Headline
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mutlak untuk disehatkan. Sebab, pemulihan ekonomi dalam negeri telah terjadi dan berangsur menguat pascacovid-19.
Penyehatan instrumen fiskal itu juga diperlukan untuk menghindari dampak pemburukkan ekonomi global yang diprediksi bakal terjadi tahun depan. Hal itu dia ungkapkan dalam Seminar Nasional bertajuk Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Pembangunan Berkelanjutan secara daring, Rabu (19/10).
"Tahun 2023 dunia dihadapkan oleh inflasi, kenaikan suku bunga, dan penguatan dolar Amerika Serikat. Karena itu APBN harus disehatkan. Karena kalau kita masih eksesif, ini akan menyebabkan kita tersekspos dengan risiko global," ujarnya.
Untuk itu upaya konsolidasi fiskal terus dilakukan pemerintah. Hal tersebut sedianya mulai dilakukan pada 2021 ketika Indonesia masuk ke dalam tahap pemulihan ekonomi. Saat itu, realisasi defisit anggaran jauh lebih rendah dari yang ditargetkan, yakni 4,57% dari 5,7%.
Baca juga: Ketua Umum Kadin Ajak Pengusaha Jajaki Peluang di IKN
Sri Mulyani mengatakan, itu merupakan hasil dari konsolidasi fiskal yang dilakukan pemerintah secara tepat san kredibel. Hal itu akan dilanjutkan di tahun depan dengan cara mendorong optimalisasi pendapatan negara dan selektif dalam melakukan belanja.
Itu sekaligus menjadi wujud optimisme dan kewaspadaan pemerintah dalam kebijakan penganggaran. Jangan sampai, kata perempuan yang karib disapa Ani itu, APBN terus menerus dikuras lantaran bisa berimbas negatif pada perekonomian.
"Di Inggris, begitu APBN mereka bermasalah, ekonominya terguncang. Jadi kita tetap ingin menajga APBN secara pruden. 2023 fokus kita tetap meningkatkan fundamen perekonomian dari sisi produktivitas," kata dia.
"Maka kita bicara tentang quality spending, belanja pemerintah pusat dan pemda harus dilihat dari kualitasnya. Pendapatan juga demikian, melalui UU HPP adalah salah satu milestone reform yang baik," pungkas Ani. (OL-4)
ANGGARAN program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam Rancangan Undang-Undangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2026 yang mencapai Rp335 triliun sudah direvisi Sri Mulyani
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati bakal memastikan ketersediaan anggaran untuk dua lembaga yang baru dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto.
Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, melemparkan isu terkait naiknya iuran kepesertaan BPJS Kesehatan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani.
PERNYATAAN Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait dengan rendahnya gaji dosen dan guru di Indonesia menuai kritik tajam berbagai kalangan.
Teknologi deepfake menggunakan AI dan GAN memungkinkan manipulasi wajah dan suara secara realistis, menimbulkan risiko besar bagi reputasi dan informasi publik.
Kemenkeu menegaskan bahwa potongan video yang menarasikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut guru sebagai “beban negara” adalah hoaks.
Kemampuan yang dimiliki itu dapat diasah sehingga mampu berpartisipasi dalam upaya peningkatan ekonomi di daerah, bahkan nasional.
Perekonomian NTB menjadi bergairah dengan adanya Fornas kali ini.
SEJUMLAH pasal yang mengatur berbagai aspek terkait tembakau pada PP Nomor 28 Tahun 2024 menuai kritik. Aturan ini dinilai berdampak negatif terhadap industri dan petani dalam negeri,
KOTA Batu tak hanya lekat dengan suguhan pemandangan alam, kabut, dan kesejukan udara, tetapi juga hamparan perbukitan dan perkebunan milik warga hadir memanjakan mata.
PEMERINTAH dinilai perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan Over Dimension Overloading (ODOL) serta mencari solusi yang komprehensif dan berkelanjutan,
EFEKTIVITAS Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebagai instrumen peningkatan daya beli masyarakat kembali dipertanyakan. Sebab program tersebut tidak memberikan kontribusi signifikan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved