Headline
Karhutla berulang terjadi di area konsesi yang sama.
Karhutla berulang terjadi di area konsesi yang sama.
Angka penduduk miskin Maret 2025 adalah yang terendah sepanjang sejarah.
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan bahwa realisasi pendapatan negara mencapai Rp1.974,7 triliun hingga September 2022 dari target APBN Rp2.266,2 triliun atau melonjak 45,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang sebesar Rp1.355 triliun.
“Realisasi APBN menggambarkan strategi kita yang cukup kuat di tengah pergeseran risiko,” kata Menkeu dalam Konferensi Pers APBN KiTA di Jakarta, hari ini.
Realisasi pendapatan negara meliputi penerimaan perpajakan Rp1.542,6 triliun yang meningkat 49,3 persen dari Rp1.033 triliun pada September 2021 serta PNBP Rp431,5 triliun yang meningkat 34,4 persen dari Rp321 triliun dibanding periode sama tahun lalu.
Penerimaan perpajakan ini terdiri atas penerimaan pajak Rp1.310,5 triliun yang naik 54,2 persen dari periode sama tahun lalu Rp850,1 triliun serta kepabeanan dan cukai Rp232,1 triliun yang naik 26,9 persen dari Rp182,9 triliun.
Realisasi penerimaan pajak Rp1.310,5 triliun yang merupakan 88,3 persen dari target Rp1.485 triliun ini secara rinci meliputi PPh non migas Rp723,3 triliun atau 96,6 persen dari target serta PPN dan PPnBM Rp504,5 triliun atau 78,9 persen dari target.
Baca juga: Menkeu Telah Salurkan Anggaran Bansos Senilai Rp307,1 Triliun
Kemudian PBB dan pajak lainnya Rp20,4 triliun atau 63,2 persen dari target serta PPh migas Rp62,3 triliun atau 96,4 persen dari target.
Kinerja penerimaan pajak ini dipengaruhi oleh tren peningkatan harga komoditas, pertumbuhan ekonomi yang ekspansif, basis yang rendah pada 2021 serta implementasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Pajak (UU HPP).
Sementara itu penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp232,14 triliun atau 77,63 persen dari target Rp299 triliun, meliputi bea masuk yang tumbuh 31,56 persen didorong tren perbaikan kinerja impor nasional terutama sektor perdagangan dan industri
Penerimaan kepabeanan dan cukai juga didorong oleh cukai yang tumbuh 19,61 persen dipengaruhi efektivitas kebijakan tarif dan efektivitas pengawasan.
Bea keluar (BK) yang tumbuh 64,17 persen turut mendorong penerimaan kepabeanan dan cukai seiring tingginya harga komoditas, kenaikan tarif BK produk kelapa sawit serta volume ekspor.
Terakhir, untuk penerimaan PNBP sebesar Rp431,5 triliun yang merupakan 89,6 persen dari target Rp481,6 triliun didukung oleh meningkatnya pendapatan sumber daya alam (SDA), pendapatan kekayaan negara dipisahkan (KND) dan PNBP lainnya. (OL-4)
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kembali mencatatkan defisit sebesar Rp21 triliun, setara 0,09% dari Produk Domestik Bruto (PDB) hingga akhir Mei 2025.
Hingga April 2025, penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp100 triliun atau 33,1% dari target, tumbuh 4,4% (yoy), utamanya didorong oleh lonjakan penerimaan bea keluar.
Pentingnya perubahan paradigma di kalangan aparat penegak hukum (APH), yakni Kejaksaan, Kepolisian, dan KPK dalam menangani barang hasil sitaan tindak pidana.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengeklaim kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 ditutup dengan cukup baik.
PARA tokoh bangsa dan agama yang terhimpun dalam Gerakan Nurani Bangsa (GNB) mendorong pemerintahan Prabowo Subianto untuk lebih kreatif dalam mencari sumber pendapatan negara
PENUNDAAN penaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% disebut sebagai langkah yang baik. Itu juga dianggap menunjukkan keberpihakan negara kepada rakyat,
Penambahan tujuh Proyek Strategis Nasional (PSN) baru pada tahun 2026 dinilai berpotensi besar memberikan dampak ekonomi jika diimplementasikan secara optimal dan akuntabel.
Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan kepada para menteri, terutama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, terkait reformasi fiskal.
PRESIDEN Prabowo Subianto meminta jajarannya di bidang perekonomian untuk memfokuskan belanja negara kepada program-program penting
Presiden Prabowo selama ini selalu mengatakan bahwa Indonesia kaya akan sumber daya alam dan ini harus dibuktikan dengan menjadikan kekayaan itu sebagian besar menjadi milik negara.
Kementerian Keuangan mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp4,88 triliun dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2026.
Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengajukan permohonan penambahan dana sebesar Rp16,13 triliun untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2026.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved