Headline
Presiden Prabowo berupaya melindungi nasib pekerja.
Laporan itu merupakan indikasi lemahnya budaya ilmiah unggul pada kalangan dosen di perguruan tinggi Indonesia.
Presiden RI Joko Widodo mengeluarkan pernyataan agar Menteri Keuangan berhati-hati dalam mengelola APBN
Salah satunya, melalui upaya perbaikan data oleh BPS dengan Registrasi Sosial dan Ekonomi. Dengan begitu, semua instrumen di APBN bisa lebih fokus pada kelompok miskin.
Mengenai dampak ekonomi, lanjut dia, tentu saja kenaikan cukai yang diputuskan secara tidak berimbang akan berpotensi besar mendorong angka inflasi di Indonesia menjadi semakin dalam.
"Saya selalu sampaikan kepada Bu Menkeu. Bu, kalau kita punya uang di APBN, dieman-eman. Dieman-eman itu dijaga, digunakan hati-hati,"
Sri Mulyani menambahkan daya tahan perekonomian Indonesia juga disebabkan oleh APBN yang sukses menjadi shock absorber.
Program tersebut bisa dilakukan, jika ada ruang fiskal yang cukup dalam APBN. Kepala Negara berpesan kepada penerima, agar memanfaatkan bansos untuk hal produktif.
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati membenarkan subsidi bahan bakar minyak (BBM) saat ini tidak tepat sasaran. Banyak dinikmati oleh pemilik kendaraan yang dikategorikan mampu.
Komisi I DPR RI menyetujui pagu anggaran Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) tahun 2023 sebesar Rp 624 miliar untuk tahun 2023.
Anggaran tersebut sudah mencakup tiga mitra yaitu KPI Pusat sebesar Rp60 milliar, KI Pusat sebesar Rp40 milliar dan Dewan Pers sebesar Rp44 milliar.
Anggaran sebesar Rp156,4 triliun untuk tahun depan dalam rangka pemberian manfaat pensiun termasuk pensiun ke-13 dan tunjangan hari raya (THR).
POLRI menilai polemik atau silang pendapat terhadap keputusan pemerintah menyesuaikan harga BBM merupakan hal yang wajar.
Pagu anggaran tahun 2023 untuk Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) kini sudah mencapai Rp6,3 triliun.
Kahar memerinci sisa anggaran tersebut nantinya akan digunakan untuk kegiatan operasional OJK senilai Rp5,95 miliar dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi OJK
Alimin menambahkan, tantangan pangan semakin hari semakin besar sehingga sektor pertanian perlu dipersiapkan dengan lebih baik.
EKONOM senior Faisal Basri menilai, meski pahit, kebijakan penyesuaian harga BBM bersubsidi harus bisa dipahami dengan baik. Menurutnya, penyesuaian harga minyak merupakan fenomena global.
Pada 2021 pemerintah berhasil menurunkan besaran pembiayaan utang sebesar Rp306,9 triliun dari target Rp1.177,4 triliun
Subsidi BBM tampak tidak sejalan dengan tujuan tersebut karena ternyata orang miskin sedikit menggunakan BBM dari pada orang kaya.
DIREKTUR Eksekutif CORE Indonesia Muhammad Faisal menilai pembatasan penyaluran BBM Subsidi harus dilakukan. Dia mengatakan kebijakan itu guna menyelamatkan APBN.
PENGAMAT Isu Strategis Imron Cotan memandang kebijakan menaikkan harga BBM menjadi momentum untuk memaksimalkan pemanfaatan energi bersih dan mengalihkan APBN untuk sektor lain.
Mengingat pemerintah masih mengalokasikan anggaran subsidi untuk komoditas BBM, dipastikan masyarakat yang memiliki mobil masih menikmati fasilitas tersebut.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved