Pemerintah Diminta Kreatif Cari Sumber Pendapatan Negara, Jangan Cuma Andalkan PPN

PARA tokoh bangsa dan agama yang terhimpun dalam Gerakan Nurani Bangsa (GNB) mendorong pemerintahan Prabowo Subianto untuk lebih kreatif dalam mencari sumber pendapatan negara yang tidak hanya bertumpu pada pajak. 

“Kami berharap Pemerintah memberikan teladan melalui efektivitas dan efisiensi birokrasi, mengelola pendapatan dan belanja negara secara berhati-hati dan bijak, serta memformulasikan kebijakan yang berorientasi pada kesejahteraan sosial,” ujar koordinator GNB, Alissa Wahid dalam konferensi pers secara daring pada Sabtu (28/12). 

Dalam menghadapi tantangan ekonomi yang semakin kompleks, GNB menilai wacana kebijakan penaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% justru akan semakin menghantam daya beli masyarakat khususnya kelas menengah yang selama ini berkontribusi pada perekonomian Indonesia. 

Baca juga : Polemik PPN 12 Persen, Wihadi Sebut Dolfie PDIP Tak Jelaskan Detail Pasal 7 Ayat 4 UU HPP

Atas dasar itu, GNB menilai bahwa konsekuensi hilangnya pendapatan sekitar Rp75 Triliun akibat pembatalan rencana penaikan PPN, bisa disikapi dengan mengembangkan kreativitas Pemerintah dalam mencari penggantinya dari pos pendapatan dan/atau sumber pendanaan lain. 

“Secara bersamaan melakukan efisiensi pada setiap pos pengeluaran secara sangat serius. Langkah penghematan dan efisiensi secara ketat harus dilakukan Pemerintah untuk menunjukkan sense of crisis,” kata Alissa. 

Sementara itu, inisiator GNB sekaligus Dewan Pembina Nurcholish Madjid Society, Omi Komariah Nurcholish Madjid menjelaskan bahwa penaikan PPN menjadi 12% untuk mendanai berbagai program dan janji kampanye presiden terpilih Prabowo Subianto justru akan menimbulkan kontra produktif. 

Baca juga : Gerindra Sebut Tak Mungkin Pemerintah Tekan PPN Hingga 5 Persen

Alih-alih membebani pengeluaran masyarakat, Omi mengusulkan kepada pemerintah agar memangkas pengeluaran negara yang bersifat non-urgensi seperti biaya dinas pejabat, fasilitas VIP pejabat hingga mendorong pejabat agar hidup sederhana tanpa pengawalan.  

“Mengenai efisiensi yang kami usulkan misalnya biaya perjalanan dinas itu harus ada pemangkasan dan kurangi rapat di hotel. Pengalaman saya tahun 90-an keliling Amerika Serikat (AS) bertemu dengan Menteri Pertahanan AS, kami menunggu di lobby hotel, beliau datang sendiri jadi tidak ada keistimewaan pengawalan, untuk check In Hotel dia harus mengantri. Ini berbeda sekali dengan pejabat yang kita lihat di Indonesia,” tuturnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), Pendeta Jacky Manuputty berharap bahwa pemerintah bisa mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh kebijakan pengamanan sosial bagi kelompok masyarakat kecil yang akan terkena dampak penerapan PPN 12%.

Baca juga : DPR: Jangan Manfaatkan Isu PPN 12 Persen untuk Menyerang Presiden Prabowo

“Bagaimanapun juga penaikan PPN akan menghantam daya beli masyarakat kecil yang berpenghasilan rendah. Perhatian kami sebagai lembaga keagamaan adalah supaya terjadi pemerataan kesejahteraan bagi semua lapisan masyarakat,” ujar Jacky. 

Kendati demikian, Jacky menegaskan bahwa seluruh tokoh agama dan bangsa yang ada di GNB mendukung penuh pemerintah untuk memacu pertumbuhan ekonomi bangsa nalun juga mengingatkan agar jangan sampai meninggalkan aspek keadilan sosial. 

“Kami juga mendorong upaya pemerintah untuk meningkatkan kapasitas fiskal negara terutama melalui sumber-sumber lain selain PPN,” ungkapnya.

Di sisi lain, GNB juga mendorong pemerintah untuk bersikap tegas dan transparan dalam penegakan hukum terhadap maraknya berbagai kasus korupsi termasuk penggelapan pajak yang berdampak pada penerimaan negara.

“Kepatuhan masyarakat terhadap pajak akan meningkat seiring dengan pengelolaan pajak dan dana-dana publik lainnya yang dilakukan secara transparan dan akuntabel,” tandasnya. (P-5)