Headline
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mutlak untuk disehatkan. Sebab, pemulihan ekonomi dalam negeri telah terjadi dan berangsur menguat pascacovid-19.
Penyehatan instrumen fiskal itu juga diperlukan untuk menghindari dampak pemburukkan ekonomi global yang diprediksi bakal terjadi tahun depan. Hal itu dia ungkapkan dalam Seminar Nasional bertajuk Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Pembangunan Berkelanjutan secara daring, Rabu (19/10).
"Tahun 2023 dunia dihadapkan oleh inflasi, kenaikan suku bunga, dan penguatan dolar Amerika Serikat. Karena itu APBN harus disehatkan. Karena kalau kita masih eksesif, ini akan menyebabkan kita tersekspos dengan risiko global," ujarnya.
Untuk itu upaya konsolidasi fiskal terus dilakukan pemerintah. Hal tersebut sedianya mulai dilakukan pada 2021 ketika Indonesia masuk ke dalam tahap pemulihan ekonomi. Saat itu, realisasi defisit anggaran jauh lebih rendah dari yang ditargetkan, yakni 4,57% dari 5,7%.
Baca juga: Ketua Umum Kadin Ajak Pengusaha Jajaki Peluang di IKN
Sri Mulyani mengatakan, itu merupakan hasil dari konsolidasi fiskal yang dilakukan pemerintah secara tepat san kredibel. Hal itu akan dilanjutkan di tahun depan dengan cara mendorong optimalisasi pendapatan negara dan selektif dalam melakukan belanja.
Itu sekaligus menjadi wujud optimisme dan kewaspadaan pemerintah dalam kebijakan penganggaran. Jangan sampai, kata perempuan yang karib disapa Ani itu, APBN terus menerus dikuras lantaran bisa berimbas negatif pada perekonomian.
"Di Inggris, begitu APBN mereka bermasalah, ekonominya terguncang. Jadi kita tetap ingin menajga APBN secara pruden. 2023 fokus kita tetap meningkatkan fundamen perekonomian dari sisi produktivitas," kata dia.
"Maka kita bicara tentang quality spending, belanja pemerintah pusat dan pemda harus dilihat dari kualitasnya. Pendapatan juga demikian, melalui UU HPP adalah salah satu milestone reform yang baik," pungkas Ani. (OL-4)
PEMERINTAH bakal memayungi Koperasi Desa Merah Putih yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto. Kopdes Merah Putih itu dapat menikmati fasilitas kredit
Pemerintah mengajukan penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp85,6 triliun untuk mendanai defisit APBN 2025 yang diproyeksikan melebar menjadi 2,78% dari PDB.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, Indonesia membutuhkan pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan investasi yang tinggi guna mencapai target pertumbuhan ekonomi.
Keputusan BI mempertahankan suku bunga acuan di level 5,50% dipandang sebagai langkah konservatif yang tepat di tengah ketidakpastian global dan perlambatan ekonomi domestik.
Ketidakpastian dunia saat ini disebut bakal bersifat permanen dan mengubah tatanan global.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati buka suara soal pembentukan Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Optimalisasi Penerimaan Negara oleh Kapolri.
PEMERINTAH dinilai perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan Over Dimension Overloading (ODOL) serta mencari solusi yang komprehensif dan berkelanjutan,
EFEKTIVITAS Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebagai instrumen peningkatan daya beli masyarakat kembali dipertanyakan. Sebab program tersebut tidak memberikan kontribusi signifikan.
PEMERINTAH didorong untuk bisa mengakselerasi belanja negara untuk mendukung perekonomian di dalam negeri.
PERCEPATAN pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih menunjukkan progres yang signifikan. Hingga Jumat (13/6), sebanyak 79.882 unit atau 96% dari target 80.000
DPRD DKI Jakarta merespons rencana pemerintah yang membuka peluang bagi instansi pemerintahan menggelar rapat di hotel.
Ekonom Bright Institute Awalil Rizky menilai inflasi yang rendah hingga terjadinya deflasi berulang merupakan indikasi negatif bagi perekonomian Indonesia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved