Headline
Pengibaran bendera One Piece sebagai bagian dari kreativitas.
Pengibaran bendera One Piece sebagai bagian dari kreativitas.
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mutlak untuk disehatkan. Sebab, pemulihan ekonomi dalam negeri telah terjadi dan berangsur menguat pascacovid-19.
Penyehatan instrumen fiskal itu juga diperlukan untuk menghindari dampak pemburukkan ekonomi global yang diprediksi bakal terjadi tahun depan. Hal itu dia ungkapkan dalam Seminar Nasional bertajuk Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Pembangunan Berkelanjutan secara daring, Rabu (19/10).
"Tahun 2023 dunia dihadapkan oleh inflasi, kenaikan suku bunga, dan penguatan dolar Amerika Serikat. Karena itu APBN harus disehatkan. Karena kalau kita masih eksesif, ini akan menyebabkan kita tersekspos dengan risiko global," ujarnya.
Untuk itu upaya konsolidasi fiskal terus dilakukan pemerintah. Hal tersebut sedianya mulai dilakukan pada 2021 ketika Indonesia masuk ke dalam tahap pemulihan ekonomi. Saat itu, realisasi defisit anggaran jauh lebih rendah dari yang ditargetkan, yakni 4,57% dari 5,7%.
Baca juga: Ketua Umum Kadin Ajak Pengusaha Jajaki Peluang di IKN
Sri Mulyani mengatakan, itu merupakan hasil dari konsolidasi fiskal yang dilakukan pemerintah secara tepat san kredibel. Hal itu akan dilanjutkan di tahun depan dengan cara mendorong optimalisasi pendapatan negara dan selektif dalam melakukan belanja.
Itu sekaligus menjadi wujud optimisme dan kewaspadaan pemerintah dalam kebijakan penganggaran. Jangan sampai, kata perempuan yang karib disapa Ani itu, APBN terus menerus dikuras lantaran bisa berimbas negatif pada perekonomian.
"Di Inggris, begitu APBN mereka bermasalah, ekonominya terguncang. Jadi kita tetap ingin menajga APBN secara pruden. 2023 fokus kita tetap meningkatkan fundamen perekonomian dari sisi produktivitas," kata dia.
"Maka kita bicara tentang quality spending, belanja pemerintah pusat dan pemda harus dilihat dari kualitasnya. Pendapatan juga demikian, melalui UU HPP adalah salah satu milestone reform yang baik," pungkas Ani. (OL-4)
Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) mengeklaim stabilitas sistem keuangan nasional pada triwulan II 2025 tetap terjaga di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi.
MENTERI Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan pemerintah memberikan dukungan pendanaan kepada bank Himbara untuk menyalurkan pinjaman kepada Kopdes Merah Putih.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan realisasi penyaluran Dana Desa telah mencapai Rp40,34 triliun per 14 Juli 2025. Jumlah itu setara 58,46% dari pagu Rp69 triliun.
WAKIL Ketua Komisi XI DPR, Dolfie Othniel Frederic, melontarkan kritik tajam kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait belum tercapainya anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN
Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan kepada para menterinya dalam rapat terbatas yang digelar di Jakarta, Selasa (22/7) malam.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan laporan terkait pertanggungjawaban APBN 2024, outlook fiskal 2025, serta penyusunan RAPBN 2026 kepada Presiden Prabowo Subianto.
Perekonomian NTB menjadi bergairah dengan adanya Fornas kali ini.
SEJUMLAH pasal yang mengatur berbagai aspek terkait tembakau pada PP Nomor 28 Tahun 2024 menuai kritik. Aturan ini dinilai berdampak negatif terhadap industri dan petani dalam negeri,
KOTA Batu tak hanya lekat dengan suguhan pemandangan alam, kabut, dan kesejukan udara, tetapi juga hamparan perbukitan dan perkebunan milik warga hadir memanjakan mata.
PEMERINTAH dinilai perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan Over Dimension Overloading (ODOL) serta mencari solusi yang komprehensif dan berkelanjutan,
EFEKTIVITAS Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebagai instrumen peningkatan daya beli masyarakat kembali dipertanyakan. Sebab program tersebut tidak memberikan kontribusi signifikan.
PEMERINTAH didorong untuk bisa mengakselerasi belanja negara untuk mendukung perekonomian di dalam negeri.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved