung.
PEMERINTAH Tiongkok bersikeras meminta pemerintah Indonesia untuk menjadikan APBN sebagai penjamin pinjaman utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).
Pemerintah Tiongkok meminta pemerintah Indonesia menjadikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai jaminan utang kereta cepat Jakarta-Bandung.
PENGAMAT kebijakan publik Agus Pambagio memperkirakan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) akan terus menguras Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan sejumlah permasalahan dalam pengelolaan pendapatan, belanja, dan aset tahun anggaran (TA) 2021-2022 pada Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
ALOKASI belanja negara tahun 2024 diperkirakan akan berada di kisaran Rp3.215,7 triliun hingga Rp3.476,2 triliun atau setara 13,97%-15,01% terhadap produk domestik bruto (PDB).
"Yang menjadi perhatian kita, persiapannya sudah dua tahun dan APBN dikeluarkan tidak sedikit termasuk merenovasi stadion dan sebagainya."
KPK dalami keterlibatan kemenkeu dalam kasus dugaan korupsi pembayaran tunjangan kinerja pegawai di Kementerian ESDM.
Fluktuasi PNBP terlihat dari rasio terhadap produk domestik bruto (PDB).
Apa yang menghambat kemajuan adalah kapital manusia yang berpendidikan tinggi belum merata.
Presiden Jokowi kembali mengajak masyarakat untuk meningkatkan belanja produk dalam negeri.
"Kondisi APBN Februari ini memang jauh lebih kuat dibandingkan Januari-Februari tahun lalu, dilihat dari postur, maupun penerimaan dan belanja,"
PEMERINTAH optimistis perekonomian Indonesia akan tetap kuat dengan pertumbuhan di angka 5,0% pada triwulan I 2023.
Anggaran agenda pembangunan nasional yang berkesinambungan dinilai penting agar tak ada agenda pembangunan yang terputus setiap ganti tahun anggaran.
Masa penawaran SR018 berlangsung 27 hari, yakni 3-29 Maret 2023, dengan imbal hasil 6,25% untuk SR018-T3 tenor 3 tahun dan 6,4% untuk SR018-T5 tenor 5 tahun.
"Saya instruksikan kepada kepala daerah agar urusan bencana masuk dalam urusan wajib standar pelayanan minimal," jelas Tito.
Dana yang akan diberikan kepada provinsi adalah dana yang didapatkan dari internasional dengan skema result based payment (RBP) atau pembayaran berbasis kinerja.
Hasil positif ini terjadi salah satunya berkat kontribusi Bea Cukai melalui penerimaan dari sektor bea masuk, bea keluar, dan cukai.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved