MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mutlak untuk disehatkan. Sebab, pemulihan ekonomi dalam negeri telah terjadi dan berangsur menguat pascacovid-19.
Penyehatan instrumen fiskal itu juga diperlukan untuk menghindari dampak pemburukkan ekonomi global yang diprediksi bakal terjadi tahun depan. Hal itu dia ungkapkan dalam Seminar Nasional bertajuk Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Pembangunan Berkelanjutan secara daring, Rabu (19/10).
"Tahun 2023 dunia dihadapkan oleh inflasi, kenaikan suku bunga, dan penguatan dolar Amerika Serikat. Karena itu APBN harus disehatkan. Karena kalau kita masih eksesif, ini akan menyebabkan kita tersekspos dengan risiko global," ujarnya.
Untuk itu upaya konsolidasi fiskal terus dilakukan pemerintah. Hal tersebut sedianya mulai dilakukan pada 2021 ketika Indonesia masuk ke dalam tahap pemulihan ekonomi. Saat itu, realisasi defisit anggaran jauh lebih rendah dari yang ditargetkan, yakni 4,57% dari 5,7%.
Baca juga: Ketua Umum Kadin Ajak Pengusaha Jajaki Peluang di IKN
Sri Mulyani mengatakan, itu merupakan hasil dari konsolidasi fiskal yang dilakukan pemerintah secara tepat san kredibel. Hal itu akan dilanjutkan di tahun depan dengan cara mendorong optimalisasi pendapatan negara dan selektif dalam melakukan belanja.
Itu sekaligus menjadi wujud optimisme dan kewaspadaan pemerintah dalam kebijakan penganggaran. Jangan sampai, kata perempuan yang karib disapa Ani itu, APBN terus menerus dikuras lantaran bisa berimbas negatif pada perekonomian.
"Di Inggris, begitu APBN mereka bermasalah, ekonominya terguncang. Jadi kita tetap ingin menajga APBN secara pruden. 2023 fokus kita tetap meningkatkan fundamen perekonomian dari sisi produktivitas," kata dia.
"Maka kita bicara tentang quality spending, belanja pemerintah pusat dan pemda harus dilihat dari kualitasnya. Pendapatan juga demikian, melalui UU HPP adalah salah satu milestone reform yang baik," pungkas Ani. (OL-4)
